Marhaenist.id – Dalam wacana pembangunan global, ekonomi Biru dipromosikan sebagai pendekatan inovatif yang menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan laut. Ekonomi biru merupakan konsep pembangunan yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Gagasan ini banyak dipromosikan oleh lembaga internasional seperti World Bank dan United Nations sebagai pendekatan alternatif terhadap model ekonomi konvensional yang cenderung eksploitatif terhadap alam.
Secara Global, ekonomi biru memiliki nilai yang sangat besar. Aktivitas ekonomi berbasis laut diperkirakan mencapai sekitar 2,5 triliun USD pertahun. Selain itu, sektor ini menyerap ratusan juta tenaga kerja, terutama di bidang perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut dan energi kelautan. Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa nilai ekonomi ini akan terus meningkat hingga mencapai kisaran 3 hingga 4 triliun USD pada tahun 2030.
Di Indonesia, ekonomi biru dipromosikan sebagai strategi nasional untuk mengoptimalkan potensi laut. Pemerintah melalui Kementrian Kelautan dan Perikanan mendorong berbagai program seperti penangkapan ikan terukur, budidaya skala besar, dan pengembangan pariwisata bahari. Berdasarkan data dari Kementrian Kelautan dan Perikanan, sektor kelautan menyumbang sekitar 7 hingga 8 persen Terhadap Produk Domestik Bruto Nasional, dengan total potensi ekonomi mencapai sekitar 1,3 triliun USD per tahun.
Sektor utama dalam ekonomi biru Indonesia meliputi Perikanan tangkap dan budidaya, Pariwisata Bahari, energi laut, tarnsportasi laut serta industri pengolahan hasil laut. produksi perikanan Indonesia sendiri mencapai sekitar 24 Juta Ton per tahun, menjadikannya salah satu produsen terbesar di dunia.
Selain itu, sektor pariwisata bahari berkembang pesat dengan destinasi unggulan seperti; Raja Ampat, Bali, Lombok dan Labuan Bajo yang memberikan kontribusi signifikan terhadap devisa negara. Disisi lain, potensi energi laut seperti gelombang laut dan arus laut masih belum dimanfaatkan secara optimal.
Namun, jika dianalisis melalui pemikiran Karl Marx, konsep ini tidak dapat dipahami secara netral melainkan fase lanjut dari ekspansi kapitalisme global yang bekerja dengan logika: akumulasi, eksploitasi dan dominasi kelas. Dalam konteks ini, laut bukan lagi sekedar ruang ekologis atau sumber kehidupan, melainkan telah direduksi menjadi arena produksi dan eksploitasi ekonomi.
1. Ekonomi Biru Sebagai Ekspansi Kapital Ke Ruang Laut
Dalam Capital, Volume I, Marx menegaskan bahwa kapitalisme didorong oleh logika akumulasi tanpa batas. Sebagaimana dijelaskan oleh Marx, Sistem ini memiliki kecenderungan inheren untuk terus berekspansi demi mempertahankan akumulasi keuntungan. ketika daratan mulai jenuh oleh eksploitasi, maka laut menjadi frontier baru.
Ekonomi Biru, dalam hal ini bukan sekedar inovasi, melainkan; ekspansi wilayah akumulasi kapital, komodifikasi sumber daya laut, serta transformasi laut dari runag hidup menjadi runang produksi. Laut tidak lagi dipandang sebagai ekosistem, tetapi sebagai ladang kapital yang siap dieksploitasi. Karl marx menekankan bahwa kapital membutuhkan ruang baru untuk mengatasi kriris overproduksi dan penurunan tingkat keuntungan.
Lebih lanjut, David Harvey menggembangkan konsep spatial fix, yaitu bagaimana kapitalisme mengatasi krisisnya dengan memperluas ruang geografis akumulasi. Laut dalam konteks ini menjadi frontier baru, menggantikan ruang daratan yang semakin jenuh oleh eksploitasi.
Antonio Gramsci, melalui konsep hegemoni, menjelaskan bagaimana dominasi kapital tidak hanya terjadi melalui kekuatan ekonomi, tetapi juga melalui konstruksi ideologis. Ekonomi biru, dalam hal ini, dapat dipahami sebagai proyek hegemoni, dimana sebuah narasi yang membungkus ekpansi kapital dengan legitimasi keberlanjutan.
Secara konseptual, ekonomi biru mengandung prinsip-prinsip keberlanjutan. Namun dalam praktiknya, implementasi ekonomi biru sering kali didorong oleh logika pasar dan investasi.
