Marhaenist.id – Kebijakan luar negeri yang bersifat transaksional dari Donald Trump kembali mengguncang stabilitas domestik Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi janji politik utama pasangan Prabowo–Gibran kini berada di ujung tanduk akibat tekanan geopolitik, krisis energi global, serta beban utang negara yang semakin menekan APBN.
1. Analisis BoP dan Kesepakatan ART: Kedaulatan yang Tergadai
Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) serta penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Februari 2026 menjadi titik balik yang kontroversial bagi kedaulatan nasional. Bergabungnya Indonesia dalam inisiatif keamanan yang dipimpin Amerika Serikat tersebut dinilai memaksa Jakarta mengikuti agenda geopolitik Washington di Timur Tengah. Kondisi ini secara tidak langsung melemahkan posisi tawar Indonesia dalam menjaga kedaulatan pangan dan ekonomi nasional.
Selain itu, kesepakatan ART menerapkan tarif resiprokal sebesar 19% untuk sejumlah produk tertentu. Dalam klausul teknisnya, Indonesia juga diwajibkan melakukan amandemen terhadap puluhan undang-undang agar selaras dengan standar pasar Amerika Serikat. Tekanan fiskal dari perjanjian yang dianggap asimetris ini berpotensi menggerus anggaran negara, termasuk mengancam keberlanjutan program populis seperti MBG.
2. Dampak Perang AS–Israel vs Iran: Matinya Jalur Energi
Situasi global semakin memburuk dengan pecahnya konflik terbuka antara blok AS–Israel melawan Iran, yang berdampak serius pada jalur perdagangan energi dunia. Selat Hormuz, yang merupakan jalur utama distribusi minyak global, mengalami gangguan serius akibat eskalasi konflik tersebut.
Sebagai negara net importer minyak, Indonesia sangat bergantung pada stabilitas jalur energi internasional. Ketika risiko perang meningkat, banyak kapal tanker enggan melintas, sehingga pasokan energi menjadi tidak stabil. Dampaknya, Indonesia berpotensi mengalami hambatan dalam ekspor komoditas unggulan serta kesulitan mengimpor bahan baku industri dan pangan secara konsisten.
3. Krisis Ekonomi: Dolar Meroket dan IHSG Rontok
Ketegangan geopolitik global turut menghantam stabilitas ekonomi nasional. Ketidakpastian pasar mendorong investor global mengalihkan modal ke aset yang lebih aman (safe haven), sehingga nilai tukar rupiah melemah tajam.
Pelemahan rupiah ini meningkatkan beban utang luar negeri dan biaya impor secara signifikan. Di sektor pasar modal, IHSG mengalami tekanan akibat aksi jual panik (panic selling). Sementara itu, sektor manufaktur dan konsumsi tertekan oleh lonjakan biaya produksi.
Gangguan logistik global serta kenaikan harga energi juga memicu inflasi pangan, yang akhirnya memaksa pemerintah melakukan efisiensi anggaran pada berbagai program sosial.
4. “Bom Waktu” Utang Rp833 Triliun pada 2026
Kondisi fiskal Indonesia semakin tertekan karena kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo pada tahun 2026. Pemerintah menghadapi jadwal pembayaran utang yang melonjak hingga sekitar Rp833 triliun, menjadikan periode ini sebagai salah satu fase paling kritis dalam pengelolaan fiskal negara.
Situasi ini diperparah oleh pelemahan rupiah yang menembus kisaran di atas Rp16.800 per dolar AS, sehingga nilai pembayaran cicilan utang luar negeri meningkat secara drastis. Untuk menjaga kepercayaan investor global dan menghindari risiko gagal bayar (default), pemerintah terpaksa memprioritaskan pembayaran bunga dan pokok utang dibandingkan pembiayaan sejumlah program kesejahteraan rakyat.
Kesimpulan: Mengapa MBG Dikorbankan?
Pengurangan atau bahkan pembatalan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai menjadi konsekuensi dari posisi Indonesia yang semakin terjepit secara geopolitik dan fiskal. Di tengah tekanan kebijakan global, perjanjian perdagangan yang berat sebelah, serta beban utang yang besar, ruang fiskal pemerintah semakin sempit.
Sikap diam pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dipandang mencerminkan realitas pahit bahwa kedaulatan ekonomi nasional sedang berada dalam tekanan kuat dari dinamika global.
Dalam konteks ini, MBG bukan sekadar janji politik yang terancam gagal, melainkan simbol bahwa kepentingan rakyat harus bersaing dengan tekanan utang internasional serta ketergantungan energi yang belum terselesaikan.***
Deodatus Sunda Se, Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda Se
