Marhaenist.id – Nusantara bukan hanya ruang geografis. Ia adalah budaya maritim, jaringan perdagangan, dan arena mobilitas etnis yang terus bergerak. Sejak lama, kawasan ini menjadi tempat bertemunya berbagai komunitas, yang bukan sekadar berdagang, tetapi juga membangun sistem sosial, ekonomi, dan politik.
Dalam kerangka ini, Republik Lanfang adalah salah satu jejak paling relevan untuk memahami Indonesia hari ini: sebuah republik kecil yang lahir dari komunitas migran, namun mampu membangun institusi politik modern di tengah kesultanan Melayu dan tekanan kolonial.
Lebih dari satu dekade lalu, informasi tentang Republik Lanfang di Kalimantan Barat hampir tidak dikenal publik. Kini, literatur tentang Lanfang berkembang pesat. Buku-buku penting seperti Chinese Democracies: A Study of the Kongsis of West Borneo oleh Prof. Yuan Bingling kini terbuka untuk publik, dan proyek dokumenter seperti Lanfang Chronicles Project oleh Choy Ka Fai menghidupkan kembali sejarah yang hampir hilang.
Dari sini, kita melihat bahwa Lanfang bukan sekadar cerita pertambangan, melainkan kisah komunitas yang membangun negara kecil dengan aturan, pemerintahan, dan identitas.
Jika dibaca lewat lensa geopolitik Nusantara, Lanfang bukan sekadar komunitas imigran yang menambang emas. Ia adalah entitas politik yang memanfaatkan geografi maritim dan jaringan perdagangan Nusantara. Kongsi-kongsi pertambangan di Kalimantan Barat membangun jaringan ekonomi yang menghubungkan wilayah tersebut dengan pusat-pusat Melayu seperti Pontianak, Sambas, dan Mempawah, serta jalur perdagangan regional hingga Semenanjung Malaya dan Singapura.
Ini mencerminkan karakter khas geopolitik Nusantara: kekuatan bukan hanya ditentukan oleh wilayah daratan, tetapi oleh kontrol atas jaringan, pelabuhan, dan alur perdagangan.
Dalam kerangka Marhenisme yang menekankan maritim, heterogen, dan nasionalisme, Lanfang dapat dipahami sebagai manifestasi politik dari pluralitas Nusantara. Republik ini menunjukkan bahwa komunitas migran bisa membangun institusi modern tanpa harus kehilangan identitas lokal, bahkan ketika berada dalam tekanan kesultanan dan kolonialisme.
Lanfang berdiri pada 1777 sebagai federasi kongsi penambang Hakka di Mandor. Yang menarik, sistem pemerintahan Lanfang bukan monarki, tetapi republik. Lou Lan Fak, presiden pertama, menolak menjadi sultan meski didesak oleh masyarakat lokal. Ia memilih posisi presiden, dan bahkan merumuskan undang-undang pemilihan presiden sebelum wafat.
Presiden dipilih melalui majelis permusyawaratan (zongting) dengan prinsip satu orang satu suara, meski belum seperti pemilu modern, namun prinsip demokrasi tersebut sudah mengakar jauh sebelum Indonesia merdeka.
Lanfang juga membangun institusi sosial yang lengkap: peradilan, hukum tertulis, pendidikan, hingga sistem perbankan. Ini menunjukkan bahwa komunitas penambang Hakka bukan sekadar tenaga kerja, tetapi juga pembentuk struktur sosial yang modern.
Lanfang bukan satu-satunya kongsi besar di Kalimantan Barat. Heshun Zongting di Monterado, yang berdiri pada 1776, lebih tua satu tahun. Dalam sejarah kongsi pertambangan, Monterado lebih dikenal sebagai entitas yang lebih militan. Ia memilih perlawanan bersenjata terhadap Belanda pada 1853–1854 dan kalah. Sementara Lanfang memilih diplomasi dan kompromi, sehingga mampu bertahan lebih lama sebagai protektorat Belanda hingga 1884.
Perbedaan ini menunjukkan dua model geopolitik: satu memilih konflik terbuka, satu memilih bertahan melalui negosiasi. Kedua model tersebut sama-sama bagian dari sejarah Nusantara yang sering terlupakan.
Meskipun republik ini hilang secara fisik, gagasan Lanfang tidak pernah benar-benar padam. Menurut penulis sejarah Tionghoa Josef Widjaja, gagasan republik ini dibawa oleh komunitas Hakka yang melarikan diri ke Medan, lalu diwariskan turun-temurun hingga ke Kuala Lumpur dan Singapura. Lanfang bukan sekadar negara, tetapi gagasan tentang persatuan, aturan, dan pemerintahan yang bisa dibawa kemana pun komunitas ini pergi.
Jejak sejarah Lanfang juga tersimpan dalam catatan Yap Siong-yoen, menantu presiden terakhir Liu Asheng, yang menulis Langfang Kongsi Lidai Niance. Catatan ini kemudian diperluas oleh sinolog Belanda JJM de Groot, yang pertama kali menggunakan istilah “republik” untuk menjelaskan karakter kongsi-kongsi pertambangan di Kalimantan Barat.
Apa pelajaran Lanfang bagi Republik Indonesia?
– Pertama, Lanfang mengingatkan kita bahwa pluralitas adalah tradisi Nusantara, bukan sekadar konsekuensi modern. Komunitas migran dapat membangun institusi politik dan sosial yang kuat tanpa menghapus identitas lokal.
– Kedua, Lanfang membuktikan bahwa demokrasi bukan monopoli Barat. Prinsip satu orang satu suara sudah muncul dalam sistem kongsi sebelum kemerdekaan, menunjukkan bahwa demokrasi dapat tumbuh dari tradisi lokal yang adaptif.
– Ketiga, Lanfang menegaskan pentingnya geopolitik maritim. Dalam konteks modern, Indonesia sebagai negara maritim harus kembali menguatkan posisi strategisnya melalui konektivitas, infrastruktur, dan kedaulatan ekonomi, karena kekuatan Nusantara selalu lahir dari jaringan, bukan semata wilayah daratan.
– Keempat, Lanfang juga mengingatkan bahwa sejarah Indonesia tidak lengkap tanpa memetakan narasi lokal yang terabaikan. Lanfang dan Monterado adalah contoh sejarah yang jarang masuk ke kurikulum, padahal mereka membentuk wajah awal geopolitik pertambangan Nusantara.
Lanfang dan Monterado adalah dua wajah dari sejarah pertambangan dan demokrasi di Nusantara. Satu memilih diplomasi dan bertahan lebih lama, satu memilih perlawanan dan menorehkan jejak yang tegas. Keduanya menunjukkan bahwa sejarah Indonesia tidak hanya dibangun oleh kerajaan dan kolonial, tetapi juga oleh komunitas migran yang membangun struktur sosial, ekonomi, dan politik modern jauh sebelum Indonesia merdeka.***
Penulis: Bayu Sasongko, Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara, Alumni GMNI.
