Marhaenist.id, Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMNI) Arjuna Putra Aldino menyampaikan Manifesto Ekonomi Nasional sebagai bentuk respon GMNI ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja.
GMNI menyoroti beberapa indikator makroekonomi pada awal 2025 menunjukkan ekonomi Indonesia tengah menghadapi tekanan, baik situasi ekonomi domestik yang mengkhawatirkan maupun tekanan ekonomi global yang tak kalah berat.
Beberapa indikator ekonomi domestik seperti penurunan daya beli, merosotnya prosentase kelas menengah, deflasi yang berturut-turut, PHK massal yang terus meningkat, pelemahan rupiah yang berlarut-larut, hingga rontoknya IHSG dan makin derasnya capital outflow.
GMNI juga menyoroti outlook ekonomi global yang menurut prediksi sejumlah lembaga think-thank ternama akan mengalami perlambatan dan diperparah oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia bisa menjadi pukulan yang memperberat situasi ekonomi domestik.
Hal ini mengingatkan kita pada situasi Great Depression 1930an yang disebut Bung Karno sebagai “Zaman Meleset”, yang salah satunya dipicu oleh kebijakan ”Beggar-Thy Neighbour” dimana negara-negara kuat, khususnya Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Uni Soviet, dan beberapa negara yang menggeliat pasca-Perang Dunia (PD) I hingga berakhirnya PD II mengambil kebijakan yang proteksionis, menutup pintu impor sekaligus mendorong ekspor sekuat mungkin.
Mata uang didevaluasi yang bertujuan membuat produk ekspor lebih murah dan produk impor lebih mahal melalui tarif dan kuota impor. Akibatnya sangat ironis. Tidak satu negara pun yang selamat dari kebijakan yang dibalas lebih keras lagi oleh negara mitra dagang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump seperti membuka luka lama, mengingatkan kembali tragedi efek kebijakan ”beggar-thy-neighbour” di masa lalu.
Dalam manifesto ekonomi nasional, GMNI menyampaikan pokok-pokok pikiran guna memperkuat kapasitas dan kemampuan negara untuk menyelesaikan problematika ekonomi nasional yang berpotensi mengarah pada resesi bahkan krisis.
“GMNI meminta pemerintah mengevaluasi proyek-proyek mercusuar yang membebani anggaran namun tidak memiliki trickle-down effect kepada rakyat Marhaen,” ujar Arjuna sapaan akrabnya, Minggu (13/4/2025).
GMNI juga meminta pemerintah menghentikan proses pembuatan dan pengesahan RUU kontroversial. Menurut Arjuna, penghentian pengesahan RUU kontroversial ini selain kurangnya transparansi juga mengganggu stabilitas politik nasional.
“Kita harus mengurangi potensi instabilitas politik nasional, yang bisa memicu kemarahan publik dan ketidakpercayaan rakyat,” tambah Arjuna.
Selain itu, GMNI meminta pemberantasan state capture corruption dan praktik perburuan rente tanpa pandang bulu.
“GMNI meminta pemerintah berani memberantas state capture corruption dan praktik perburuan rente yang menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi biaya tinggi”, ungkap Arjuna
Menurut Arjuna, pemerintah lebih baik berfokus pada kebijakan dan program penciptaan lapangan kerja.
“GMNI meminta pemerintah berfokus pada penciptaan lapangan kerja formal ditengah penciptaan lapangan kerja formal mengalami penurunan signifikan, dari 15,6 juta tenaga kerja formal yang tercipta selama periode 2009–2014, menjadi hanya 2 juta pada periode 2019–2024,” ujar Arjuna.
Dengan demikian, generasi Z yang lahir antara 1997 dan 2012, kemungkinan akan mengalami persaingan lebih ketat ketimbang pendahulunya, generasi Y (1981–1996) atau milenial dalam mencari kerja. Hal ini akan membuat Indonesia akan kehilangan momentum bonus demografi.
Lanjut, GMNI meminta pemerintah harus melakukan formalisasi sektor ekonomi informal terutama UMKM dan usaha kecil lainnya yang selama ini dikategorikan illegal karena tidak mengantomgi berbagai izin, tidak formal, menempati lahan terlarang dan memiliki pendapatan yang rendah.
“Selama ini mereka sulit mendapatkan legalitas hukum, akses keuangan dan hambatan birokrasi. Mereka adalah korban dari ketidakadilan sistem ekonomi Indonesia. Ketimbang membagikan hak monopoli, hak istimewa atau kedudukan khusus pada kelompok tertentu yang hidup bergantung pada Negara,” ucap Arjuna.
Diakhir, GMNI menginginkan agar pemerintah membantu mengembangkan usaha bagi mereka para pelaku usaha sehingga bisa efektif ditengah situasi ekonomi nasional yang mengkhawatirkan.
“Pemerintah lebih baik membantu mereka mengembangkan usaha sehingga bisa terlibat dalam perdagangan dengan lebih efektif ditengah situasi ekonomi nasional yang mengkhawatirkan,” tutup Arjuna.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
