Marhaenist.id – Tahun 2025 telah berlalu, meninggalkan banyak laporan, grafik, dan pernyataan resmi tentang kemajuan. Negara bergerak, kebijakan dibuat, agenda disusun rapi. Dari kejauhan, Indonesia tampak sibuk dan penuh optimisme. Namun jika kita mendekat—ke rumah tangga, ruang kelas, tempat kerja, dan percakapan sehari-hari, ceritanya sering kali berbeda.
Banyak orang merasa hidupnya tidak benar-benar berubah. Harga kebutuhan terus naik, pekerjaan terasa makin rapuh, suara warga sering tak terdengar, dan rasa aman terutama bagi kelompok rentan masih menjadi kemewahan. Kita seperti hidup di dua Indonesia: satu Indonesia di atas kertas kebijakan, dan satu Indonesia dalam realitas keseharian.
Di sinilah pentingnya berhenti sejenak untuk bertanya, bukan hanya apa yang telah kita capai, tetapi bagaimana dan untuk siapa semua itu dijalankan. Politik bukan lagi soal elite dan kursi kekuasaan semata, melainkan tentang sejauh mana negara mau mendengar. Ekonomi bukan sekadar pertumbuhan angka, melainkan tentang apakah hidup warga menjadi lebih layak. Kesetaraan gender bukan isu pinggiran, melainkan cermin keadilan sosial. Dan pendidikan bukan sekadar kurikulum, melainkan proses memanusiakan manusia.
Keempat sektor ini—politik, ekonomi, kesetaraan gender, dan pendidikan, tidak berdiri sendiri. Mereka saling terhubung dan saling mempengaruhi. Ketika satu pincang, yang lain ikut goyah. Ketika semuanya berjalan tanpa arah yang jelas, yang muncul bukan kemajuan, melainkan kelelahan kolektif.
Catatan awal tahun ini bukan dimaksudkan untuk menyalahkan, tetapi untuk mengajak bercermin. Karena sebelum melangkah lebih jauh ke depan, Indonesia perlu jujur melihat ke belakang: apa yang sebenarnya sedang kita bangun, dan identitas macam apa yang ingin kita bawa sebagai bangsa.
Politik: Demokrasi Jalan, Etika Tertinggal
Secara kasat mata, politik Indonesia di 2025 terlihat “baik-baik saja”. Pemilu sudah lewat, pemerintahan baru bekerja, regulasi terus diproduksi. Tapi di balik semua itu, ada kegelisahan yang sulit ditutupi: demokrasi kita makin prosedural, tapi makin miskin makna.
Partisipasi rakyat sering dimaknai sebatas hadir saat pemilu. Setelah itu, suara publik perlahan dikecilkan. Kritik dianggap gangguan, perbedaan pandangan dicurigai, dan kebijakan strategis kerap lahir tanpa dialog yang sungguh-sungguh dengan masyarakat terdampak.
Data internasional menunjukkan realitas lain: menurut Freedom House, Indonesia masih dikategorikan sebagai negara dengan status “Partly Free” dalam Freedom in the World 2025—status yang menunjukkan tantangan berkelanjutan dalam kebebasan sipil dan hak politik.
Lebih jauh, tren indeks demokrasi Indonesia berdasarkan laporan Democracy Index menampilkan penurunan dalam satu dekade terakhir, terutama dalam dimensi budaya politik (political culture) dan kebebasan sipil (civil liberties).
Kasus nyata di 2025 adalah aksi massa besar yang terjadi sejak akhir Agustus. Berawal dari protes atas tunjangan parlemen yang dinilai “tak masuk akal” dibanding kesejahteraan rakyat, kemudian semakin melebar menjadi tuntutan akan akuntabilitas dan perubahan sistem politik yang dirasakan jauh dari suara rakyat.
Bentrokan dengan aparat yang menyebabkan korban jiwa atau kehilangan warga mencerminkan kegelisahan yang jauh di luar statistik.
Politik akhirnya terasa seperti urusan elite, bukan ruang bersama. Padahal, demokrasi sejatinya bukan hanya soal memilih pemimpin, tapi tentang memastikan kekuasaan tetap tunduk pada etika dan kepentingan rakyat. Ya, kepentingan rakyat sebagai kepentingan tertinggi dan mutlak.
