Marhaenist.id, Jakarta – Pengamat politik Ray Rangkuti mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa presiden dan menteri boleh berkampanye serta berpihak pada pasangan capres-cawapres tertentu.
Ray menilai pernyataan Jokowi dipicu oleh mandeknya elektabilitas capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka jelang perhelatan Pilpres 2024.
Sementara di satu sisi, ungkap Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) itu, elektabilitas pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD terus menanjak.
Menurutnya, sejak dua pekan lalu Lima telah memprediksi bahwa Jokowi akan secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran pada masa kampanye terbuka, jika hasil survei menunjukkan elektabilitas paslon yang diusung Koalisi Indonesia Maju itu tetap mandek atau mengalami kemacetan.
“Sudah saya sampaikan, bahwa bila sampai tanggal 20 Januari tanda-tanda elektabilitas Paslon 2 tetap mandek, maka tak menutup kemungkinan Presiden Jokowi akan secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan kepada salah satu Paslon,” kata Ray dalam keterangannya, (25/01/2024).
Ray menyampaikan, hingga debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/01/2024), elektabilitas Prabowo-Gibran macet, meskipun masih menempati urutan pertama dibandingkan Ganjar-Mahfud dan pasangan capres- cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Hal itu, lanjutnya, menunjukkan ketua partai, tim sukses bahkan Prabowo dan Gibran sulit mendongkrak elektabiltasnya. Gimik gemoy pun makin sulit menjadi ikon elektabilitas.
Lebih sulit lagi, tutur Ray, karena performa Gibran pada debat terakhir bagi cawapres berakhir dengan kesan negatif paling tinggi di antara 3 kandidat cawapres.
“Satu-satunya yang bisa mengangkat elektabilitas paslon 2 hanyalah Pak Jokowi, bapak dari Gibran yang menjadi cawapres nomor urut 2,” ujar Ray.
Dijelaskannya, dengan tingkat kepuasaan masyarakat yang masih relatif tinggi seperti diungkapkan berbagai lembaga survei, daya tarik Jokowi diyakini dapat meningkatkan elektabilitas paslon 2.
Apalagi, katanya, masa akhir kampanye semakin dekat, sehingga keterlibatan Jokowi dalam kampanye akan membuka kemungkinan untuk mengejar target Prabowo-Gibran menang satu putaran pada Pilpres 2024.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa seseorang yang menjabat sebagai presiden atau menteri bisa berkampanye dan memihak dalam sebuah kontestasi politik.
Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya perihal menteri-menteri yang berasal dari bidang nonpolitik malah aktif berkampanye pada saat ini.
“Ini kan hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lho kampanye, boleh lho memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/01/2024).
Pasalnya, sebut Jokowi, selain sebagai pejabat politik, presiden dan menteri juga merupakan pejabat politik.
“Kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” ujarnya.
Menurutnya, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat berkampanye.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” tutur Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali menegaskan bahwa pilihan untuk berkampanye tersebut merupakan hak setiap individu yang boleh dilakukan.
“Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu,” ucap Jokowi.
“Jangan presiden tidak boleh. Boleh berkampanye, boleh, tetapi kan dilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing,” tandasnya.
Jokowi pun menekankan dirinya boleh kampanye asalkan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.
“Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti dan tidak gunakan fasilitas negara,” tutur ayah dari Wali Kota Solo sekaligus cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka itu.
Saat ditanya apakah dirinya akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024, Jokowi menjawab “Ya nanti dilihat”.**
