Marhaenist.id – Merdeka adalah cita-cita mulia yang diimpikan setiap daerah di Indonesia. Namun, Kota Balikpapan, yang seharusnya menjadi salah satu simbol kemajuan di Kalimantan, masih jauh dari kata “merdeka” dalam banyak aspek kehidupan warganya. Dimasa kepemimpinan Rahmat Mas’ud, berbagai permasalahan krusial mengemuka, mulai dari krisis air bersih, kekacauan dalam ruang pembangunan, hingga bayang-bayang politik dinasti yang kian memperparah keadaan.
Permasalahan pertama yang sangat mencolok adalah krisis air bersih. Kota Balikpapan mengalami kesulitan serius dalam penyediaan air bersih bagi warganya. Banyak wilayah yang mengalami kelangkaan air, terutama dimusim kemarau. Infrastruktur penyediaan air yang belum memadai menjadi salah satu penyebab utama masalah ini, yang tentu saja sangat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat.
Krisis air bersih ini tidak hanya mempengaruhi rumah tangga, tetapi juga sektor industri dan bisnis. Banyak usaha yang terganggu operasionalnya karena kesulitan mendapatkan pasokan air yang cukup. Hal ini berdampak pada perekonomian lokal, menurunkan produktivitas, dan mengurangi pendapatan masyarakat.
Selain krisis air bersih, Balikpapan juga menghadapi kekacauan dalam penataan ruang dan pembangunan. Selama masa kepemimpinan Rahmat Mas’ud, terlihat kurangnya perencanaan yang matang dan koordinasi dalam pembangunan kota. Pembangunan yang tidak teratur menyebabkan ketidaknyamanan bagi warga, dengan jalan-jalan yang sering macet dan minimnya ruang terbuka hijau.
Pembangunan yang semrawut ini juga berdampak pada lingkungan. Penebangan pohon tanpa penggantian yang memadai menyebabkan deforestasi yang memperburuk masalah banjir saat musim hujan. Selain itu, banyak proyek pembangunan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, yang akhirnya merugikan kota ini secara keseluruhan.
Kekacauan dalam pembangunan juga terlihat dari maraknya pembangunan gedung-gedung tinggi tanpa regulasi yang jelas. Ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan membuat banyak investor ragu untuk menanamkan modalnya di Balikpapan. Keberadaan bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan tata ruang juga mengurangi estetika kota dan kenyamanan bagi warga.
Di tengah berbagai masalah ini, Balikpapan juga tidak lepas dari bayang-bayang politik dinasti. Kepemimpinan Rahmat Mas’ud dianggap sebagai bagian dari dinasti politik yang mengendalikan pemerintahan kota selama beberapa periode terakhir. Politik dinasti ini sering kali memprioritaskan kepentingan keluarga atau kelompok tertentu diatas kepentingan publik.
Politik dinasti dapat menghambat munculnya pemimpin-pemimpin baru dengan visi yang segar dan inovatif. Hal ini membuat pemerintahan cenderung stagnan dan kurang responsif terhadap perubahan serta kebutuhan masyarakat yang dinamis. Akibatnya, banyak kebijakan yang diambil lebih bersifat mempertahankan status quo daripada mendorong perubahan yang diperlukan.
Kurangnya transparansi dan akuntabilitas juga menjadi masalah serius di Balikpapan. Banyak proyek yang dijalankan tanpa pengawasan yang memadai, sehingga membuka peluang bagi praktik korupsi dan penyalahgunaan anggaran. Ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperburuk citra pemerintahan dimata publik.
Dalam konteks ini, reformasi birokrasi sangat diperlukan. Pemerintah harus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan juga dapat membantu mengembalikan kepercayaan publik.
Isu-isu sosial dan ekonomi juga masih menjadi tantangan besar bagi Balikpapan. Tingkat pengangguran yang tinggi dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan masih menjadi kenyataan pahit bagi banyak warga. Bantuan sosial yang tidak merata dan program pemberdayaan yang belum optimal hanya memperparah ketimpangan sosial yang ada.
Untuk benar-benar merdeka, Balikpapan perlu melakukan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan kota. Pemerintah kota harus lebih serius dalam menangani isu-isu yang ada dengan membuat kebijakan yang tepat dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Investasi dalam infrastruktur, lingkungan, dan kesejahteraan sosial harus menjadi prioritas utama.
Selain itu, Balikpapan perlu keluar dari bayang-bayang politik dinasti. Reformasi politik yang memungkinkan munculnya pemimpin-pemimpin baru yang kompeten dan berintegritas sangat diperlukan. Hanya dengan demikian, Balikpapan dapat mengatasi berbagai masalah yang menghambat kemajuannya.
Transparansi dan akuntabilitas harus dijunjung tinggi untuk membangun kembali kepercayaan publik. Pengelolaan yang baik terhadap sumber daya dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek dapat membantu mengurangi korupsi dan meningkatkan efisiensi pemerintahan.
Untuk mengatasi krisis air bersih, Balikpapan perlu melakukan investasi besar-besaran dalam infrastruktur penyediaan air. Ini termasuk pembangunan waduk, perbaikan jaringan distribusi, dan penerapan teknologi pengolahan air yang modern. Langkah-langkah ini harus dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
Dalam hal penataan ruang dan pembangunan, diperlukan rencana tata ruang yang komprehensif dan berbasis data. Pemerintah kota harus bekerja sama dengan ahli tata kota dan lingkungan untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan juga sangat penting untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi warga terpenuhi.
Di bidang sosial dan ekonomi, Balikpapan harus memperkuat program-program pemberdayaan masyarakat. Pelatihan keterampilan, akses terhadap pendidikan berkualitas, dan layanan kesehatan yang terjangkau adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Kota Balikpapan memiliki potensi besar untuk menjadi kota yang mandiri dan maju. Namun, tanpa komitmen dan kerja keras dari semua pihak, terutama dari pemerintah kota dibawah kepemimpinan Rahmat Mas’ud, merdeka hanya akan menjadi kata tanpa makna. Balikpapan harus berani berubah dan berinovasi untuk benar-benar merdeka dari berbagai tantangan yang menghambat kemajuannya.***
Penulis: Bagus Eka Mawaridianto, Wakabid Organisasi DPC GMNI Balikpapan.
