Marhaenist.id, Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialisme (PERISAI) menggelar konferensi pers bertajuk “Mari Bung Rebut Kembali Kedaulatan, Lawan Rezim Fasis Prabowo-Gibran” di Sekretariat DPC GMNI Jakarta Selatan, Selasa. (19/5/2026)
Melalui forum tersebut, PERISAI menyerukan pentingnya konsolidasi nasional untuk melawan berbagai bentuk penjajahan modern dan kebijakan yang dinilai mengancam kedaulatan rakyat Indonesia.
Aliansi PERISAI menilai kondisi ekonomi dan politik nasional saat ini semakin menjauh dari cita-cita kemerdekaan sepenuhnya.
Menurut mereka, kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan pemerintah telah memicu krisis multidimensi yang dirasakan langsung oleh rakyat, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah dan meningkatnya ketergantungan terhadap kepentingan asing.
“Kita sedang menyaksikan bagaimana kedaulatan negara digadaikan melalui kesepakatan dagang yang eksploitatif, sementara hak-hak demokratis rakyat di dalam negeri terus direpresi,” ujar Dendy Se perwakilan PERISAI dalam konferensi pers tersebut.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi PERISAI menyampaikan delapan tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, PERISAI menyerukan penolakan terhadap segala bentuk imperialisme, perang, penaklukan negara berdaulat, maupun praktik penjajahan dan setengah penjajahan yang menjadikan suatu negara hanya sebagai pasar dan objek pengerukan sumber daya alam oleh kekuatan global.
Kedua, mereka menolak kesepakatan Alliance for Rebuilding Trade (ART) yang dinilai menggadaikan kedaulatan nasional kepada kepentingan imperialis Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump.
Ketiga, PERISAI juga menolak skema Balance of Payments (BOP) yang disebut mendukung perang dan pendudukan imperialis Amerika Serikat, khususnya yang berdampak terhadap penindasan rakyat Palestina.
Keempat, aliansi tersebut mendesak DPR RI untuk menggunakan Hak Interpelasi guna memanggil Presiden serta membatalkan kesepakatan dagang ART yang dianggap merugikan negara dan rakyat Indonesia.
Kelima, PERISAI menuntut penghentian berbagai kebijakan yang dinilai anti-rakyat dan berpihak pada kepentingan asing.
Keenam, mereka menolak keterlibatan TNI dan aparat keamanan dalam ranah sipil, termasuk di sektor pendidikan, penguasaan tanah, dan aktivitas bisnis.
Ketujuh, PERISAI mendesak pemerintah segera membenahi kebijakan fiskal dan moneter yang dinilai menjadi penyebab krisis ekonomi serta melemahnya nilai tukar rupiah.
Kedelapan, mereka menuntut dibukanya ruang demokrasi seluas-luasnya dengan menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap kebebasan berekspresi masyarakat, termasuk pembubaran diskusi publik dan kegiatan nonton bareng film dokumenter seperti “Pesta Babi”.
Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional, Aliansi PERISAI mengajak seluruh elemen rakyat, mulai dari buruh, tani, mahasiswa, hingga kaum miskin kota, untuk bersatu memperjuangkan kembali kedaulatan ekonomi, politik, dan hukum Indonesia.
“Momentum Kebangkitan Nasional harus menjadi titik konsolidasi rakyat untuk melawan segala bentuk penindasan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing,” tutup Dendy Se.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
