Marhaenist.id, Jakarta – Kabar bahwa Rusia tertarik menempatkan pesawat-pesawat di Pulau Biak mengemuka setelah media pertahanan, Janes, merilis artikel berjudul “Indonesia mulls options after Russia seeks access to air force base” atau “Indonesia mempertimbangkan sejumlah opsi setelah Rusia meminta akses ke pangkalan angkatan udara”.
Disebutkan dalam artikel itu bahwa Rusia mengincar Pangkalan Angkatan Udara Manuhua, yang memiliki landasan yang sama dengan Bandara Frans Kaisiepo.
Media itu menulis pula bahwa ada sejumlah sumber di pemerintahan Indonesia yang mengonfirmasi permintaan Rusia diterima kantor Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin setelah Sjafrie bertemu Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei Shoigu, pada Februari 2025 lalu.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum DPP GMNI meminta pemerintah, terutama Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri melakukan klarifikasi secara resmi melalui konferensi pers resmi dan terbuka kepada publik.
Pasalnya, isu ini sangat berbahaya selain tidak sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan non-blok, juga Indonesia bisa dianggap bukan lagi sebagai negara yang merdeka dan berdaulat melainkan menjadi proxy kekuatan militer negara lain.
“Isu ini harus segera di clearkan dengan konferensi pers resmi pemerintah agar tidak menjadi isu liar di pergaulan internasional yang bisa merusak persepsi Indonesia di mata internasional,” ujar Arjuna sapaan akrabnya.
Arjuna mengkhawatirkan jika isu ini dibiarkan selain kemungkinan mendapat sanksi ekonomi dari negara-negara Barat juga akan menimbulkan reaksi negara Barat melalui operasi militer dan intelijen yang bisa mengancam keutuhan NKRI.
“Jika isu ini dibiarkan liar, tidak menutup kemungkinan negara-negara Barat akan bereaksi dengan sanksi ekonomi maupun operasi militer dan intelijen,” tambahnya.
Menurut Arjuna, wilayah Papua memang sangat strategis terutama menjadi buffer zone bagi basis militer Amerika dan sekutunya di Pasifik Selatan. Maka jika isu ini tidak diklarifikasi secara clear akan menimbulkan reaksi keras dari negara-negara Barat yang merasa hal tersebut sebagai ancaman.
Apalagi, Arjuna juga mengkhawatirkan mengingat di wilayah Papua sendiri Indonesia masih memiliki problem internal terkait masih eksisnya Organisasi Papua Merdeka yang sampai hari ini masih aktif melakukan perlawanan bersenjata maupun propaganda di dunia internasional. Untuk itu, Arjuna meminta pemerintah serius menanggapi isu ini.
“Yang dikhawatirkan negara-negara Barat melakukan operasi intelijen yang bisa mengancam integrasi dan keutuhan bangsa, apalagi kita masih punya masalah soal Organisasi Papua Merdeka. Kami minta pemerintah serius soal isu ini jangan menyepelekan. Karena ini berkaitan dengan keutuhan NKRI,” tutup Arjuna.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
