Marhaenist.id – Tumbuhnya kekuatan Ormas dalam tubuh PNI tergambar jelas pada Maret 1960 ketika beberapa pemimpin Ormas yang progresif, di antaranya Surachman (Persatuan Tani Nasional Indonesia), Soewardi (Pemuda Demokrat)dan Sutamto Dirdjosuparto (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) ditarik ke dalam parlemen.
Bung Karno berupaya meningkatkan kekuasaan Ormas, sebaiknya para pemimpin Ormas berusaha keras untuk memaksakan perubahan pada kebijakan PNI. Ketika para pemimpin konservatif dalam DPP PNI cenderung pro Liga Demokrasi (suatu kekuatan yang berseberangan dengan Bung Karno) pada Mei 1960 para pemimpin Ormas (AM Datuk/KBKI, Bambang Kusnohadi/GMNI, Hikmatullah/PDI, Surachman/Petani) memaksa Suwiryo (Ketua DPP PNI) untuk menandatangani pernyataan mengutuk Liga Demokrasi.
Pada bulan-bulan sebelum Kongres IX PNI, para pemimpin Ormas sibuk menyiapkan upaya perubahan pemimpin Partai. Untuk maksud ini, mereka menyiapkan pamflet yang menyerang kebijakan pemimpin PNI 1956-1960 untuk dibagi-bagikan pada saat berlangsungnya Kongres.
Pamflet berjudul Appeal Juli 1960 ini terkenal dengan sebutan Buku Merah, karena sampulnya warna merah dan karena para pemimpin konservatif ingin melecehkan bahwa buku tersebut diilhami oleh komunisme. Isinya melanjutkan gerakan pembaharuan Sarmidi dan Partindo (Partai Indonesia) yang terhenti, tetapi dengan sebuah perbedaan, dalam arti pembentukan Partindo merupakan akhir dari satu tahap gerakan pembaharuan partai. Misalnya, kritik para Partindo terhadap PNI dan para pemimpinnya tidak jauh dari kritik GMNI dan Pemuda Demokrat. Namun, dengan membentuk partai baru dan kegagalan untuk menarik dukungan yang cukup besar, para pemimpin Partindo membawa pembaharuan PNI menuju jalan buntu. Buku Merah menjadi penting karena dengan peristiwa Liga Demokrasi, untuk pertama kalinya para pemimpin ormas-ormas besar PNI (selain Wanita Demokrat) berkumpul bersama sehingga pengaruh mereka kian terasa di dalam Partai.
Buku Merah mengulang semua penyebab memudarnya nasib Partai yang kini menjadi lazim dan sudah dilihat Sarmidi pada akhir tahun 1956. Buku itu menggambarkan contoh-contoh khusus mengenai kesalahan perhitungan DPP PNI pada tahun-tahun silam. Mereka menyalahkan DPP karena tidak melaksanakan dukungan resmi terhadap Konsepsi Bung Karno dengan tindakan yang nyata sehingga hubungan dengan Bung Karno memburuk. Mereka juga menyerang Hardi (Wakil PM Kabinet Djuanda) secara khusus karena gagal mendukung kepentingan KBKI dalam rasionalisasi perusahaan perkapalan KPM milik Belanda.
Berbeda dengan Sarmidi dan para pemimpin Partindo, Buku Merah melengkapi kritiknya dengan usulan perubahan yang nyata. Untuk melawan liberalisasi dalam penafsiran Marhaenisme, Buku Merah mengusulkan agar tulisan-tulisan Bung Karno secara resmi diambil sebagai sumber ideologi Partai sampai perumusan baru dapat dipersiapkan. Buku itu juga mendesak agar lebih banyak wakil Ormas yang dimasukkan ke dalam pimpinan badan-badan Partai di tingkat Nasional dan Daerah.
Terkait dengan kriteria pemilihan pemimpin Partai yang baru, dikatakan seyogyanya pemimpin Partai berasal dari kalangan petani atau kelas pekerja. Tuan tanah dan pedagang besar harus disingkirkan dari pimpinan Partai. Mereka tidak diperkenankan memimpin Partai karena pertentangan mendasar antara kepentingan dan gaya hidup mereka dengan tujuan sosialis Partai. Pedagang besar yang tidak mengisap para buruhnya masih diperlukan dalam tahap perkembangan ekonomi pra-sosialis.
Meskipun Buku Merah ini tidak pernah dibahas secara resmi, dalam kenyataannya buku ini menjadi salah satu masalah utama dalam Kongres IX Partai pada bulan Juli 1960 di Solo (J. Elisio Rocamora, 1991 : 309-329 dalam Peter Kasenda, John Lumengkewas Merah Darahku Putih Tulangku Pancasila Jiwaku, Jakarta: PA GMNI, 2010 : 118-120).
Selanjutnya : Kongres IX PNI di Solo menetapkan Mr. Ali Sastroamidjojo menjadi Ketua PNI.***
Disalin Kembali oleh Redaksi dari Sumber Akun Facebook ‘Harjoko Sangganagara’.