Beberpa sektor utama ekonomi biru meliputi; perikanan industri, pariwisata bahari, energi laut (offshore), budidaya laut skala besar, serta eksplorasi mineral dasar laut. Sektor-sektor ini menunjukkan bahwa laut tidak lagi dipandang sebagai ruang ekologis semata, melainkan sebagai komoditas ekonomi. dengan kata lain, terjadi proses commodification of the ocean.
Proses Ekspansi Kapital Ke Ruang laut:
a. Privatisasi dan Penguasaan Ruang Laut
Beberapa regulasi utama yang mengatur zonasi laut:
- UU No. 1 Tahun 2014 yang mengatur pengelolahan wilayah pesisir dan pulau kecil secara berkelanjutan
- UU No. 32 Tahun 2014 Menjadi payung utama tata kelola laut nasional
- PP No. 32 tahun 2019 yang mengatur rencana zonasi wilayah laut nasional
- RZWP3K ( rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil) disusun oleh pemerintah provinsi sebagai dasar pemanfaatan ruang laut hingga 12 mil
Negara, melalui regulasi zonasi laut diatas, membuka akses bagi korporasi untuk mengelola wilayah perairan tertentu. Hal ini menciptakan bentuk baru enclosure; penguasaan ruang yang sebelumnya bersifiat komunal menjadi eksklusif.
b. Finansialisasi sumber daya laut
Sumber daya laut kini menjadi objek investasi global. Skema seperti blue bonds, karbon biru, dan investasi berbasis konservasi menunjukkan bahwa laut telah masuk ke dalam sirkuit finansial kapitalisme.
c. Industrialisasi perikanan
Perikanan tradisional semakin terpinggirkan oleh armada industri besar yang memiliki teknologi dan kapital yang lebih kuat. Hal ini mempercepat akumulasi kapital sekaligus memperdalam ketimpangan sosial.
d. Ekspansi infrastruktur laut
Pembangunan pelabuhan, kawasan industri pesisir, dan pariwisata eksklusif menjadi bagian dari integrasi laut ke dalam rantai kapitalisme global.
Dalam perspektif ekonomi politik kritis, ekonomi biru harus dipahami sebagai arena konflik antara kepentingan kapital dan hak-hak masyarakat pesisir. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif yang menempatkan laut sebagai ruang hidup bersama, bukan sekedar objek akumulasi. Jika kapitalisme terus mencari ruang baru untuk dieksploitasi, maka laut adalah batas terakhir yang kini sedang diperebutkan. pertanyaannya bukan lagi apakah ekonomi biru akan membawa kesejahteraan, tetapi siapa yang benar-benar diuntungkan dari ekspansi ini.
2. Komodifikasi Sumber Daya Laut
Laut secara historis merupakan ruang hidup kolektif bagi masyarakat pesisir; tempat produksi, reproduksi sosial, sekaligus ruang kultural. Namun dalam perkembangan kapitalisme kontemporer, laut mengalami transformasi fundamental; dari commons menjadi komoditas ekonomi. Proses ini dikenal sebagai komodifikasi sumber daya laut, yakni perubahaan nilai guna (use value) menjadi nilai tukar (exchange value). Laut tidak lagi dipahami sebagai ekosistem yang menopang kehidupan, melainkan sebagai aset ekonomi yang dapat diperdagangkan, diinvestasikan, dan dieksploitasi.
Dalam pemikiran Karl Marx, komodifikasi merupakan proses dimana segala sesuatu termasuk alam dimasukkan ke dalam logika pasar. Marx menegaskan bahwa kapitalisme memiliki kecenderungan untuk mengubah segala sesuatu menjadi komoditas. lebih jauh, komodifikasi tidak hanya menyentuh barang material, tetapi juga ruang, relasi sosial, dan bahkan ekosistem.
David Harvey menyebut proses ini sebagai bagian dari accumulation by dispossession, yakni akumulasi kapital melalui perampasan akses masyarakat terhadap sumber daya.
Setelah daratan mengalami saturasi eksploitasi, kapital bergerak ke laut. Proses ini ditandai oleh : ekspansi geografis, integrasi ke pasar global, dominasi korporasi transnasional. Dengan kata lain, komodifikasi laut adalah bagaian krisis kapitalisme itu sendiri yakni sebagai upaya untuk mencari sumber akumulasi baru.
