Marhaenist.id – Hari ini kita menyaksikan wajah politik yang semakin menjauh dari cita-cita luhur bangsa. Politik tidak lagi menjadi alat perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial, melainkan berubah menjadi panggung transaksi kepentingan elit. Rakyat dijadikan komoditas lima tahunan—didekati saat dibutuhkan, lalu dilupakan ketika kekuasaan telah digenggam.
Sebagai kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), kita tidak boleh diam melihat kondisi ini. Politik seharusnya berakar pada nilai-nilai Marhaenisme—berpihak pada kaum tertindas, memperjuangkan kedaulatan rakyat, serta menolak segala bentuk eksploitasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, kebijakan sering kali lahir bukan dari kebutuhan rakyat, melainkan dari kompromi segelintir kelompok yang menguasai sumber daya.
Di tingkat lokal, problem ini semakin nyata. Pembangunan sering tidak menyentuh akar persoalan masyarakat. Ketimpangan ekonomi, akses pendidikan, dan kesejahteraan masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Ironisnya, narasi “kemajuan” terus digelorakan, seolah-olah realitas sosial telah benar-benar membaik.
Kita harus bertanya,untuk siapa sebenarnya politik ini dijalankan?
GMNI sebagai organisasi kader ideologis memiliki tanggung jawab moral dan historis untuk mengembalikan politik ke relnya. Politik harus menjadi alat pembebasan, bukan alat penindasan terselubung.
Kita tidak boleh larut dalam pragmatisme yang menumpulkan daya kritis. Justru di tengah situasi seperti ini, mahasiswa harus tampil sebagai kekuatan penyeimbang—mengawal, mengkritisi, sekaligus menawarkan alternatif.
Perjuangan ini tidak mudah, tetapi sejarah telah membuktikan bahwa perubahan selalu lahir dari keberanian untuk melawan ketidakadilan. Maka, sudah saatnya kita menegaskan kembali sikap-berpihak pada rakyat, melawan ketimpangan, dan menjaga api ideologi agar tetap menyala.
Karena pada akhirnya, politik tanpa keberpihakan hanyalah kekuasaan tanpa makna.****
Penulis: Mohamad Rifal Ayuba, Kabid Politik DPK GMNI UIN Datokarama Palu.
