Marhaenist id, Jakarta Selatan — Institut Marhaenisme 27 menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) dan diskusi film dokumenter Pesta Babi pada Sabtu (16/05/2026) di Sekretariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pelembagaan pendidikan politik sekaligus penyebarluasan informasi kepada publik terkait persoalan hak atas tanah, keberlangsungan adat dan budaya, problematika pangan, serta isu lingkungan hidup yang dihadapi masyarakat adat Papua Selatan.
Film Pesta Babi merupakan karya sutradara dan, duo di balik film dokumenter Dirty Vote dan Sexy Killers yang mengangkat perjuangan masyarakat adat Papua Selatan dalam menghadapi proyek-proyek besar pemerintah dan korporasi yang masuk melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN), seperti food estate, perkebunan tebu, dan perkebunan kelapa sawit.
Dalam film tersebut digambarkan bagaimana hutan dan tanah ulayat perlahan berubah menjadi kawasan industri yang mengancam ruang hidup masyarakat adat.
Judul Pesta Babi sendiri diambil dari tradisi budaya masyarakat Papua yang menjadikan pesta babi sebagai simbol kehormatan, persaudaraan, dan kebersamaan yang tidak terpisahkan dari tanah leluhur mereka.
Perwakilan Divisi Kajian dan Publikasi Institut Marhaenisme 27, Dhiva, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dilandasi oleh kesadaran kolektif mengenai pentingnya pendidikan politik sebagai alat perjuangan rakyat.
“Ini adalah bagian dari usaha kita sebagai rakyat untuk merebut kembali kedaulatan kita, dalam artian yang paling mendasar, sekaligus sebagai upaya pendidikan politik terkait persoalan yang terjadi di Indonesia,” ujar Dhiva.
Sesi diskusi dipandu oleh Miftah dari Institut Marhaenisme 27 yang membuka jalannya pembedahan film dengan menyanyikan penggalan lagu Papua Bukan Merah Putih sebagai bentuk kritik atas perlakuan negara terhadap bangsa Papua.
Dalam pengantarnya, Miftah menegaskan bahwa praktik ekstraktivisme di Papua Selatan bukanlah persoalan baru.
“Setidaknya selama tiga puluh tahun terakhir, praktik ini berpindah-pindah dari Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Kini ia kembali dikencangkan dengan dalih ketahanan pangan dan energi—dan rentetan peristiwa itulah yang menghasilkan pengusiran masyarakat adat dari tanahnya sendiri,” tegasnya.
Pemantik pertama, Sandi dari Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), memaparkan berbagai kerja advokasi yang dilakukan bersama koalisi masyarakat sipil dalam menolak proyek PSN di Papua Selatan.
Ia juga menyoroti tindakan represif aparat negara yang melarang pemutaran film tersebut di sejumlah daerah.
“Hal itu menunjukkan adanya ancaman terhadap ruang demokrasi kita, baik sekarang maupun ke depannya,” kata Sandi.
Ia menambahkan bahwa proyek PSN di Papua yang mencakup lebih dari dua juta hektare berpotensi mengubah fungsi hutan secara masif dan mengancam keberlangsungan ekosistem serta keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.
Sementara itu, pemantik kedua, Rika dari Partai Hijau Indonesia merefleksikan narasi visual film yang menurutnya mampu menjadi pemantik harapan sekaligus pengingat atas panjangnya sejarah penolakan masyarakat Papua terhadap ekspansi perusahaan besar.
“Ketika film ini dibuka dengan adegan Salib Merah, saya membayangkan tahun 1970 di Papua Pegunungan, di mana berdasarkan sejumlah buku dan penelitian, adegan yang sama pernah dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan meski sampai hari ini kita ketahui bersama bahwa Freeport masih saja beroperasi,” tuturnya.
Rika juga mengajak peserta diskusi untuk merenungkan bagaimana masyarakat luas dapat memastikan suara masyarakat Papua tidak terus-menerus diabaikan, sekaligus menyinggung dimensi kolonialisme yang dinilai masih berlangsung hingga kini.
Diskusi berlangsung secara terbuka dan dialektis dengan melibatkan seluruh peserta nobar.
Pada sesi penutupan, Direktur Eksekutif Institut Marhaenisme 27, Deodatus Sunda Se, menegaskan bahwa kegiatan semacam ini merupakan instrumen untuk membangun kesadaran kolektif sekaligus memperkuat gerakan rakyat dalam merebut kembali kedaulatan yang dirampas oleh korporasi, oligarki, dan imperialisme.
“Mari bung rebut kembali,” serunya, menggemakan semangat.
Kegiatan kemudian ditutup dengan seruan lantang peserta diskusi:
“Papua, Bukan Tanah Kosong!”.
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