Demokrasi kita berproses, tetapi karakter dan etika publiknya belum matang. Kekuasaan masih sering dipandang sebagai sesuatu yang harus dilindungi, bukan sebagai amanah publik. Di sini kita perlu jujur bertanya: apakah politik Indonesia masih berpijak pada kedaulatan rakyat, atau sudah bergeser menjadi sekadar manajemen kekuasaan?
Ekonomi: Tumbuh di Angka, Tapi Belum Nyata di Hidup Warga
Narasi ekonomi Indonesia sepanjang 2025 nyaris selalu terdengar optimistis. Pertumbuhan dijaga, investasi digenjot, proyek besar terus berjalan. Namun bagi banyak orang, optimisme itu terasa abstrak.
Biaya hidup naik, pekerjaan tidak selalu aman, dan kelas menengah makin terhimpit. Anak muda bekerja keras, tapi sulit merasa “aman secara ekonomi”. Banyak yang hidup dari kontrak ke kontrak, dari satu gig ke gig lain, tanpa jaminan masa depan.
Secara makro, ekonomi Indonesia tumbuh positif. BPS mencatat pertumbuhan PDB yang relatif stabil sepanjang 2025, bahkan berada di atas 5% pada beberapa periode. Namun survei-survei nasional oleh CSIS, Indikator Politik Indonesia, dan SMRC menunjukkan adanya jarak antara angka pertumbuhan dan persepsi publik, terutama di kalangan milenial dan Gen Z yang cenderung melihat kondisi ekonomi masih berat dan penuh ketidakpastian.
Ketidakpastian ekonomi ini juga tercermin dalam dinamika ketenagakerjaan yang belum sepenuhnya stabil, serta kecemasan publik terhadap ketimpangan sosial yang secara konsisten muncul dalam berbagai survei nasional.
Rasa frustasi ekonomi ini tak hanya diobrolkan di meja kopi. Banyak mahasiswa, pekerja kontrak, dan pengemudi ojek online ikut turun ke jalan menuntut kesejahteraan yang lebih baik dan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Realitas ini berbicara lebih keras daripada angka pertumbuhan PDB.
Masalahnya bukan semata kurang kerja keras, tapi struktur ekonomi yang belum adil. Ekonomi kita masih sangat bertumpu pada eksploitasi sumber daya, tenaga murah, dan logika untung cepat. Yang kuat makin kuat, yang lemah diminta bertahan.
Pertumbuhan ekonomi harusnya bukan sekadar angka. Ketika 5% tumbuhnya PDB tidak dirasakan secara substansial oleh jutaan pekerja muda yang hidup pas-pasan, maka ada sesuatu yang salah dalam arahan pembangunan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi yang tidak dirasakan bersama pada akhirnya hanya melahirkan angka, bukan kesejahteraan. Indonesia belum sepenuhnya bergeser dari ekonomi yang kompetitif-ekstraktif ke ekonomi yang peduli dan melindungi.
Kesetaraan Gender: Diakui, Tapi Belum Dianggap Penting
Ada kabar baik dalam isu keadilan gender. Berdasarkan data BPS, Indeks Ketimpangan Gender (Gender Inequality Index/GII) Indonesia mengalami penurunan hingga berada di angka 0,421.
Angka ini menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam beberapa dimensi kesetaraan gender, terutama dalam partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja. Di sejumlah wilayah, tren perbaikan mulai terlihat—meski belum merata dan belum sepenuhnya berkelanjutan.
Namun, perbaikan indikator ini perlu dibaca dengan hati-hati. Sebab, angka tidak selalu sejalan dengan pengalaman hidup. Di balik penurunan Indeks Ketimpangan Gender, banyak perempuan Indonesia masih menghadapi kekerasan berbasis gender, keterbatasan ruang dalam pengambilan keputusan publik, serta beban kerja ganda yang kerap dianggap sebagai hal “wajar”.
Ini menunjukkan bahwa keadilan gender belum sungguh-sungguh menjadi fondasi pembangunan, melainkan masih sering diposisikan sebagai pelengkap.
Statistik memang bisa menunjukkan arah tren, tetapi tidak selalu mampu menangkap cerita hidup perempuan Indonesia yang kompleks dan berlapis. Di sinilah pentingnya melihat lebih jauh dari sekadar angka, membaca realitas sosial yang dialami perempuan dalam keseharian mereka.
