Marhaenist – Tidak butuh waktu lama bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk bergerak cepat menyelesaikan usulan dari pengunjuk rasa di Flyover Ganefo, Mranggen, Kabupaten Demak. Malam hari setelah menerima aduan, Ganjar langsung mendapat kepastian Menteri Perhubungan dan instansi terkait. Menurut Ganjar cara itu merupakan bukti bagaimana persoalan dirembug atau didialogkan agar dapat membuahkan hasil tanpa harus protes dengan demonstrasi atau unjuk rasa.
“Alhamdulillah tadi saya kontak Menteri Perhubungan, beliau langsung merespons, mana nomor telepon bupatinya, nanti Dirjen saya langsung urus ke sana. Jadi dengan cara itu kan beres, tidak perlu pakai marah-marah atau ngamuk,” kata Ganjar usai menghadiri acara Rakornas ke-13 Komisi Informasi se-Indonesia di Gedung Weeskamer, Kotalama, Semarang, Kamis (13/10/2022) malam.
Pascamenemui warga yang unjuk rasa di peresmian Flyover Ganefo Mranggen, Ganjar langsung mengambil langkah cepat. Ia meminta kepada penanggung jawab unjuk rasa yang ternyata seorang anggota DPRD untuk mengirimkan surat-surat yang pernah dikirim ke Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
“Alhamdulillah tadi saya selesaikan. Tadi saya minta dari anggota DPRD-nya, mana surat-surat yang sudah dikirim, dikasih ke saya. Begitu dikasih langsung saya minta ngecek di pemerintahnya. Prinsipnya bisa kok itu, tinggal dikasih saja penjaga pintu kereta api maka masyarakat bisa memanfaatkan itu. Itu kan sederhana. Sehingga sesuatu yang ingin diusulkan itu dikawal, ditanyakan, dan kemudian ada clearance-nya,” jelas Ganjar.
Ganjar sendiri menyayangkan aksi unjuk rasa dengan mengerahkan warga itu terjadi meskipun ia tidak melarang adanya penyampaian aspirasi melalui aksi. Sebab sebelum aksi itu terjadi tidak ada seorang pun yang berkomunikasi kepada Ganjar mengenai apa yang menjadi usulan atau keluhan warga.
“Sebenarnya itu hanya butuh komunikasi saja. Sayangnya tidak ada yang ngontak saya,” ujarnya.
Informasi yang diperoleh, komunikasi terkait persoalan penutupan jalan di perlintasan kereta api bawah Flyover Ganefo itu dilakukan dengan mengirim surat langsung ke Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Menurut Ganjar, itu merupakan cara lama yang memiliki kemungkinan kecil untuk cepat mendapatkan respons. Apalagi jika di instansi yang disurati itu juga terdapat banyak surat yang menumpuk.
“Nah surat ini belum tentu dibaca, padahal kalau di Jawa Tengah dalam konteks hal semacam ini, complain system handling-nya itu jauh lebih gampang. Pakai medsos bisa, pakai aplikasi laporgub bisa, atau pakai nomor handphone saya yang beberapa orang sudah tahu. Tadi saya senang sih dengan masyarakat, spanduknya turunkan lalu diturunkan, mari kita ngobrol,” ungkapnya.
Selain kurangnya komunikasi, Ganjar juga menyayangkan aksi unjuk rasa di Flyover Ganefo itu juga melibatkan anak-anak. Saat bertemu di lokasi, Ganjar juga sempat mengingatkan kepada penanggung jawab dan warga untuk tidak melibatkan atau mengajak anak-anak ikut unjuk rasa.
“Tadi saya protes juga karena tadi ada anggota DPRD yang jadi penanggung jawab. Nggak boleh mengajak anak-anak kalau mau demo,” kata Ganjar.
Diketahui, aksi unjuk rasa itu terjadi saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hendak meresmikan Flyover Ganefo. Warga menuntut agar akses jalan di sekitar perlintasan kereta api di bawah Flyover Ganefo dibuka kembali. Sebab sejak proyek pembangunan flyover selesai, akses jalan itu ditutup.
Ganjar yang tiba di lokasi tidak langsung meresmikan flyover. Ia memilih untuk menemui para pengunjuk rasa untuk berdialog. Ganjar juga memberikan penjelasan tentang pentingnya manfaat Flyover Ganefo bagi kelancaran transportasi di perlintasan kereta api Ganefo, Mranggen, itu.
