Marhaenist.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) merespon adanya persoalan mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang berlaku di Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.
Pasalnya, mahalnya biaya UKT telah dirasakan oleh sebagian besar mahasiswa sehingga menuai kritikan dari mahasiswa itu sendiri di beberapa wilayah di Indonesia, apalagi bagi mahasiswa yang kurang mampu.
DPP GMNI melalui Sekretaris Jenderal (Sekjend) – nya, Muh Ageng Dendy Setiawan mengatakan bahwa Pendidikan itu seharusnya bisa membantu meningkatkan soft skill Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia, tetapi karena adanya UKT yang terbilang mahal maka peningkatan soft skill SDM di Indonesia menjadi terhambat.
“Pendidikan di Indonesia harusnya diberikan dan dijamin oleh Pemerintah untuk Warga Negara Indonesia agar bisa menaikkan soft skill dan karakter masyarakat, penerima KIP Kuliah perlu ditinjau agar tepat sasarannya, kalau kurang ya harus ditambah agar masyarakat kecil juga merasakan secara merata,” katanya, Jumat (17/5/2024).
Dendy, sapaan akrab Sekjed DPP GMNI itu, juga menyebut bahwa Pendidikan adalah pondasi untuk kemajuan suatu bangsa, jadi kata dia, pendidikan harus bisa dijangkau oleh seluruh elemen masyarakat.
“Kalau biaya pendidikan mahal maka masyarakat yang bisa mengenyam bangku pendidikan juga terbatas, kareana persoalan biaya. Ingat, Pendidikan itu pondasi untuk kemajuan bangsa sehingga jika pendidikan mahal dan tidak bisa di rasakan masyarakat dengan biaya yang murah maka cita cita Indonesia emas 2045 bisa jadi hanya wacana,” sambungnya.
Selain itu, Dendy juga menuturkan bahwa mestinya negara harus hadir dalam meningkatkan kapasitas SDM masyarakatnya dengan menekan biaya pendidikan semurah mungkin dengan kualitas yang unggul.
“Negara harus hadir dalam menjamin pendidikan masyarakatnya untuk peningkatan kapastias SDM salah satunya biaya pendidikan harus bisa dijangkau masyarakat serta dengan kualitas yang unggul,” tuturnya.
Lanjut, Sekjend DPP GMNI itu juga mengkritik soal pelatihan kartu pra kerja yang sampai saat ini belum membawa dampak yang signifikan bagi orang-orang yang membutuhkan pekerjaan.
“Kartu prakerja juga belum ada dampak yang signifikan, jangan sampai hanya menjadi program yang menguntungkan elit saja tanpa memikirkan dan memastikan targetnya tercapai dan berhasil,” lanjutnya.
Diakhir, Dendy juga menegaskan bahwa GMNI akan mengawal isu pendidikan termasuk UKT yang harus dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia.
“Kami akan terus mengawal Isu pendidikan, salah satunya soal kenaikan UKT yang mengancam masyarakat tidak bisa duduk dibangku perkuliahan karena mahalnya biaya kuliah,” tegasnya.***
Ditulis dan diedit kembali oleh Redaksi dari sumber Dnews/ Editor: Bung Wadhar.