Kesimpulannya, komodifikasi sumber daya laut merupakan proses struktural dalam kapitalisme global yang mengubah laut dari ruang hidup menjadi objek ekonomi. Dalam kerangka kritis, komodifikasi laut harus dilihat bukan sebagai keniscayaan, tetapi sebagai hasil relasi kekuasaan dan pemilik modal yang dapat di pertanyakan dan dilawan. Ketika laut dijadikan komoditas, yang hilang bukan hanya akses ekonomi, tetapi juga identitas, budaya dan relasi manusia dengan alam. Maka pertanyaan mendasarnya adalah: Apakah laut masih milik bersama, atau telah sepenuhnya menjadi milik pasar ?
3. Perampasan Ruang Hidup (Dispossession)
Dalam praktiknya, ekonomi biru justru membuka jalan bagi proses perampasan ruang hidup masyarakat pesisir. Ruang hidup disini tidak hanya berarti ruang fisik untuk mencari nafkah, tetapi juga mencakup relasi sosial, budaya, dan identitas komunitas pesisir. Ketika ruang ini direkstrukturisasi oleh negara dan pasar, maka yang tejadi bukan sekedar pembangunan, melainkan transformasi relasi kuasa yang sering kali merugikan kelompok rentan.
Dalam tradisi Marxis, perampasan ruang hidup dapat dipahami melalui konsep primitive accumulation dari Karl Marx, yang menjelaskan bagaiaman kapitalisme lahir melalui pemisahan paksa masyarakat dari alat produksinya. Konsep ini diperluas oleh david Harvey melalui isitilah accumulation by dispossession, yaitu proses akumulasi kapital melalui perampasan sumber daya publik atau komunal. Sementara itu, Antonio Gramsci menekankan bahwa proses ini sering disertai legitimasi idiologis, sehingga tampak sebagai kebijakan rasional dan demi kepentingan bersama.
Dalam konteks ekonomi biru, ketiga konsep ini membantu menjelaskan bagaimana laut yang sebelumnya merupakan ruang hidup bersama berubah menjadi objek kontrol negara dan kapital. Ekonomi biru tidak hanya mengelola sumber daya laut, tetapi juga mengatur ulang ruang laut melalui: Zonasi wilayah pesisir dan laut; penetapan kawasan konservasi; konsensi industri dan investasi; serta pengembangan pariwisata eksklusif. Proses ini menciptakan apa yang disebut “teritorialitas laut”, dimana akses tidak lagi ditentukan oleh praktik sosial tradisiona, tetapi oleh regulasi negara dan kepentingan pasar.
Berikut bentuk-bentuk perampasan ruang hidup:
a. Esklusi akses nelayan tradisional
Nelayan kecil kehilangan akses ke wilayah tangkap akibat zona konservasi yang tertutup, aktivitas industri (peerikanan skala besar, migas , tambang laut), serta pariwisata eksklusif. akibatnya nelayan dipaksa mencari alternatif pekerjaan atau masuk ke dalam sistem kerja kapitalistik sebagai buruh.
b. Privatisasi ruang pesisir
Wilayah pesisir yang sebelumnya terbuka berubah menjadi resort wisata tertutup, kawasan industri serta pelabuhan komersil. ruang yang dulinya milik bersama menjadi ruang eksklusif yang hanya dapat diakses oleh pemilik modal.
c. Dislokasi komunitas pesisir
Dalam banyak kasus, pembangunan ekonomi biru menyebablkan relokasi paksa, hilangnya pemukiman tradisional dan erosi budaya lokal. dislokasi ini bukan hanya fisik, tetapi juga sosial dan kultural.
d. Komodifikasi konservasi
Kawasan konservasi sering dijadikan instrumen untuk menarik investasi, mengembangkan ekowisata serta mengakses pendanaan global contohnya Blue carbon. Namun, masyarakat justru dibatasi aksesnya atas nama pelestarian.
Dalam banyak kasus, negara berperan sebagai mediator yang cenderung memihak kepentingan kapital. Perampasan ruang hidup menghasilkan transformasi sosial yang signifikan, yaitu Proletarisasi, kemiskinan struktural dan konflik sosial.
Kesimpulannya, perampasan ruang hidup dalam ekonomi biru merupakan konsekuensi dari ekspansi kapital ke wilayah laut. melalui kebijakan, investasi, dan legitimasi ideologis, ruang hidup masyarakat pesisir direstrukturisasi menjadi ruang ekonomi yang menguntungkan kapital. dengan demikian, ekonomi biru tidak dapat dipahami secara netral, melainkan sebagai proyek politik-ekonomi yang sarat kepentingan.
Ketika laut dipetakan, dibagi, dan dijual, yang hilang bukan hanya ruang, tetapi juga hak untuk hidup secara otonom. ekonomi biru ini bukan lagi soal keberlanjutan, tetapi wajah baru dari perampasan ruang hidup yang dilegalkan.
