Marhaenist.id, Jakarta – Civitas Academica Universitas Dr. Moestopo beragama mengeluarkan sembilan Maklumat Hang Lekir yang bertajuk “Moestopo Menggugat, Demokrasi Tidak Baik-Baik Saja,” sebagai bentuk respons terhadap kondisi demokrasi yang tengah mengalami kemunduran saat ini.
Alumni dan mahasiswa menyampaikan Maklumat Hang Lekir sebagai wujud perjuangan luar biasa dari Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Moestopo, pendiri universitas dan Pahlawan Nasional.
“Maklumat Hang Lekir adalah amanat dari pendiri kampus yang menjadi basis perjuangan reformasi mahasiswa Indonesia,” Rialdo Rezeky, salah satu alumni Universitas Dr. Moestopo, mengatakan pada Jumat, (9/2/2024).
Rialdo menegaskan bahwa pelaksanaan aksi ini bertujuan untuk mencermati perkembangan demokrasi pasca reformasi. Dengan dikeluarkannya Maklumat Hang Lengkir, harapan Universitas Dr. Moestopo terletak pada pilar kepemimpinan Indonesia untuk meneruskan agenda reformasi.
“Namun, hari ini, kita melihat demokrasi kembali mengalami kemunduran, keluar dari marwah demokrasi di Indonesia,” ujarnya.
“Dengan penuh kesadaran, kami menyampaikan keprihatinan yang dalam atas berbagai realitas tata kehidupan sosial, ekonomi dan politik negeri kita akhir-akhir ini,” Kata Rialdo.
Adapun Sembilan Maklumat Hang Lekir yang bertajuk “Moestopo Menggugat, Demokrasi Tidak Baik-Baik Saja”:
- Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah agenda perjuangan yang kita perjuangkan bersama. Yang kemudian Indonesia telah memilih jalan ‘Demokrasia’ yang dinilai sebagai jalan terbaik untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang berasaskan pada Pancasila. Karenanya, menegakan demokrasi sesungguhnya menegakan Negara Republik Indonesia.
- Salah satu ciri utama negara demokrasi adalah terlaksananya Pemilu yang bebas, jujur, adil, dan bersih sesuai dengan Pancasila dan UUD-1945 serta perundang-undangan lainnya yang berlaku. Oleh karena itu segala bentuk kecurangan, dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan Pemilu adalah kejahatan dalam berdemokrasi dan konstitusi.
- Menolak keras segala bentuk perilaku penguasa dalam kepemimpinan Joko Widodo yang mengarah pada upaya merusak sendi-sendi demokrasi Indonesia, dan melegitimasi dinasti politik melalui perubahan nilai dan etika konstitusi.
- Menolak keras segala bentuk kebijakan pemerintah yang menggunakan instrumen dan atau fasilitas negara untuk kepentingan elektoral pasangan calon tertentu dalam kontestasi Pemilu 2024, hal ini sangat bertentangan dengan demokrasi.
- Mengutuk dengan keras atas tindakan kegaduhan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo melalui pernyataan dan gesture kepemimpinan yang menimbulkan kegaduhan politik dalam negeri.
- Bahwa sesungguhnya Jabatan Publik yang diemban Joko Widodo, adalah amanat rakyat Indonesia. Sehingga jabatan publik merupakan pengaruh yang melekat dengan atau tanpa penggunaan fasiltas negara. Jabatan yang diemban juga melekat, meskipun dalam status cuti sekalipun.
- Situasi demokrasi Nasional yang sudah jauh dari nilai-nilai Pancasila, kaidah intelektual, akademis dan secara tegas kami menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo, adalah Presiden yang telah gagal menjalankan agenda Reformasi, khususnya dalam demokratisasi di Indonesia, menghilangkan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN), penyelesaian kejahatan kemanusiaan dan atau pelanggaran HAM di Indonesia.
- Mengajak segenap masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih dalam Pemilu untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024 dengan memilih para Calon Pemimpin Bangsa dan Negara yang didasarkan pada kualitas dan rekam jejak kenegarawanannya, kepemimpinannya, dan program kerja yang berpihak pada masyarakat, serta memilih karena didasarkan pada hati nurani dan keyakinan yang sungguh-sungguh yang bukan atas dasar politik uang atau intimidasi dari pihak tertentu.
- Terakhir, kami mengajak para mahasiswa-mahasiswi Indonesia dan seluruh generasi muda Indonesia, putra-putri terbaik bangsa, pada 14 Februari 2024. Pada hari itulah kedaulatan rakyat dilaksanakan dan disitulah harkat dan martabat setiap warga negara diuji, siapa yang kelak diberi kepercayaan untuk memimpin perjalanan bangsa ini lima tahun ke depan.**