Tren kesetaraan gender di Indonesia kerap terlihat maju di permukaan. Regulasi hadir, pernyataan dukungan mudah ditemukan, dan representasi perempuan di ruang publik perlahan meningkat. Namun di lapangan, jarak antara kebijakan dan realitas masih terasa lebar. Kekerasan berbasis gender tetap tinggi, sementara mekanisme perlindungan dan pemulihan korban berjalan lamban dan sering kali tidak berpihak pada korban.
Dalam konteks ini, perempuan muda berada di posisi yang sangat rentan. Generasi perempuan muda hari ini menghadapi tekanan berlapis: dituntut mandiri secara ekonomi, tetapi masih dibebani tanggung jawab domestik; diharapkan produktif di ruang publik, namun minim jaminan kerja yang layak; serta dihadapkan pada budaya kerja yang belum sepenuhnya ramah gender.
Banyak perempuan muda terjebak dalam pekerjaan informal, kontrak jangka pendek, atau ekonomi gig tanpa perlindungan sosial yang memadai—sementara di rumah, mereka tetap diharapkan menjadi pengasuh dan penopang keluarga.
Kasus perempuan muda yang menjadi tulang punggung keluarga, sekaligus merawat orang tua atau adik, bukan lagi cerita langka. Di sisi lain, kekerasan seksual di kampus, tempat kerja, dan ruang digital juga semakin menegaskan bahwa ruang aman bagi perempuan muda masih rapuh. Mereka dihadapkan pada pilihan-pilihan hidup yang sempit, di tengah sistem yang belum sepenuhnya berpihak.
Lebih jauh, isu gender masih sering diperlakukan sebagai isu tambahan—bukan sebagai bagian inti dari pembangunan. Padahal, ketimpangan gender bukan semata persoalan perempuan, melainkan persoalan keadilan sosial dan kualitas demokrasi. Ketika perempuan, terutama perempuan muda, terus menanggung beban struktural yang tidak adil, maka yang sesungguhnya terganggu adalah masa depan masyarakat secara keseluruhan.
Selama kesetaraan gender hanya berhenti pada simbol, narasi, dan angka statistik—tanpa menyentuh perubahan struktur sosial, ekonomi, dan budaya—maka yang terjadi bukan kemajuan, melainkan penundaan keadilan yang dibungkus dengan rapi.
Pendidikan: Adaptif, Tapi Kehilangan Arah
Pendidikan Indonesia di tahun 2025 tampak sibuk berbenah. Kurikulum terus diperbarui, teknologi digital semakin masuk ke ruang kelas, dan berbagai platform pembelajaran bermunculan. Namun di tengah semua perubahan itu, muncul satu pertanyaan mendasar yang jarang dibicarakan secara jujur: pendidikan ini sebenarnya sedang diarahkan untuk apa?
Alih-alih menjadi ruang pembentukan manusia yang utuh, pendidikan kita semakin diarahkan untuk mencetak tenaga kerja yang cepat pakai. Sekolah dan kampus kerap terasa seperti pabrik kompetensi—tempat siswa dilatih memenuhi standar pasar kerja, bukan ruang pembebasan yang menumbuhkan daya pikir kritis, empati, dan kesadaran sosial. Nilai, sertifikat, dan keterampilan teknis menjadi tujuan utama, sementara proses berpikir, bertanya, dan memahami realitas sosial justru tersisih.
Di sinilah krisis identitas pendidikan Indonesia terlihat jelas. Pendidikan seolah ragu menentukan jati dirinya: apakah ia bertugas membentuk warga negara yang berdaya pikir dan berkarakter, atau sekadar menyuplai tenaga kerja untuk mesin ekonomi. Ketika orientasi pasar menjadi penentu utama, pendidikan kehilangan fungsi dasarnya sebagai alat pemanusiaan.
Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan pun masih sangat nyata. Di satu sisi, ada sekolah-sekolah di kota besar dengan fasilitas lengkap, koneksi internet stabil, dan metode pembelajaran modern. Di sisi lain, masih banyak anak di daerah pinggiran yang harus belajar dengan ruang kelas minim, guru terbatas, dan materi yang jauh dari konteks kehidupan mereka. Jurang ini tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga soal kesempatan berpikir dan berkembang.
Contoh sederhana bisa kita lihat sehari-hari. Seorang anak di kabupaten kecil bisa lulus SMA dengan nilai akademik yang baik, namun belum tentu memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menghadapi persoalan nyata—seperti memahami isu lingkungan di desanya, ketimpangan ekonomi, atau dinamika sosial di sekitarnya.
