Marhaenist.id, Malang – Pemerintah melalui Danantara memulai groundbreaking proyek Hilirisasi Ayam Terintegrasi di enam titik nasional, termasuk Malang, Jawa Timur.
Inisiatif yang digagas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini merupakan bagian dari pembentukan ekosistem pangan nasional untuk menopang Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sekaligus menegaskan kembali kehadiran negara dalam menjamin keadilan sosial di sektor pangan, dari peternak rakyat hingga konsumen akhir.
Proyek ini tidak semata ditujukan untuk mengejar peningkatan produksi, melainkan untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang selama ini menempatkan peternak rakyat pada posisi paling rentan: terpukul ketika harga jatuh di tingkat produsen, dan tidak terlindungi saat harga melonjak di tingkat konsumen.
Negara hadir untuk memastikan bahwa swasembada protein tidak dibangun di atas kerentanan kaum kecil.
Meski Indonesia telah mencatat swasembada ayam dan telur, pemerintah menilai struktur pasokan nasional masih rapuh dan timpang. Lonjakan kebutuhan akibat MBG diperkirakan mencapai 1,1 juta ton daging ayam dan 774 ribu ton telur per tahun, sehingga membutuhkan sistem produksi yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Proyek ini bukan sekadar pembangunan kandang, melainkan pembangunan ekosistem perunggasan yang berkeadilan, mulai dari pembibitan, pakan lokal, kesehatan hewan, rumah potong, pengolahan, logistik, hingga pemasaran. Negara memastikan nilai tambah tidak berhenti di segelintir pelaku besar, tetapi mengalir hingga ke peternak rakyat,” ujar Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Agung Suganda.
Pemerintah menegaskan bahwa hilirisasi ayam terintegrasi tidak perlu dicemaskan sebagai ancaman bagi peternak mandiri.
Justru yang lebih berbahaya adalah apabila negara tidak hadir dan tata niaga pangan sepenuhnya dipasrahkan kepada mekanisme pasar serta dominasi perusahaan-perusahaan integrator besar.
Struktur industri perunggasan nasional menunjukkan bahwa peternak mandiri masih menjadi tulang punggung utama, khususnya pada komoditas telur.
Sekitar 98 persen pasokan telur nasional dikuasai peternak mandiri, sementara perusahaan integrator hanya berkontribusi sekitar 2 persen.
Fakta ini menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi diarahkan untuk memperkuat posisi peternak rakyat, bukan menggusurnya.
Untuk menopang ekosistem tersebut, pemerintah menyiapkan investasi Rp20 triliun melalui Danantara, serta membuka akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp50 triliun bagi peternak kecil dan koperasi.
BUMN pangan ditugaskan sebagai penyerap dan penyangga produksi, guna mencegah distorsi pasar dan menjaga stabilitas harga dari hulu hingga hilir.
Saat ini, menurut salah satu Alumni GMNI Universitas Brawijaya Malang, H M Yusuf, harga live bird dan telur masih berada pada level yang memberikan keuntungan cukup tinggi bagi para pembudidaya.
Ia menilai fluktuasi harga merupakan keniscayaan dalam mekanisme pasar, namun yang perlu dijaga adalah agar tidak berubah menjadi turbulensi ekstrem yang merugikan peternak maupun konsumen.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa stabilitas harga pada tahun 2026 memiliki dasar struktural yang kuat. Hal ini berkorelasi langsung dengan penurunan realisasi impor Grand Parent Stock (GPS) pada tahun 2024 dibandingkan 2023, baik untuk ayam broiler maupun layer.
“Penurunan impor GPS pada 2024 akan berdampak langsung pada populasi unggas di 2026. Ketika populasi turun, produksi otomatis ikut terkoreksi. Dengan begitu, potensi over supply yang selama ini menekan harga dapat dihindari,” ujar Yusuf, Sabtu (7/2/2026).
Menurutnya, koreksi populasi tersebut akan mendorong terciptanya keseimbangan pasar.
Tanpa kelebihan pasokan, harga live bird dan telur di tingkat peternak diproyeksikan berada di atas Harga Pokok Produksi (HPP), sehingga memberikan margin usaha yang sehat bagi peternak rakyat.
“Fluktuasi tetap ada, tetapi yang dituju adalah stabilitas. Tahun 2026 diharapkan tidak ada lagi gejolak tajam, harga bergerak wajar dan memberi kepastian bagi peternak maupun konsumen,” tambah Yusuf.
Berdasarkan data per 7 Februari 2026, harga pasar tercatat:
* Ayam broiler
* Jawa Barat: Rp24.500–25.000/kg
* Jawa Tengah: Rp23.000–23.500/kg
* Jawa Timur: Rp24.500–25.000/kg
* Telur Blitar: Rp26.800/kg
Dengan bertambahnya pasokan terkelola dan adanya skema penyerapan terjamin, harga diproyeksikan turun secara terkendali, sekitar Rp2.000–3.000/kg untuk ayam, dan berada di kisaran Rp23.000–24.000/kg untuk telur. Skema ini dirancang agar konsumen memperoleh harga terjangkau, tanpa mengorbankan pendapatan layak peternak.
Secara ekonomi dan sosial, proyek hilirisasi ayam terintegrasi ini ditargetkan menghasilkan:
* Tambahan produksi 1,5 juta ton daging ayam dan 1 juta ton telur
* Penciptaan 1,46 juta lapangan kerja baru, terutama di pedesaan
* Peningkatan pendapatan bruto peternak rakyat hingga Rp81,5 triliun per tahun
* Dukungan gizi bagi 82,9 juta penerima MBG, sekaligus menekan stunting dan kemiskinan struktural
Dalam perspektif Marhaenisme, kebijakan hilirisasi ayam terintegrasi ini mencerminkan upaya negara mengakhiri paradoks klasik sektor pangan: peternak kecil sebagai produsen utama justru hidup dalam ketidakpastian, sementara nilai tambah dinikmati oleh struktur ekonomi yang jauh dari basis produksi.
Marhaenisme menempatkan kaum Marhaen, peternak rakyat, sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.
Negara tidak cukup hadir sebagai regulator pasif, melainkan sebagai penata struktur ekonomi agar alat produksi, akses modal, dan pasar tidak dikuasai oleh segelintir kekuatan modal besar.
Hilirisasi yang terintegrasi dan berpihak menjadi wujud nyata dari prinsip ini: melindungi produsen kecil, memastikan harga yang adil, dan menjadikan pangan sebagai alat pemenuhan hak dasar rakyat.
Dengan menjadikan BUMN sebagai penyangga, koperasi sebagai tulang punggung, serta peternak rakyat sebagai aktor utama, proyek ini sejalan dengan semangat berdikari di bidang pangan sebagaimana dicita-citakan Bung Karno, swasembada yang berkeadilan, bukan swasembada yang menyingkirkan kaum kecil.
Groundbreaking Hilirisasi Ayam Terintegrasi menandai pergeseran paradigma pembangunan pangan nasional: dari sekadar mengejar surplus produksi menuju keadilan sosial dalam distribusi manfaat.
Negara tidak hanya hadir saat krisis, tetapi membangun sistem agar peternak terlindungi, harga stabil, dan gizi rakyat terpenuhi.
Jika dijalankan secara konsisten dan diawasi dengan keberpihakan yang jelas, proyek ini berpotensi menjadi fondasi swasembada protein yang berkelanjutan, sekaligus bukti bahwa kebijakan pangan dapat menjadi alat pemerataan dan keberpihakan nyata bagi kaum Marhaen, bukan sekadar deretan angka statistik.***
Penulis: Sang/Editor: Bung Wadhaar.
