Marhaenist.id, Tangerang Selatan – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menggelar diskusi publik bertajuk “Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menanggulangi Bencana Ekologi di Indonesia” di Hotel Aston Bintaro, Jumat (30/1/2026), mulai pukul 13.00 WIB.
Acara ini menghadirkan anggota DPD, pakar lingkungan, akademisi, dan aktivis untuk membahas strategi mitigasi bencana ekologis, koordinasi lintas lembaga pemerintah, serta peran masyarakat dalam membangun ketahanan ekologis.
Ust. Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, Anna Latuconsina, I Komang Merta Jiwa, Paul Finsen Mayor (Bung Paul), dan Dr. Habib Ali Alwi, Prof. Dr. dr. Basuki Supartono, Dr. Harsanto Nursadi, Zenzi Suhadi, Dr. Sadino, Dr. (Can) Jan Prince Permata, S.P., M.Si.,
Pakar dan akademisi yang menjadi narasumber meliputi Prof. Dr. dr. Basuki Supartono (UPN Veteran Jakarta/BNPB), Dr. Harsanto Nursadi (UI), Zenzi Suhadi (mantan Direktur Eksekutif WALHI), Dr. Sadino (Universitas Al Azhar Indonesia), serta Dr. (Can) Jan Prince Permata, S.P., M.Si., pembina Yayasan Kekal Berdikari, yang akrab disapa Bung Jan.
Dalam kesempatan ini, Bung Jan menyoroti bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir 2025 hingga awal 2026. Ia menekankan bahwa bencana di Indonesia bukan sekadar fenomena alam, melainkan dampak dari lemahnya tata kelola ruang, pengelolaan kawasan hulu yang kurang memadai, serta ekspansi perkebunan dan pertambangan yang tidak terkendali.
“Data BNPB hingga Januari 2026 mencatat sekitar 1.200 korban meninggal, lebih dari 140 hilang, dan lebih dari 113.000 warga mengungsi akibat kerusakan permukiman dan infrastruktur. Aceh menjadi wilayah terdampak paling parah, diikuti Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Di Jawa Barat dan Jawa Tengah, longsor dan banjir juga menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian sektor pertanian hingga miliaran rupiah. Ini bukti nyata bahwa bencana ekologis juga merupakan masalah sosial,” ungkap Bung Jan.
Ia menyoroti ketidakadilan ekologis (environmental injustice), di mana masyarakat miskin yang tinggal di wilayah rawan menanggung dampak paling besar. Keputusan pembangunan yang mengabaikan aspek lingkungan dan keberlanjutan meningkatkan kerentanan terhadap bencana. Bung Jan menekankan pentingnya mitigasi berbasis risiko dan partisipasi masyarakat, mencontohkan keberhasilan Jepang dan Belanda dalam mengurangi korban bencana melalui tata ruang berbasis risiko, sistem peringatan dini, dan keterlibatan warga. Di Indonesia, praktik lokal seperti sistem Subak di Bali, leuweung kolot di Banten, dan praktik smong di Simeulue terbukti efektif membangun ketahanan ekologis komunitas.
Selain Bung Jan, Senator Paul Finsen Mayor (Bung Paul) dari Provinsi Papua Barat Daya juga menjadi narasumber utama. Bung Paul menegaskan pentingnya membangun kerangka kerja strategis menuju Indonesia Emas 2045, dengan melibatkan para pakar di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta rektor perguruan tinggi.
“Poin mendasar dalam membangun dasar kerangka itu adalah mengatasi masalah pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan lingkungan. Empat pilar ini harus kuat,” ujar Bung Paul. Ia menambahkan bahwa visi besar ini sejalan dengan semangat Soekarnoisme, menekankan pentingnya mempersiapkan generasi yang tahan uji dan siap mental. “Saya optimistis tujuan Indonesia Emas 2045 akan terwujud apabila kita bersatu,” katanya.
Bung Paul juga menekankan kearifan lokal Indonesia sebagai modal penting dalam menjaga lingkungan. “Negara kita memiliki ribuan suku dan kearifan lokal yang terbukti efektif menjaga alam. Pendekatan ini harus diintegrasikan dalam kebijakan mitigasi bencana dan pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Diskusi publik ini menegaskan bahwa bencana di Indonesia bukan sekadar persoalan alam, melainkan masalah struktural yang berakar pada ketidakadilan ekologis. Kerentanan geografis memang tidak dapat diubah, tetapi risiko bencana dapat ditekan jika pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPD RI bersinergi melalui kebijakan berbasis risiko, edukasi komunitas, dan penegakan hukum lingkungan yang konsisten.
Para narasumber dan peserta sepakat bahwa momentum ini penting untuk mendorong langkah preventif dan transformatif, agar tragedi serupa tidak terus berulang, sekaligus menjadi dasar pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