Kurikulum yang terlalu berfokus pada jawaban benar dan salah, hafalan, serta target kelulusan, membuat pendidikan kehilangan sisi reflektif dan kontekstualnya.
Masuknya teknologi pun belum sepenuhnya menjawab persoalan. Digitalisasi sering dipahami sebatas mengganti papan tulis dengan layar dan buku dengan aplikasi. Padahal, tanpa perubahan cara berpikir dan tujuan pendidikan, teknologi justru berpotensi memperlebar kesenjangan. Anak-anak yang punya akses akan semakin maju, sementara yang tertinggal akan makin tersisih—bukan karena kurang cerdas, tetapi karena sistemnya tidak adil.
Jika pendidikan hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar, maka kita sedang membangun generasi yang terampil tetapi rapuh secara sosial dan etis. Generasi yang tahu cara bekerja, tetapi gagap membaca ketidakadilan; yang mahir bersaing, tetapi kurang terlatih untuk peduli dan berempati. Dalam jangka panjang, ini bukan hanya persoalan kualitas pendidikan, melainkan ancaman bagi kohesi sosial dan masa depan demokrasi.
Reformasi kurikulum dan pembaruan teknologi memang penting, tetapi tanpa kejelasan arah, pendidikan akan terus berjalan tanpa identitas yang kuat. Pendidikan semestinya tidak hanya menjawab pertanyaan “apa yang dibutuhkan pasar?”, tetapi juga “manusia seperti apa yang ingin kita bangun sebagai bangsa?”
Selama pertanyaan ini belum dijawab secara serius, pendidikan Indonesia akan terus bergerak maju secara teknis, namun kehilangan ruhnya sebagai proses pembentukan manusia dan warga negara yang utuh.
Benang Merah: Indonesia dan Krisis Identitas
Jika kita tarik benang merah dari berbagai isu: politik, ekonomi, kesetaraan gender, hingga pendidikan, persoalannya tidak berdiri sendiri. Semua saling terhubung dalam satu krisis yang lebih besar: Indonesia belum sepenuhnya jelas tentang arah identitasnya sebagai sebuah bangsa.
Kita ingin maju, tetapi sering kali bingung mau maju ke mana. Kita mengejar stabilitas, namun kerap mengorbankan rasa keadilan. Kita membanggakan pertumbuhan, tetapi lupa memastikan semua warga ikut tumbuh bersama.
Di satu sisi, kita bicara tentang demokrasi, kesetaraan, dan kesejahteraan; di sisi lain, praktiknya masih jauh dari janji-janji itu.
Indonesia hari ini berada di persimpangan jalan: antara negara pasar dan negara kesejahteraan, antara demokrasi yang sekadar prosedural dan demokrasi yang sungguh-sungguh substansial, antara pembangunan yang cepat dan pembangunan yang manusiawi. Ketegangan inilah yang melahirkan rasa gamang kolektif, bahwa kita bergerak, tetapi tanpa kompas yang jelas.
Jika dilihat secara lebih integratif, seluruh problem sektoral tersebut memiliki satu benang merah yang sama: terputusnya jarak antara nilai yang kita akui dan praktik yang kita jalani. Pancasila dan konstitusi menjanjikan keberpihakan pada rakyat, tetapi realitas sosial, ekonomi, dan politik sering kali berbicara sebaliknya.
Kita mengaku menjunjung demokrasi, tetapi suara warga kerap hanya didengar saat pemilu. Kita membanggakan pertumbuhan ekonomi, tetapi ketimpangan tetap menganga. Kita mengklaim mendukung kesetaraan, tetapi perempuan dan kelompok marjinal masih harus berjuang lebih keras untuk diakui.
Kita membangun sistem pendidikan besar, tetapi belum sepenuhnya memanusiakan manusia. Inilah krisis identitas itu: ketika nilai-nilai dasar bangsa hadir dalam pidato dan dokumen, tetapi kehilangan daya hidup dalam kebijakan dan keseharian.
Indonesia ke Depan: Shifting Identitas Berbasis Pancasila
Di titik inilah Pancasila seharusnya kembali hadir—bukan sebagai slogan normatif, melainkan sebagai kompas arah. Shifting identitas yang dibutuhkan Indonesia bukan soal mengganti simbol, jargon, atau kemasan kebijakan, melainkan menggeser cara pandang dan cara bertindak dalam mengelola negara dan kehidupan bersama.
