By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Marhaenist
Log In
  • Infokini
    • Internasionale
  • Marhaen
    • Marhaenis
    • Marhaenisme
    • Study Marhaenisme
    • Sukarnoisme
  • Indonesiana
    • Kabar Alumni GMNI
    • Kabar GMNI
  • Kapitalisme
  • Polithinking
  • Insight
    • Bingkai
    • Historical
  • Manifesto
  • Opini
Onward Issue:
GMNI Riau Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Amanat Konstitusi
Digadang akan Menggantikan Prof. Arief, Ini Deretan Kontroversi Adies Kadir!
Gelar Peluncuran dan Bedah Buku Prof. Arief Hidayat, Tandai 13 Tahun Pengabdian sebagai Hakim Konstitusi
GMNI Nilai Pencabutan 28 Izin Perusahaan Harus Jadi Awal Reformasi Kehutanan
Pengakuan Bung Karno Soal Pergumulan Batin: Dari ‘Islam Raba-raba’ menjadi ‘Islam yang Yakin’

Vivere Pericoloso

Ever Onward Never Retreat

Font ResizerAa
MarhaenistMarhaenist
Search
  • Infokini
    • Internasionale
  • Marhaen
    • Marhaenis
    • Marhaenisme
    • Study Marhaenisme
    • Sukarnoisme
  • Indonesiana
    • Kabar Alumni GMNI
    • Kabar GMNI
  • Kapitalisme
  • Polithinking
  • Insight
    • Bingkai
    • Historical
  • Manifesto
  • Opini
Ikuti Kami
Copyright © 2025 Marhaenist. Ever Onward Never Retreat. All Rights Reserved.
Opini

Digadang akan Menggantikan Prof. Arief, Ini Deretan Kontroversi Adies Kadir!

La Ode Mustawwadhaar
La Ode Mustawwadhaar Diterbitkan : Selasa, 27 Januari 2026 | 20:55 WIB
Bagikan
Waktu Baca 4 Menit
Gambar Karikatur Prof. Arief dan Adies Kadir (Sumber: AI)/MARHAENIST.
Bagikan

Marhaenist.id – Wacana pergantian Prof. Arief Hidayat dengan nama Adies Kadir bukan sekadar isu personal atau rotasi jabatan biasa. Ia adalah pertarungan arah kekuasaan: apakah institusi strategis negara akan tetap dijaga oleh integritas dan nalar konstitusional, atau justru direduksi menjadi bagian dari transaksi politik elite.

Nama Adies Kadir yang kini digadang-gadang muncul untuk menjadi salah satu hakim MK, justru menghadirkan tanda tanya besar bukan harapan. Di balik manuver politik yang ada dan akumulasi jabatan yang ia miliki, rekam jejak Adies Kadir tak lepas dari sejumlah kontroversi yang patut dicermati secara kritis.

Politik Tanpa Gagasan, Kekuasaan Tanpa Visi

Adies Kadir adalah produk paling telanjang dari politik akumulatif: politik yang tumbuh bukan dari gagasan, keberanian moral, atau keberpihakan ideologis, melainkan dari keluwesan membaca arah angin kekuasaan.

Kariernya menanjak seiring kedekatannya dengan pusat-pusat elite, bukan karena rekam jejak intelektual atau perjuangan membela kepentingan rakyat.

Model politik semacam ini berbahaya bila ditempatkan di posisi strategis negara. Ia melahirkan pejabat yang piawai menjaga stabilitas elite, tetapi gagap ketika harus membela konstitusi dan keadilan sosial.

Jejak DPR dan Legislasi Bermasalah

Tak bisa dipungkiri, nama Adies Kadir melekat erat dengan wajah DPR yang hari ini banyak kehilangan legitimasi publik. Lembaga yang semestinya menjadi rumah rakyat justru dikenal sebagai pabrik undang-undang bermasalah minim partisipasi, terburu-buru, dan sarat kepentingan oligarki.