4. Alienasi Masyarakat Pesisir
Alienasi masyarakat pesisir dalam kerangka ekonomi biru adalah fenomena ketika komunitas lokal; nelayan, pembudidaya, dan masyarakat adat pesisir kehilangan kontrol, akses, dan makna atas ruangh hidup lautnya sendiri akibat proses ekonomi yang diklaim berkelanjutan, tetapi dalam praktiknya sarat kepentingan kapital.
Menurut Karl Marx, alienasi terjadi ketika manusia terpisah dari alat produksi, hasil produksi, sesama manusia, dan dirinya sendiri. jika ditarik dalam konteks ini, laut yang dulunya ruang hidup kolektif berubah menjadi ruang produksi komersial, sehingga masyarakat lokal menjadi asing di wilayahnya sendiri.
Secara normatif, ekonomi biru dipromosikan sebagai model pembangunan berkelanjutan (korservasi + pertumbuhan ekonomi). namun dalam praktiknya, ia sering menjadi; isntrumen investasi besar (pariwisata bahari, tambak industri, energi laut), privatisasi ruang laut melalui zonasi, dan komodifikasi ekosistem (mangrove, terumbu karang, karbon biru).
Bentuk-bentuk alienasi di masyarakat pesisir:
a. Alienasi ruang
Wilayah tangkap tradisonal dibatasi oleh zonasi konservasi atau konsensi industri dan nelayan kecil kalah akses dibanding korporasi besar. dalam hal ini, laut tidak lagi menjadi milik bersama, tetapi ruang yang diatur negara dan pasar.
b. Alienasi produksi
Nelayan berubah dari produsen mandiri menjadi buruh (misalnya di tambak udang industri) dan ketergantungan pada rantai pasar global sehingga mereka tidak lagi mengontrol hasil kerja mereka sendiri.
c. Alienasi sosial
Hilangnya solidaritas komunitas akibat kompetisi ekonomi dan terjadinya konflik horizontyal (nelayan vs investor, nelayan vs negara) yang menyebabkan relasi sosial berbasis kolektivitas berubah menjadi relasi pasar.
d. Alienasi ekologis
Kerusakan lingkungan (mangrove, laut) akibat dari eksploitasi serta hilangnya hubungan spiritual dan kultural dengan laut. yang dimana, alam tidak lagi dipandanmg sebagai ibu kehidupan, tetapi sebagai komoditas.
Semakin intensif implementasi kebijakan ekonomi biru berbasis investsasi dan zonasi di wilayah pesisir, semakin tinggi tingkat alienasi struktural yang dialami masyarakat pesisir, baik dalam aspek ruang hidup, produksi, maupun relasi sosial.
5. Relasi Kelas Dan Ketimpangan
Relasi kelas dan ketimpangan dalam konteks ekonomi biru tidak dapat dipahami sekadar sebagai persoalan distribusi sumber daya, melainkan sebagai ekspresi dari struktur produksi yang timpang di ruang maritim. Dalam kerangka Ekonomi Politik, ekonomi biru sering dipromosikan sebagai model pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan konservasi laut. Namun, jika dianalisis melalui perspektif Sosiologi kritis khususnya pemikiran Karl Mark maka ekonomi biru justru merepresentasikan fase baru ekspansi kapitalisme ke wilayah laut.
Dalam sistem kapitalisme, relasi kelas terbentuk dari kepemilikan terhadap alat produksi. Di ruang maritim, alat produksi tidak lagi terbatas pada pabrik atau tanah, tetapi meluas ke wilayah laut, pesisir, dan sumber daya hayati seperti ikan, terumbu karang, hingga kawasan mangrove. Dalam praktik ekonomi biru, aktor-aktor seperti korporasi perikanan besar, industri pariwisata bahari, dan investor energi laut menempati posisi sebagai kelas dominan (bourgeoisie maritim), sementara nelayan tradisional, masyarakat pesisir, dan pekerja sektor kelautan berada pada posisi subordinat (proletariat maritim).
Relasi ini bersifat eksploitatif. Nelayan kecil yang sebelumnya memiliki akses relatif bebas terhadap laut, kini harus berhadapan dengan regulasi zonasi, konsesi wilayah tangkap, hingga privatisasi ruang laut. Dalam situasi ini, laut tidak lagi menjadi ruang hidup bersama, melainkan berubah menjadi komoditas ekonomi. Akibatnya, terjadi proses yang oleh David Harvey disebut sebagai “akumulasi melalui perampasan” (accumulation by dispossession), di mana akses masyarakat lokal terhadap sumber daya secara sistematis dipersempit demi kepentingan akumulasi kapital.
