Marhaenist.id, Medan – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara (Sumut) gelar diskusi publik dengan tema “Demokrasi dan HAM pada Kabinet Merah Putih: Harapan dan Tantangan”, pada Senin (17/2/2025).
Diskusi publik itu dilaksanakan di Sekretariat DPD PA GMNI Sumut, Kompleks Setia Budi Point, Kota Medan, yang diikuti oleh alumni GMNI di Sumatera Utara.
Dalam diskusi itu, Palar Batubara yang juga merupakan mantan Ketua Presidium PA GMNI saat menjadi narasumber menyampaikan bahwa Alumni GMNI yang terkonsolidasi dan bersatu akan mampu menjawab tantangan dan harapan penegakan Demokrasi dan HAM saat ini.
“Untuk itu Persatuan alumni GMNI harus mampu melakukan konsolidasi ideolodi, konsolidasi organisasi dan kaderisasi sehingga tantangan apupun yang mengancam Indonesia mampu kita hadapi,” ujar Ketua Umum pertama DPP Persatuan Alumni GMNI.
Palar Batubara juga mengutip kata Bung Karno bahwa Demokrasi adalah pemerintahan rakyat yang memberikan hak kepada rakyat dan demokrasi yang cocok untuk Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.
Namun, menurutnya yang dialami bangsa Indonesia saat ini sangat bertolak belakang dengan Demokrasi Indonesia seperti yang diajarkan oleh Bung Karno karena ada hal yang merusaknya untuk mendapatkan kekuasaan.
“Yang kita alami beberapa waktu lalu adalah perubahan konstitusi yang begitu cepat untuk dapat memenuhi syarat pencalonan agar kemudian dapat mempertahankan kekuasaan. ini merupakan contoh tantangan yang kita hadapi dalam demokrasi, kedepannya pasti akan ada tantangan lagi dalam Demokrasi kita,” tambahnya
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Saurlin Siagian yang juga menjadi pemateri mengatakan bahwa saat ini masyarakat Indonesia lebih bebas mengemukakan pendapat di publik.
Tidak hanya itu, masyarakat juga dapat melakukan pertemuan secara bebas dengan orang lain hingga kebebasan dalam menentukan agama yang akan dianut ini merupakan dampak dari reformasi 1998. Meski begitu, ia tidak menampik masih banyak hal yang belum terselesaikan.
Saurlin juga menyebut ada sederet permasalahan yang masih dirasakan masyarakat kita, mulai dari keberadaan korupsi yang sudah mencapai pada level pedesaan, ketimpangan ekonomi yang masih terasa hingga konflik pertanahan.
“Sebagai individu yang sadar terhadap hak azasi kita harus menjadi garda terdepan memperjuangkan keadilan karena itu (keadilan) tidak kita dapat secara cuma-cuma tetapi harus kita perjuangankan,” ujar Saurlin.
Turut hadir dalam diskusi ini Ketua DPD PA GMNI Sumatera Utara Dr Sutarto, M.Si yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara serta di Moderatori oleh Sekretaris DPD PA GMNI Sumatera Utara, Frien Jones Tambun.
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