Diam atau ikut mengamini proses legislasi semacam itu bukan sikap netral. Itu adalah bentuk keberpihakan. Dan keberpihakan tersebut jelas bukan pada rakyat kecil, buruh, petani, dan kaum marhaen, melainkan pada kepentingan modal dan elite politik.

Dalam konteks ini pula, publik mempertanyakan sejauh mana Adies Kadir-sebagai bagian dari pimpinan dan elite parlemen-memiliki keberanian moral untuk berdiri di sisi rakyat, bukan sekadar menjadi perpanjangan tangan kompromi politik kekuasaan.

Baca Juga:   Nyanyian dan Sumpah Tanpa Jiwa

Krisis Etika dan Keteladanan

Lebih dari sekadar soal kebijakan, problem utama Adies Kadir adalah krisis etika politik. Di tengah kemiskinan struktural, ketimpangan agraria, dan kriminalisasi rakyat kecil, figur-figur elite justru tampil dengan bahasa kekuasaan yang dingin, elitis, dan jauh dari empati sosial.

Bagaimana mungkin publik mempercayakan posisi strategis negara kepada sosok yang tak menunjukkan kepekaan terhadap penderitaan rakyat? Jabatan tinggi bukan sekadar soal kemampuan administratif, tetapi soal keteladanan moral.

Mengganti Prof. Arief: Sebuah Kemunduran?

Prof. Arief Hidayat dikenal sebagai figur yang jujur dengan basis intelektual, tradisi akademik, dan kesadaran konstitusional. Menggantinya dengan figur yang lebih dikenal karena manuver politik ketimbang pemikiran kenegaraan adalah langkah mundur bagi demokrasi.

Ini bukan soal personal Adies Kadir. Ini soal standar kepemimpinan nasional. Jika standar itu diturunkan demi kompromi elite, maka yang dikorbankan adalah masa depan konstitusi dan kepercayaan publik.

Negara Bukan Ladang Bagi Politisi Pragmatis

Negara bukan ladang karier. Konstitusi bukan alat tawar-menawar. Dan jabatan strategis bukan kompensasi atas loyalitas politik. Jika wacana penggantian ini dipaksakan, publik berhak mencurigai satu hal: institusi negara sedang ditarik semakin jauh ke dalam pelukan oligarki.

Sejarah mencatat, kehancuran bangsa tidak selalu dimulai dari kudeta atau konflik terbuka. Ia sering lahir dari keputusan-keputusan “biasa” yang menormalisasi mediokritas dan menghalalkan pragmatisme.

Saatnya Publik Bersikap

Wacana Adies Kadir menggantikan Prof. Arief harus dihentikan atau setidaknya diuji secara terbuka dan keras. Bukan lewat bisik-bisik elite, tetapi melalui pengadilan opini publik.

Demokrasi akan mati bukan karena kurangnya pemilu, melainkan karena rakyat dibiarkan diam ketika standar moral kekuasaan diruntuhkan. Jika jabatan strategis terus diisi oleh politisi tanpa visi ideologis dan keberanian etis, maka negara ini pelan-pelan kehilangan arah dan kehilangan jiwanya.***

Baca Juga:   Menimbang Arah Indonesia dari Cermin Sejarah

Penulis: La Ode Mustawwadhaar, Redaksi Marhaenist.id.

iRadio
Bagikan Artikel
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Copy Link Print

ARTIKEL TERBARU

GMNI Riau Tegaskan Polri di Bawah Presiden Merupakan Amanat Konstitusi
Selasa, 27 Januari 2026 | 22:05 WIB
Gelar Peluncuran dan Bedah Buku Prof. Arief Hidayat, Tandai 13 Tahun Pengabdian sebagai Hakim Konstitusi
Selasa, 27 Januari 2026 | 20:31 WIB
GMNI Nilai Pencabutan 28 Izin Perusahaan Harus Jadi Awal Reformasi Kehutanan
Selasa, 27 Januari 2026 | 20:07 WIB
Pengakuan Bung Karno Soal Pergumulan Batin: Dari ‘Islam Raba-raba’ menjadi ‘Islam yang Yakin’
Selasa, 27 Januari 2026 | 19:11 WIB
Dr. H. Sutrisno: Pengawasan Persaingan Digital Adalah Kewajiban Konstitusional
Selasa, 27 Januari 2026 | 14:46 WIB

