Marhaenist.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dibawah kepemimpinan Sujarhi-Amir, menegaskan bahwa rencana groundbreaking proyek Blok Masela tidak boleh hanya didorong target waktu tanpa kesiapan substansi.
Ketegasan itu disampaikan melalui Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) DPP GMNI, Adi Malialo dalam keterangan persnya pada Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, publik berhak mengetahui perkembangan teknis proyek, terutama tahap FEED yang menjadi penentu kelayakan konstruksi dan pembiayaan.
“Kami mendesak INPEX Corporation dan SKK Migas membuka secara transparan progres FEED kepada publik. Proyek bernilai puluhan miliar dolar ini bukan proyek tertutup. Negara dan rakyat berhak tahu sejauh mana kesiapan riil sebelum peletakan batu pertama dilakukan,” ujar Adi.
Ia menambahkan bahwa kepastian timeline produksi harus disertai indikator capaian yang terukur dan mengikat, bukan sekadar target estimatif.
“Kalau deadline tidak jelas dan terus bergeser, negara berisiko menanggung kerugian ekonomi besar. Jangan sampai proyek strategis berubah menjadi beban fiskal karena lemahnya pengawasan dan perencanaan,” tambah Adi.
Adi juga menekankan bahwa persoalan kompensasi tanam tumbuh masyarakat terdampak harus diselesaikan sebelum konstruksi dimulai agar tidak memicu konflik sosial di kemudian hari.
“Pembangunan tidak boleh berjalan di atas ketidakpastian hak warga. Hak masyarakat harus clear dulu, baru proyek berjalan,” pungkasnya.
Selain itu, Kepala Badan Koperasi dan UMKM DPP GMNI Malik, menuntut adanya jaminan keterlibatan industri lokal, UMKM, dan tenaga kerja daerah dalam rantai pasok proyek.
“Proyek sebesar Masela harus menjadi penggerak ekonomi daerah. Jika pelaku usaha lokal tidak dilibatkan secara nyata, maka manfaat proyek hanya akan dinikmati segelintir pihak,” tandas Malik.
DPP GMNI menegaskan bahwa percepatan proyek energi nasional harus tetap berpijak pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan ekonomi.
Groundbreaking proyek Masela, menurut organisasi tersebut, hanya layak dilakukan apabila seluruh aspek teknis, sosial, dan ekonomi telah dipastikan jelas dan terbuka kepada publik.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