Ketimpangan kemudian muncul sebagai konsekuensi langsung dari relasi kelas tersebut. Keuntungan ekonomi dari proyek-proyek ekonomi biru—seperti budidaya skala industri, tambak modern, wisata eksklusif, atau eksploitasi energi laut—lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal dan elite politik. Sementara itu, masyarakat pesisir sering kali hanya menjadi tenaga kerja dengan upah rendah atau bahkan tersingkir dari ruang hidupnya. Ketimpangan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan politik: kelompok marginal kehilangan daya tawar dalam pengambilan keputusan, sementara akses terhadap pendidikan, teknologi, dan pasar tetap terbatas.
Pendekatan Max Weber membantu memperluas analisis ini dengan menunjukkan bahwa ketimpangan tidak hanya ditentukan oleh kelas ekonomi, tetapi juga oleh status sosial dan kekuasaan. Dalam konteks ekonomi biru, korporasi dan negara memiliki legitimasi formal untuk mengatur dan mengklaim ruang laut, sementara masyarakat lokal sering kali diposisikan sebagai “pengguna tradisional” yang keberadaannya tidak memiliki kekuatan hukum yang setara. Di sinilah ketimpangan menjadi semakin kompleks dan terinstitusionalisasi.
Dalam konteks Indonesia, fenomena ini dapat dilihat pada berbagai kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang berbasis zonasi. Program ekonomi biru yang mendorong investasi besar sering kali tidak diiringi dengan perlindungan yang memadai bagi nelayan kecil. Di banyak daerah—seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan pesisir Jawa—masyarakat lokal mengalami pembatasan akses terhadap wilayah tangkap, konflik dengan industri besar, serta degradasi lingkungan yang justru mengancam keberlanjutan hidup mereka. Dengan demikian, ekonomi biru yang secara normatif menjanjikan keberlanjutan justru berpotensi mereproduksi ketimpangan struktural.
Pada titik ini, penting untuk menegaskan bahwa ketimpangan dalam ekonomi biru bukanlah anomali, melainkan bagian inheren dari sistem kapitalisme itu sendiri. Selama relasi kelas tetap didasarkan pada penguasaan privat atas sumber daya dan orientasi pada akumulasi keuntungan, maka ruang laut akan terus menjadi arena kontestasi antara kapital dan masyarakat. Laut yang seharusnya menjadi ruang kolektif berubah menjadi frontier baru bagi ekspansi kapital.
Dengan demikian, analisis relasi kelas membuka pemahaman bahwa ekonomi biru tidak netral secara politik. Ia adalah proyek ekonomi yang sarat kepentingan, yang dapat memperdalam ketimpangan jika tidak disertai dengan transformasi struktural. Tanpa perubahan dalam distribusi kekuasaan dan akses terhadap sumber daya, ekonomi biru berisiko menjadi sekadar wajah baru dari kapitalisme lama—yang kini beroperasi di bawah narasi keberlanjutan, tetapi tetap mempertahankan logika eksploitasi.
6. Kontradiksi Antara Kapitalisme Dan Ekologi
Kontradiksi antara kapitalisme dan ekologi dalam konteks ekonomi biru merupakan salah satu persoalan paling mendasar dalam kritik Ekonomi Politik kontemporer. Di satu sisi, ekonomi biru dipromosikan sebagai sintesis antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan laut; di sisi lain, logika kapitalisme yang menjadi fondasinya justru bertentangan secara inheren dengan prinsip-prinsip ekologis. Di sinilah muncul kontradiksi struktural yang tidak bisa diselesaikan secara parsial atau teknokratis.
Dalam perspektif Karl Marx, kapitalisme beroperasi melalui dorongan akumulasi tanpa batas. Alam diposisikan sebagai “input gratis” yang dapat dieksploitasi demi menghasilkan nilai lebih. Dalam konteks laut, ini berarti ekosistem seperti perikanan, terumbu karang, dan mangrove direduksi menjadi komoditas ekonomi. Padahal, secara ekologis, sistem-sistem tersebut memiliki batas regeneratif yang tidak dapat dipaksa mengikuti logika pertumbuhan eksponensial. Di sinilah kontradiksi pertama muncul: kapitalisme menuntut pertumbuhan tak terbatas, sementara ekologi bekerja dalam batas-batas alamiah.
