Marhaenist – Pemerintah Provinsi Papua kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kedelapan kali berturut-turut atas pengelolaan laporan keuangan. Pemprov Papua menerima menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan, Kamis, 22 September 2022.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, meski meraih WTP, bukan berarti tidak ada tindak pidana korupsi di pemerintahan provinsi Papua. Apalagi saat ini Gubernur Papua ditetapkan tersangka korupsi oleh KPK.
“Ada berita itu Papua mendapatkan penghargaan dari Menkeu karena pengelolaan keuangannya. WTP sudah tujuh kali berturut-turut, sehingga dipertanyakan, kenapa korupsi, berarti salah? Ya, enggak. Selama ini orang-orang yang korupsi itu kantornya WTP semua,” kata Mahfud kepada wartawan di Malang, Jumat, 23 September 2022.
Mahfud mencontohkan, pada saat dia menjabat ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sampai saat ini, lembaga itu belasan kali meraih penghargaan WTP. Tetapi, ada dua pejabat MK yang akhirnya menjadi koruptor atas tindak pidana korupsi.
Kasus serupa di Mahkamah Agung (MA), katanya. Padahal MA beberapa pekan lalu merayakan keberhasilannya meraih predikat WTP tetapi saat ini mantan seketaris dan salah seorang hakim ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
