Marhaenist.id, Jakarta — Memperingati 28 tahun runtuhnya rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998, Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (PERISAI) menggelar aksi massa di sejumlah titik strategis di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Aksi tersebut berlangsung di kawasan Puspom TNI, Mabes TNI AD di Gambir, hingga Istana Negara dengan mengusung tema “Mari Bung Rebut Kembali Kedaulatan dan Lawan Rezim Fasis Prabowo-Gibran.”
Aliansi yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa, pemuda, dan organisasi gerakan rakyat itu menyatakan bahwa 28 tahun pasca-Reformasi, kondisi demokrasi dan supremasi sipil dinilai semakin mengalami kemunduran.
Mereka menyoroti meningkatnya keterlibatan militer dalam sektor sipil, agraria, hingga program-program sosial pemerintah.
Koordinator Lapangan aksi sekaligus Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Jakarta Selatan, Darnel Sipangkar, mengatakan bahwa pemilihan lokasi aksi dilakukan sebagai bentuk simbolik terhadap situasi politik nasional yang mereka nilai semakin sarat dengan dominasi militer.
“Tema ‘Mari Bung Rebut Kembali Kedaulatan dan Lawan Rezim Fasis Prabowo-Gibran’ adalah panggilan sejarah. Kami melihat keterlibatan militer telah masuk ke berbagai sektor sipil, mulai dari urusan investasi, agraria, hingga program sosial seperti MBG dan KDMP,” ujar Darnel di sela aksi.
Tiga Titik Aksi dan Isu yang Disorot
Aliansi PERISAI menjelaskan bahwa masing-masing titik aksi memiliki makna politik tersendiri.
Di kawasan Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia, massa aksi menuntut akuntabilitas hukum terhadap berbagai kasus yang melibatkan aparat serta meminta proses hukum dilakukan secara terbuka melalui peradilan umum.
Sementara di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, mereka menyuarakan penolakan terhadap apa yang disebut sebagai “dwifungsi gaya baru”, terutama terkait keterlibatan militer dalam proyek agraria dan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Adapun aksi di Istana Negara difokuskan pada kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap membiarkan melemahnya supremasi sipil serta hubungan kerja sama internasional yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
Enam Tuntutan Aliansi PERISAI
Dalam aksi tersebut, Aliansi PERISAI menyampaikan enam tuntutan utama, yakni:
- Menghentikan militerisasi ruang sipil dan mengembalikan militer ke barak.
- Mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus serta dugaan praktik korupsi dan pelanggaran konstitusi yang melibatkan aparat.
- Menghentikan keterlibatan TNI dalam ekspansi sektor agraria melalui dalih Proyek Strategis Nasional (PSN).
- Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
- Mendorong Indonesia keluar dari Board of Peace (BOP).
- Membatalkan kerja sama Agreement on Reciprocal Trade (ART).
Aksi tersebut mendapat dukungan dari sejumlah organisasi yang tergabung dalam Aliansi PERISAI, di antaranya DPD GMNI Jakarta, Aliansi Gerakan Reforma Agraria, Front Mahasiswa Nasional, Sentral Perjuangan Pemuda, serta berbagai organisasi mahasiswa dan gerakan rakyat lainnya.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
