Marhaenist.id, Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mengecam dan mengutuk keras agresi militer Amerika Serikat (AS) terhadap Republik Bolivarian Venezuela. Intervensi militer tersebut dinilai sebagai bentuk nyata imperialisme dan neo-kolonialisme yang secara terang-terangan dipertontonkan kepada masyarakat global.
Agresi militer AS ditandai dengan pengerahan pasukan elit Delta Force yang dilaporkan menangkap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, di kediamannya di Caracas pada 3 Januari 2025. Serangkaian ledakan besar yang mengguncang Pangkalan Udara La Carlota dan kompleks militer Fuerte Tiuna menjadi sinyal dimulainya agresi militer langsung AS ke negara berdaulat tersebut.
GMNI mencatat, agresi ini merupakan intervensi militer AS ke-71 terhadap negara lain dalam 81 tahun terakhir, dan sejarah menunjukkan bahwa dua di antaranya pernah terjadi di Indonesia.
Dalam keterangan persnya, GMNI melalui Ketua DPP GMNI Bidang Geopolitik, Andreas H. Silalahi, menegaskan bahwa tindakan AS telah melampaui batas hukum internasional.
“Tidak ada satu pun negara, sekuat apa pun, yang berhak memperlakukan kepala negara lain sebagai subjek hukum domestiknya sendiri. Ini bukan penegakan hukum, melainkan praktik penjajahan modern. Amerika Serikat harus sadar bahwa dunia ini bukan miliknya,” tegas Andreas, Senin (5/1/2026).
GMNI menilai situasi Venezuela harus menjadi pelajaran penting bagi Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Venezuela tercatat sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia, mencapai 303 miliar barel, melampaui Arab Saudi dan Iran. Fakta ini memperkuat dugaan bahwa agresi militer AS berkaitan erat dengan kepentingan geopolitik dan penguasaan sumber daya alam.
Sebelum penangkapan Presiden Maduro, diketahui telah berlangsung pertemuan diplomatik antara pemerintah Venezuela dan utusan Tiongkok di Istana Miraflores pada 2 Januari 2025.
Venezuela dan Tiongkok memiliki hubungan ekonomi jangka panjang, khususnya di sektor minyak, yang terhubung dengan utang Venezuela kepada Beijing sejak era Presiden Hugo Chavez.
GMNI menilai dinamika ini tidak bisa dilepaskan dari eskalasi perang dagang dan perebutan pengaruh global antara AS dan Tiongkok.
Pasca penangkapan Maduro, Presiden AS Donald Trump secara terbuka menyatakan rencana AS untuk mengambil alih pengelolaan produksi minyak Venezuela dan melibatkan perusahaan-perusahaan minyak raksasa AS.
Pernyataan tersebut, menurut GMNI, semakin menguatkan bahwa agresi militer ini berorientasi pada kontrol ekonomi dan sumber daya alam, bukan penegakan demokrasi atau pemberantasan narkoba seperti yang diklaim AS dan pola ini bukan hal baru.
“Sejarah Indonesia pada masa Presiden Sukarno memberi pelajaran pahit. Ketika Bung Karno konsisten melawan imperialisme melalui politik Non-Blok dan NEFO, tekanan asing dilakukan secara sistematis hingga kekuasaannya runtuh pasca 1965,” ujar Andreas.
Dalam konteks tersebut, GMNI menilai tindakan terhadap Presiden Venezuela merupakan kelanjutan praktik lama imperialisme global: menghukum negara yang berani menempuh jalan politik dan ekonomi yang tidak sejalan dengan kepentingan Washington.
“Mengkriminalisasi atau menangkap kepala negara berdaulat bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi serangan terhadap hak rakyat suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri,” tambahnya.
GMNI juga mengkritisi sikap pemerintah Indonesia yang dinilai masih normatif dan abu-abu dalam merespons agresi AS ke Venezuela. Sebagai negara yang menganut politik luar negeri bebas-aktif dan berprinsip anti-penjajahan, Indonesia didesak untuk bersikap lebih tegas.
“Pemerintah Indonesia wajib menggalang solidaritas global, khususnya negara-negara Non-Blok, untuk menentang intervensi AS di Venezuela, sebagaimana konsistensi Indonesia dalam membela Palestina dari agresi Israel,” pungkas Andreas.
GMNI menegaskan komitmennya untuk terus berdiri di garis perjuangan anti-imperialisme, membela kedaulatan bangsa-bangsa, dan menjaga amanat konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