Kontradiksi ini diperdalam oleh apa yang oleh Marx disebut sebagai metabolic rift (retakan metabolik), yaitu terputusnya hubungan harmonis antara manusia dan alam akibat produksi kapitalistik. Dalam ekonomi biru, retakan ini tampak dalam praktik eksploitasi laut skala besar yang mengabaikan siklus ekologis. Penangkapan ikan industri, reklamasi pesisir, hingga eksploitasi energi laut sering kali melampaui daya dukung lingkungan. Akibatnya, terjadi degradasi ekosistem yang justru mengancam keberlanjutan itu sendiri. Pemikiran David Harvey memperjelas bahwa kapitalisme tidak hanya mengeksploitasi alam, tetapi juga secara aktif menciptakan krisis ekologis sebagai bagian dari dinamika akumulasi. Dalam konteks ekonomi biru, krisis lingkungan seperti kerusakan terumbu karang atau penurunan stok ikan sering kali justru dijadikan peluang bisnis baru: konservasi berbasis pasar, perdagangan karbon biru, hingga ekowisata eksklusif. Dengan kata lain, krisis ekologis dikapitalisasi, bukan diselesaikan.
Lebih jauh, ekonomi biru mengandung kontradiksi ideologis. Ia mengklaim sebagai solusi atas krisis lingkungan, namun tetap beroperasi dalam kerangka kapitalisme yang menjadi penyebab utama krisis tersebut. Ini menciptakan apa yang dalam tradisi Marxis disebut sebagai false solution (solusi semu) yang tidak menyentuh akar masalah. Narasi “pertumbuhan hijau” atau “ekonomi berkelanjutan” berfungsi sebagai legitimasi ideologis untuk melanjutkan eksploitasi dengan wajah yang lebih ramah lingkungan.
Dalam konteks Indonesia, kontradiksi ini terlihat jelas. Kebijakan ekonomi biru mendorong investasi di sektor kelautan dengan dalih keberlanjutan, namun di lapangan sering kali menghasilkan:
- Overfishing oleh industri besar
- Alih fungsi wilayah pesisir
- Marginalisasi nelayan tradisional
- Degradasi ekosistem laut
Masyarakat pesisir tidak hanya menghadapi tekanan ekonomi, tetapi juga krisis ekologis yang merusak basis kehidupan mereka. Dengan demikian, kontradiksi kapitalisme-ekologi tidak hanya bersifat abstrak, tetapi nyata dan material.
Jika ditarik lebih radikal, kontradiksi ini menunjukkan bahwa kapitalisme secara inheren bersifat anti-ekologis. Sistem ini tidak dirancang untuk menjaga keseimbangan alam, melainkan untuk memaksimalkan akumulasi keuntungan. Setiap upaya untuk “menghijaukan” kapitalisme—termasuk melalui ekonomi biru—akan selalu terbentur pada batas internalnya sendiri. Ketika keberlanjutan bertentangan dengan profit, maka profit hampir selalu menjadi prioritas.
7. Hegemoni Ideologi: Ilusi “Keberlanjutan”
Dalam kerangka kritik radikal Ekonomi Politik, gagasan “keberlanjutan” dalam ekonomi biru tidak bisa dipahami sebagai konsep netral. Ia beroperasi sebagai alat hegemoni ideologis, sebuah mekanisme yang membentuk cara berpikir masyarakat agar menerima, bahkan mendukung, ekspansi kapitalisme ke ruang laut.
Konsep hegemoni ini berakar pada pemikiran Antonio Gramsci, yang menjelaskan bahwa dominasi kelas tidak hanya ditegakkan melalui kekerasan atau paksaan, tetapi juga melalui persetujuan (consent) yang dibangun lewat ideologi. Dalam konteks ekonomi biru, narasi seperti “pembangunan berkelanjutan”, “ekonomi hijau-biru”, dan “konservasi berbasis pasar” berfungsi untuk menciptakan kesan bahwa kepentingan kapital sejalan dengan kepentingan ekologis dan sosial.
Padahal, di balik narasi tersebut, terdapat kontradiksi mendasar. Kapitalisme tetap beroperasi dengan logika akumulasi, sementara keberlanjutan menuntut pembatasan eksploitasi. Untuk menutup kontradiksi ini, ideologi keberlanjutan bekerja sebagai ilusi yang menormalkan eksploitasi dalam bentuk yang lebih halus.
Dalam perspektif Karl Marx, kondisi ini dapat dibaca sebagai bentuk false consciousness (kesadaran semu). Masyarakat diyakinkan bahwa mereka sedang bergerak menuju masa depan yang lebih adil dan lestari, padahal struktur relasi produksi yang eksploitatif tetap tidak berubah. Nelayan kecil, misalnya, didorong untuk menerima regulasi konservasi atau proyek ekonomi biru dengan janji peningkatan kesejahteraan, sementara pada saat yang sama mereka kehilangan akses terhadap ruang hidupnya sendiri.