Pancasila memberi kerangka nilai yang utuh tentang bagaimana pembangunan seharusnya dijalankan. Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut agar politik dan ekonomi berangkat dari martabat manusia, bukan semata dari logika efisiensi dan keuntungan. Keadilan sosial mengingatkan bahwa pertumbuhan tidak boleh hanya menguntungkan yang kuat, tetapi harus melindungi mereka yang paling rentan.
Kerakyatan menegaskan bahwa demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan proses dialog dan musyawarah yang hidup. Persatuan Indonesia menempatkan keberagaman bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai fondasi kebangsaan. Sementara Ketuhanan Yang Maha Esa memberi landasan etis agar kekuasaan tidak kehilangan nurani.
Shifting identitas Indonesia berarti berani mengubah arah: dari politik yang berpusat pada kekuasaan menuju politik yang berakar pada keberpihakan terhadap rakyat; dari ekonomi yang terpaku pada angka dan segelintir kelompok, menuju ekonomi yang berorientasi kerakyatan dan menghargai kehidupan; dari kesetaraan yang berhenti pada simbol menuju keadilan yang benar-benar dirasakan sepenuhnya; dari pendidikan yang sekadar teknis menuju pendidikan yang memanusiakan manusia.
Pancasila, dalam konteks ini, bukan hiasan dinding atau hafalan upacara. Ia adalah panduan hidup berbangsa yang menuntut penerjemahan nyata dalam kebijakan publik dan praktik sehari-hari. Ketika kebijakan negara hanya diukur dari untung-rugi ekonomi atau stabilitas jangka pendek, Pancasila kehilangan daya hidupnya. Sebaliknya, ketika nilai-nilainya dijadikan dasar pengambilan keputusan, Pancasila menjadi kekuatan transformasi.
Shifting identitas berbasis Pancasila bukanlah perubahan instan, melainkan proses kolektif. Ia menuntut niat dan keberanian untuk keluar dari kebiasaan lama: dari demokrasi yang hanya prosedural menuju demokrasi yang mendengar dan merespons; dari pembangunan yang eksploitatif menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan; dari pendidikan yang mencetak keterampilan menuju pendidikan yang membangun kesadaran, empati, dan solidaritas sosial.
Dengan kata lain, shifting identitas Indonesia bukan sekadar soal arah kebijakan jangka pendek, tetapi perubahan cara berpikir bersama, tentang siapa yang dilayani oleh negara, untuk tujuan apa pembangunan dijalankan, dan nilai apa yang ingin diwariskan kepada generasi berikutnya.
Di tengah krisis dan ketidakpastian global, Pancasila bukan nostalgia masa lalu. Ia adalah jalan ke depan, jika kita berani menghidupkannya kembali secara sungguh-sungguh, dalam keputusan politik, pilihan ekonomi, praktik pendidikan, dan relasi sosial sehari-hari.
Tahun 2026 seharusnya tidak diperlakukan sebagai sekadar lanjutan rutinitas. Ia perlu menjadi momen keberanian kolektif—keberanian untuk berhenti sejenak, bertanya lebih jujur, dan berani berubah. Indonesia bisa terus bergerak cepat tanpa arah yang jelas, atau memilih menata ulang kompasnya: tentang siapa yang dilayani oleh negara, nilai apa yang dijaga, dan masa depan seperti apa yang ingin dibangun bersama.
Pertanyaannya sederhana, tetapi mendasar: apakah pembangunan ini benar-benar membuat hidup warga lebih bermakna, atau hanya membuat angka-angka terlihat lebih meyakinkan?
Tahun 2026 adalah kesempatan untuk mendengar kembali suara rakyat yang selama ini tenggelam oleh hiruk-pikuk stabilitas dan pertumbuhan. Kesempatan untuk memastikan bahwa demokrasi tidak berhenti di bilik suara, ekonomi tidak berhenti di grafik, pendidikan tidak berhenti di ijazah, dan kesetaraan tidak berhenti di slogan.
Indonesia tidak hanya membutuhkan kemajuan, tetapi juga arah. Tidak hanya membutuhkan pertumbuhan, tetapi juga keadilan. Tidak hanya membutuhkan stabilitas, tetapi juga keberanian moral.
Sebab Indonesia sejatinya bukan sekadar proyek pembangunan. Ia adalah ruang hidup bersama, yang hanya akan bermakna jika dijalani secara kolektif, adil, dan manusiawi. Dan di situlah pekerjaan kita semua belum selesai.***
Penulis: Fanda Puspitasari,
Institut Sarinah.
