Marhaenist.id – Gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Januari 2026 tidak dapat dibaca semata sebagai koreksi teknikal atau sentimen sesaat.
Penurunan tajam lebih dari 8 persen dalam satu sesi perdagangan mencerminkan persoalan struktural pasar modal Indonesia yang beririsan langsung dengan disiplin modal global, sebagaimana tercermin dalam sinyal Morgan Stanley Capital International (MSCI).
MSCI bukan lembaga berbasis opini atau kepanikan. Ia bekerja sebagai instrumen tata kelola risiko global. Yang dinilai bukan sekadar pertumbuhan ekonomi atau kinerja emiten, melainkan satu pertanyaan mendasar:
apakah investor institusional dapat keluar dari pasar secara tepat waktu, dengan harga wajar, tanpa gangguan likuiditas dan regulasi, terutama dalam situasi tekanan?
Ketika jawaban atas pertanyaan ini meragukan, risiko capital entrapment, jebakan modal, dianggap meningkat. Konsekuensinya bersifat mekanis dan rasional: eksposur dikurangi, dana baru menahan diri, dan dana lama memilih keluar lebih awal. Ini bukan panic selling, melainkan risk-avoidance behavior yang lazim dalam manajemen portofolio global.
Dari sisi teknis, sinyal MSCI menyoroti problem klasik namun krusial: free float yang rendah dan kedalaman pasar yang rapuh. Banyak saham berkapitalisasi besar di Indonesia secara struktural dikuasai pemegang saham mayoritas atau Ultimate Beneficiary Owner (UBO), dengan porsi saham publik yang beredar bebas sering kali hanya 10–20 persen.
Dalam kondisi normal, struktur ini tampak stabil. Likuiditas seolah terjaga, harga bergerak terkendali. Namun stabilitas ini bersifat semu. Ketika investor besar ingin keluar secara bersamaan:
* Suplai melonjak tajam,
* Pembeli menghilang,
* Pemegang saham mayoritas tidak berkewajiban menjadi market maker,
* Harga jatuh drastis dan biaya keluar menjadi sangat mahal.
Dalam bahasa pasar global: harga terlihat stabil saat naik, tetapi rapuh saat turun. Di titik inilah MSCI mempertanyakan investability pasar Indonesia, bukan soal moral atau niat manipulasi, melainkan apakah harga benar-benar dibentuk oleh mekanisme pasar yang sehat atau oleh sempitnya saham yang beredar.
Membaca gejolak IHSG hanya dari kacamata teknis akan menghasilkan kesimpulan parsial. Di sinilah tafsir marhaenisme dan geopolitik Nusantara menjadi relevan.
Pasar modal Indonesia berdiri di atas fondasi ekonomi nasional yang khas: ekonomi konsumsi domestik, sektor riil, UMKM, petani, buruh, nelayan, dan keragaman wilayah Nusantara.
Dalam kerangka marhaenisme, pasar modal bukan tujuan akhir, melainkan alat. Ia seharusnya mempertemukan modal dengan kerja produktif rakyat, bukan sekadar arena akumulasi kapital finansial yang terlepas dari denyut ekonomi riil.
Ketika IHSG bergejolak sementara konsumsi rumah tangga relatif terjaga dan sektor riil tetap bergerak, koreksi pasar justru menyingkap jarak antara logika finansial global dan realitas ekonomi rakyat.
Karena itu, sinyal MSCI patut dibaca sebagai alarm teknis, bukan vonis atas kegagalan ekonomi Indonesia. Alarm bahwa arsitektur pasar modal kita masih terlalu sempit dan elitis untuk menampung arus modal besar secara berkelanjutan, bukan karena ekonomi rakyat lemah, melainkan karena pasar finansial belum sepenuhnya berakar pada struktur produksi nasional.
Gejolak ini sekaligus menguji peran negara. Dalam logika pasar global, negara diharapkan menjaga kepastian aturan, memperdalam likuiditas, dan menghindari perubahan regulasi saat tekanan.
Namun dalam sistem ekonomi konstitusional Indonesia, peran negara tidak berhenti sebagai wasit netral. Negara adalah arsitek yang memastikan pasar selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan keadilan sosial.
Target optimistis IHSG di level 10.000 tidak keliru secara angka, tetapi berpotensi hampa makna jika tidak disertai:
* Peningkatan free float yang nyata,
* Pendalaman pasar yang sehat,
* Perlindungan investor ritel,
* serta keberpihakan pada sektor produktif nasional.
Pasar modal yang kuat bukan sekadar pasar yang ramah bagi exit investor global, melainkan pasar yang terhubung secara organik dengan ekonomi rakyat, sehingga volatilitas finansial tidak langsung berujung pada guncangan sosial-ekonomi.
Ke depan, potensi pelonggaran likuiditas global dan pergeseran geopolitik akan menguji negara mana yang memiliki ekonomi berbasis nilai riil, bukan gelembung finansial. Indonesia memiliki modal strategis itu. Namun keunggulan tersebut hanya bermakna jika pasar modal dibenahi secara teknis tanpa kehilangan orientasi ideologisnya.
MSCI telah membunyikan lonceng. Tugas kita bukan menolak bunyinya, melainkan menafsirkan maknanya dengan kepala dingin dan keberanian politik.
Disiplin pasar global perlu dijawab dengan reformasi struktural pasar modal, tetapi arah reformasi itu harus berpijak pada satu prinsip dasar: pasar untuk pembangunan, dan pembangunan untuk rakyat.
Di sanalah IHSG menemukan maknanya yang sejati—bukan sekadar angka, melainkan cermin ekonomi Nusantara yang berdaulat, produktif, dan berkeadilan.***
Penulis: Bayu Sasongko, Pengamat Budaya Ekonomi Geopolitik Nusantara, Alumni GMNI.