Lebih jauh, hegemoni ideologi ini diperkuat oleh aparatur negara, lembaga internasional, akademisi, hingga media. Negara memproduksi regulasi yang membingkai ekonomi biru sebagai kebutuhan nasional; lembaga global mempromosikan standar dan indikator keberlanjutan; sementara diskursus akademik sering kali mengadopsi bahasa teknokratis yang mengaburkan dimensi konflik kelas. Akibatnya, kritik terhadap ekonomi biru kerap dipinggirkan atau dianggap sebagai anti-pembangunan.
Pemikiran David Harvey membantu menjelaskan bagaimana kapitalisme mampu beradaptasi dengan kritik yang ditujukan kepadanya. Alih-alih ditinggalkan, kapitalisme justru menginternalisasi isu lingkungan ke dalam mekanisme pasar. Konsep seperti “blue carbon”, “ekowisata”, dan “perikanan berkelanjutan” menjadi komoditas baru yang dapat diperdagangkan. Dengan demikian, keberlanjutan tidak lagi menjadi batas bagi kapitalisme, tetapi menjadi sumber akumulasi baru.
Dalam praktiknya, ilusi keberlanjutan ini menciptakan beberapa efek ideologis:
a. Depolitisasi konflik: persoalan struktural direduksi menjadi masalah teknis (efisiensi, manajemen, inovasi)
b. Legitimasi kebijakan eksploitatif: proyek besar dianggap sah karena berlabel “berkelanjutan”
c. Disiplin sosial: masyarakat lokal didorong untuk menyesuaikan diri dengan logika pasar atas nama konservasi
d. Pengaburan relasi kelas: perbedaan kepentingan antara kapital dan masyarakat disamarkan
Dalam konteks Indonesia, hal ini terlihat ketika proyek-proyek ekonomi biru dikemas sebagai solusi atas kemiskinan pesisir dan krisis lingkungan. Namun, di lapangan, sering terjadi pembatasan akses nelayan, komersialisasi kawasan konservasi, serta dominasi korporasi dalam pengelolaan sumber daya laut. Masyarakat pesisir tidak hanya kehilangan ruang hidup, tetapi juga dipaksa menerima kondisi tersebut sebagai bagian dari “pembangunan berkelanjutan”.
Dengan demikian, “keberlanjutan” dalam ekonomi biru berfungsi sebagai ideologi hegemonik yang menutupi realitas eksploitasi dan ketimpangan. Ia bukan sekadar wacana, tetapi kekuatan material yang membentuk kebijakan, praktik ekonomi, dan kesadaran sosial.
Kesimpulan radikalnya adalah: selama keberlanjutan didefinisikan dalam kerangka kapitalisme, ia akan selalu menjadi ilusi sebuah narasi yang menjanjikan harmoni antara ekonomi dan ekologi, tetapi pada kenyataannya mempertahankan dominasi kapital.
Maka, tugas kritik bukan hanya membongkar kontradiksi ini, tetapi juga membuka kemungkinan alternatif:
- Membangun kesadaran kritis masyarakat pesisir
- Merebut kembali laut sebagai commons
- Menolak komodifikasi atas nama konservasi
- Mendorong bentuk pengelolaan kolektif yang berkeadilan ekologis
Tanpa upaya tersebut, keberlanjutan akan tetap menjadi slogan—indah secara retoris, tetapi kosong secara material.
Dengan demikian, kesimpulan utama dari analisis ini adalah bahwa ekonomi biru bukanlah solusi atas krisis ekologi dan sosial di wilayah pesisir, melainkan reproduksi kontradiksi kapitalisme dalam bentuk baru. Selama logika akumulasi tetap menjadi fondasi utama, maka keberlanjutan yang dijanjikan akan selalu berada dalam ketegangan dengan realitas eksploitasi.
Oleh karena itu, diperlukan transformasi yang lebih radikal: menggeser paradigma dari laut sebagai komoditas menuju laut sebagai ruang hidup bersama (commons), serta menempatkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis sebagai prinsip utama di atas logika profit. Tanpa perubahan struktural semacam ini, ekonomi biru berisiko menjadi sekadar retorika progresif yang menyembunyikan ekspansi kapitalisme maritim.
