Marhaenist.id – Sekretaris Jenderal DPP Persatuan Alumni GMNI, Abdy Yuhana mengapresiasi atas prestasi membanggakan atas penganugerahan gelar professor kehormatan kepada Presiden ke-5 Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dari Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage di Samarkand, Uzbekistan, bidang Pariwisata dan kebudayaan Berkelanjutan.
Gelar Profesor kehormatan dari Silk Road International University of Tourism and Cultural Heritage, Samarkand, Uzbekistan, menjadi gelar yang ketiga untuk Megawati setelah sebelumnya dianugerahi dua gelar professor kehormatan lainnya yaitu dari Seoul Institute of the Arts (SIA), Seoul, Korea Selatan, 11 Mei 2022 di Bidang Ilmu Kebijakan Seni dan Ekonomi Kreatif dan dari Universitas Pertahanan (Unhan) di Bidang Ilmu Kepemimpinan Strategik pada Juni 2021.
“Ibu Megawati memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kuat dimulai ketika menjadi anggota DPR RI, Wakil Presiden RI, hingga menjadi Presiden RI perempuan pertama. Di bawah kepemimpinan Ibu Megawati, Indonesia bisa menghadapi krisis multidimensi yang pada akhirnya Indonesia bisa bangkit dari krisis tersebut dan mendapat kepercayaan baik dari dalam negeri maupun dunia internasional,” kata Abdy, Minggu (22/09/2024).
Rektor Silk Road University, Aziz Abukhakimov, dalam sambutannya mengatakan bahwa Megawati telah membangun sistem pendidikan dan meningkatkan anggaran pendidikan saat menjabat sebagai Presiden RI.
“Ibu Megawati sangat bertanggung jawab atas masa depan bangsa hal itu terbukti ketika menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, pemikirannya tentang pendidikan sebagai elemen dasar pembangunan berkelanjutan direaslisasikan dengan adanya UU 23 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu muatan dalam UU yang sangat dinantikan oleh pelaku pendidikan adalah kewajiban negara menyediakan anggaran 20 persen dari APBN dan APBD untuk pembangunan dunia pendidikan. Ibu Megawati juga memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pijakan dalam kebijakan-kebijakannya yang didasari atas semangat Pancasila,” ujar Abdy.
Pancasila harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan bahkan sudah seharusnya menjadi fondasi dari sistem pendidikan Indonesia. Membangun negara memerlukan dasar-dasar moral dan pembentukan karakter.
“Pancasila sebagai leitstar (bintang penuntun) bagi bangsa Indonesia dalam mengahadapi tantanan zaman adalah pilihan tepat. Sudah saatnya bangsa ini mengapresiasi kesepakatan para founding fathers dalam meletakan pondasi negara sekaligus menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara yang menjiwai semua aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara,” bebernya.
Pancasila merupakan ruh zaman (zeitgeist) sekaligus ideologi geopolitik Soekarno yang hadir dari keseluruhan khasanah dan alam pikir Nusantara sebagai bangsa yang besar dan archipelago country. Keterlibatan Indonesia secara aktif di dalam berbagai persoalan dunia khususnya perjuangan bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin muncul dari pandangan geopolitik yang di ilhami ideologi Pancasila.
“Hal ini sebagaimana pernyataan Soekarno pada 1 Juni 1945 yang menegaskan, Sidang BPUPK tidak hanya membahas dasar negara, filsafat sedalam-dalamnya atau suatu philosophische grondslag dari Indonesia Merdeka, akan tetapi, suatu weltanschauung atau pandangan hidup bangsa Indonesia bagi dunia. Upaya membangun ketertiban dunia itu dilakukan Indonesia lewat politik bebas aktif. Yang dipandu oleh falsafah bangsa Indonesia, yakni Pancasila,” ungkapnya.
Diketahui atas kiprah kepemimpinannya selama ini, Megawati tercatat telah menerima sepuluh gelar doktor honoris causa dari dalam dan luar negeri. Antara lain, 1) doktor kehormatan bidang politik dari Waseda University of Tokyo, Tokyo, Jepang pada 29 September 2001; 2) Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), Moskow, Rusia, 22 April 2003 di Bidang Politik; 3) Korea Maritime and Ocean University, Busan, Korea Selatan, 19 Oktober 2015 di Bidang Politik; 4) Universitas Padjajaran (UNPAD), Bandung, Indonesia, 25 Oktober 2016 di Bidang Politik dan Pemerintahan; 5). Universitas Negeri Padang (UNP), Kota Padang, Indonesia, 27 September 2017 di Bidang Pendidikan Politik; 6) Mokpo National University, Kota Mokpo, Korea Selatan, 16 November 2017 di Bidang Demokrasi Ekonomi; 7) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Bandung, Indonesia, 8 Maret 2018 di Bidang Politik dan Pemerintahan; 8) Fujian Normal University (FNU), Fuzhou, Fujian, Tiongkok, 5 November 2018 di Bidang Diplomasi Ekonomi; 9) Soka University Japan, Tokyo, Jepang, 8 Januari 2020 di Bidang Kemanusiaan; dan 10) Universiti Tunku Abdul Rahman, Malaysia, 2 Oktober 2023 di Bidang Sosial.