BANYAK DIBACA

Negara Hukum Berwatak Pancasila
Kelompok Cipayung Plus Jatim Ajak Masyarakat Utamakan Persatuan dan Perdamaian Bangsa
DPR Nilai Saatnya Mahkamah Agung Bersih-Bersih
UU PDP Disahkan, Pemerintah Diminta Bentuk Pengawas Independen
Beliau Ini Tukang Buat Masjid Bagus

Lainnya Dari Marhaenist

Hadapi Gelombang PHK

Marhaenist.id - Awal tahun 2025 dibuka dengan kabar yang kurang mengenakkan. Gelombang…

DPP PA GMNI Rilis Refleksi Kebangsaan 2025 dan Proyeksi Indonesia 2026: Kuat Karena Bersatu, Bersatu Karena Kuat

Marhaenist.id, Jakarta — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa…

Dukung Putusan MK, GMNI Kalsel Lakukan Unjuk Rasa di Gedung DPRD

MARHAENIST - Aparat kepolisian tetap siaga menghadapi unjuk rasa Gerakan Mahasiswa Nasional…

Masyarakat Rempang kembali Diserang, Banyak Korban Luka dan Kendaraan Dirusak

Marhaenist, Batam - Untuk kesekian kalinya, masyarakat Pulau Rempang menjadi korban kekerasan. Kali…

Rezim Jokowi Sudah Jatuh Secara Moral dan De Facto

Tidak Diperlukan Lagi Pemilu, Tetapi Pemerintahan Transisi! Marhaenist.id - Walau sesungguhnya telah…

‘Tak Tahu Berterima Kasih’, Perkataan Dedy Pada Seorang Anak Kecil Seperti Maling Teriak Maling dan Hanya Melukai Hati

Marhaenist.id - Dedi Cozbuzzer (DC) adalah contoh nyata bagaimana prilaku manusia yang…

Menyatukan Barisan: Seruan Kader DPK GMNI FKIP Universitas Khairun Ternate untuk Merumuskan Strategi Kolektif Menghadapi Polemik DPP

Marhaenist.id - Sebagai kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari Komisariat Fakultas…

Abdy Yuhana: Gelar Profesor Kehormatan Megawati Soekarnoputri dari Silk Road International University Perkokoh Pengakuan Dunia

Marhaenist.id - Sekretaris Jenderal DPP Persatuan Alumni GMNI, Abdy Yuhana mengapresiasi atas prestasi…

GMNI Jakarta Selatan Bedah Pemikiran Tan Malaka dan Soekarno dalam Dialog Sejarah dan Ideologi

Marhaenist.id, Jakarta — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan kembali menunjukkan…

Tampilkan Lebih Banyak
  • Infokini
  • Indonesiana
  • Historical
  • Insight
  • Kabar Alumni GMNI
  • Kabar GMNI
  • Bingkai
  • Kapitalisme
  • Internasionale
  • Marhaen
  • Marhaenis
  • Marhaenisme
  • Manifesto
  • Opini
  • Polithinking
  • Study Marhaenisme
  • Sukarnoisme
Marhaenist

Ever Onward Never Retreat

  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Kontak
  • Disclaimer
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • ▪️ Kirim Artikel
  • ▪️ Format

Vivere Pericoloso

🎧 Online Radio

Copyright © 2026 Marhaenist. Ever Onward Never Retreat. All Rights Reserved.

Marhaenist
Ikuti Kami
Merdeka!

Masuk ke akunmu

Lupa passwordmu?