Agar ekonomi biru tidak terjebak menjadi instrumen ekspansi kapitalisme maritim semata, pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis. Berikut beberapa rekomendasi kritis:
a. Menempatkan laut sebagai Commons, bukan sekedar komoditas
Pemerintah perlu menggeser paradigma dari laut sebagai objek investasi menjadi ruang hidup bersama. Ini berarti:
- Mengakui hak akses tradisional masyarakat pesisir
- Melindungi wilayah tangkap nelayan kecil dari privatisasi
- Membatasi dominasi korporasi dalam penguasaan ruang laut
Pendekatan ini sejalan dengan kritik Karl Polanyi yang menolak reduksi alam menjadi komoditas pasar.
b. Reforma Maritim dan Perlindungan Nelayan Kecil
Untuk menghindari alienasi seperti dijelaskan oleh Karl Marx, pemerintah perlu:
- Menjamin akses nelayan terhadap laut dan sumber daya
- Memberikan subsidi dan teknologi tepat guna bagi perikanan skala kecil
- Memperkuat koperasi nelayan sebagai alternatif terhadap rantai distribusi kapitalistik
Tujuannya adalah mengembalikan nelayan sebagai subjek utama, bukan objek pembangunan.
c. Evaluasi Kritis terhadap Investasi dan Proyek Skala Besar
Tidak semua investasi dalam ekonomi biru harus diterima. Pemerintah perlu:
- Melakukan audit sosial ekologis terhadap proyek (tambak industri, pariwisata, dll.)
- Menolak proyek yang berpotensi merampas ruang hidup masyarakat
- Mengedepankan prinsip free, prior, and informed consent (FPIC)
Ini penting untuk mencegah praktik accumulation by dispossession sebagaimana dikritik oleh David Harvey.
d. Penguatan Regulasi Ekologis yang Ketat
Ekonomi biru harus berbasis pada batas ekologis, bukan sekadar pertumbuhan. Pemerintah perlu:
- Menetapkan batas tangkap berbasis sains (sustainable yield)
- Melindungi ekosistem kunci (mangrove, terumbu karang, lamun)
- Memberlakukan sanksi tegas terhadap pelanggaran lingkungan
Langkah ini penting untuk menghindari krisis ekologis yang mencerminkan metabolic rift ala John Bellamy Foster.
e. Demokratisasi Tata Kelola Laut
Pengelolaan laut tidak boleh elitis dan teknokratis. Pemerintah perlu:
- Melibatkan masyarakat pesisir dalam perencanaan zonasi laut
- Mendorong model co-management (negara–komunitas)
- Transparansi dalam pemberian izin dan konsesi
Ini sekaligus menjadi upaya melawan hegemoni kebijakan seperti dijelaskan oleh Antonio Gramsci.
f. Mengembangkan Ekonomi Alternatif Berbasis Komunitas
Pemerintah dapat mendorong model ekonomi biru yang tidak kapitalistik, seperti:
- Ekowisata berbasis komunitas
- Perikanan berkelanjutan skala kecil
- Restorasi ekosistem yang melibatkan masyarakat lokal
Model ini tidak hanya menjaga ekologi, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
g. Membatasi “Greenwashing” dalam Kebijakan Ekonomi Biru
Pemerintah harus kritis terhadap narasi keberlanjutan yang bersifat semu:
- Menolak proyek yang hanya berlabel “hijau/biru” tanpa dampak nyata
- Menetapkan indikator keberhasilan berbasis kesejahteraan sosial dan kesehatan ekosistem, bukan hanya pertumbuhan ekonomi
Ekonomi biru hanya akan bermakna jika diarahkan pada transformasi struktural, bukan sekadar kosmetik kebijakan. Tanpa intervensi negara yang berpihak pada masyarakat dan ekologi, ekonomi biru berisiko menjadi alat reproduksi kapitalisme maritim.
Pemerintah memiliki peran kunci untuk memastikan bahwa laut tidak menjadi ruang eksploitasi baru, tetapi tetap menjadi sumber kehidupan yang adil dan berkelanjutan bagi semua.
Sebagai penutup, ekonomi biru di Indonesia berada pada persimpangan penting: antara menjadi instrumen keberlanjutan yang berpihak pada rakyat, atau sekadar perpanjangan tangan kapitalisme dengan wajah ekologis. Arah yang diambil akan sangat ditentukan oleh keberanian negara dalam menata ulang kebijakan dengan menempatkan keadilan sosial, kedaulatan masyarakat pesisir, dan perlindungan ekologi sebagai fondasi utama.
Tanpa perubahan mendasar tersebut, ekonomi biru berisiko menjadi narasi pembangunan yang progresif di permukaan, tetapi tetap mereproduksi ketimpangan dan eksploitasi di kedalaman struktur ekonomi-politiknya.
Penulis: Benediktus Aquino, Alumni GMNI DKI Jakarta
