Marhaenist.id – Di Negeri Konoha, kritik sering dianggap gangguan ketertiban, bukan vitamin demokrasi. Fakta kerap kalah cepat dari sensasi, dan klarifikasi kalah pamor dari intimidasi. Ketika warga bertanya “ke mana anggaran pergi?”, jawaban yang datang justru sering berbelok ke ancaman halus atau kasar.
Di Konoha, data bisa berumur pendek. Hari ini benar, besok direvisi. Bukan karena keliru, melainkan karena kebenaran dianggap fleksibel jika berhadapan dengan kepentingan. Transparansi jadi jargon, akuntabilitas jadi brosur, sementara pengawasan publik diminta sabar.
Ironinya, Konoha gemar menggelar seremoni. Spanduk panjang, pidato meyakinkan, laporan mengkilap. Namun di lapangan, jalan berlubang tetap setia, bantuan tak selalu tepat sasaran, dan suara warga kerap hilang di ruang tunggu birokrasi.
Yang paling unik, di Konoha keberanian sering diuji bukan dengan adu argumen, melainkan adu nyali. Siapa paling keras, dia menang. Siapa bertanya, dia dicurigai. Padahal negeri ini berdiri justru karena tradisi bertanya dan berdebat.
Catatan ini bukan dongeng. Ia hanya cermin kecil agar Konoha ingat, negeri akan kuat bukan karena sunyi dari kritik, melainkan karena berani menjawabnya dengan fakta.
Ketika Kritik Dijawab dengan Ketakutan
Pagi itu, sebuah paket tanpa nama pengirim diletakkan di teras rumah seorang pengkritik kebijakan. Tidak ada surat. Tidak ada penjelasan. Hanya pesan simbolik yang cukup jelas: berhentilah bertanya. Di Negeri Konoha, inilah bentuk dialog baru antara kekuasaan dan warga, sunyi, gelap, dan menekan.
Peristiwa semacam ini bukan insiden tunggal. Dalam setahun terakhir, pola serupa berulang: kritik publik terhadap proyek, bantuan sosial, atau anggaran daerah kerap berujung pada intimidasi non-formal. Bukan melalui bantahan data atau konferensi pers terbuka, melainkan lewat teror personal yang sulit dilacak, namun efektif menebar rasa takut.
Transparansi yang Berhenti di Spanduk
Secara normatif, Konoha memiliki seluruh perangkat demokrasi: aturan keterbukaan informasi, mekanisme pengaduan, hingga forum partisipasi publik. Namun di lapangan, transparansi sering berhenti pada baliho dan rilis seremonial.
Dokumen perencanaan proyek dapat diakses, tetapi laporan realisasi, detail pengadaan, hingga pembanding harga pasar kerap tak tersedia. Permintaan data mentah dijawab dengan prosedur berlapis, tenggat molor, atau rujukan antarinstansi yang berputar. Bagi warga biasa, kelelahan administratif menjadi penghalang pertama untuk mengawasi.
Ruang Kritik yang Menyempit
Forum dengar pendapat digelar rutin, tetapi keputusan penting sering kali telah diambil sebelumnya. Kritik dicatat, jarang diintegrasikan. Ketika pengawasan datang dari luar jalur resmi: jurnalis independen, aktivis, atau warga terdampak—responnya berubah defensif.
Labelisasi menjadi senjata. Pengkritik disebut tidak paham teknis, punya agenda tersembunyi, bahkan dianggap mengganggu stabilitas. Strategi ini bekerja halus: bukan membantah substansi, melainkan meruntuhkan kredibilitas penanya.
Intimidasi Tanpa Seragam
Yang paling mengkhawatirkan adalah normalisasi kekerasan non-fisik. Tidak ada aparat berseragam, tidak ada surat perintah. Yang ada hanya pesan anonim, ancaman hukum yang selektif, dan stigma sosial. Secara hukum sulit dibuktikan, tetapi secara psikologis dampaknya nyata.
Beberapa narasumber memilih diam. Bukan karena tidak punya data, melainkan karena memahami risikonya. Di Konoha, keberanian sering dibayar mahal, sementara keheningan dianggap aman.
Penegakan Hukum yang Timpang
Ketimpangan terlihat jelas ketika kasus dengan kerugian publik besar berjalan lamban, sementara perkara yang menyentuh kepentingan elite bergerak cepat. Aparat hukum tampak responsif terhadap laporan tertentu, namun abai terhadap laporan lainnya.
Ketergantungan struktural antara kekuasaan politik dan penegakan hukum menciptakan kesan bahwa hukum bukan alat keadilan, melainkan instrumen kenyamanan. Bukan semua salah, tetapi cukup untuk menimbulkan ketidakpercayaan.
Narasi Lebih Penting dari Fakta
Alih-alih membuka data mentah, Konoha memilih mengelola opini. Rilis pers diproduksi masif, namun ruang tanya dibatasi. Media kritis ditekan secara halus, sementara media yang patuh diberi akses.
Dalam ekosistem ini, kebenaran bukan soal bukti, melainkan soal siapa yang paling dulu membingkai cerita.
Negeri yang Takut pada Pertanyaan
Negeri Konoha tidak runtuh karena kekurangan aturan. Ia retak karena takut diawasi. Ketika pertanyaan dianggap ancaman, dan kritik dijawab dengan teror, yang mati pertama bukan stabilitas melainkan kepercayaan.
Dan sejarah selalu mencatat satu hal: negeri yang membungkam pertanyaan, sedang menggali lubangnya sendiri. Bukan dengan suara keras, tetapi dengan sunyi yang dipaksakan.
Kesimpulannya jelas: masalah Konoha bukan kekurangan aturan, melainkan kekurangan keberanian untuk diawasi. Demokrasi diperlakukan sebagai prosedur lima tahunan, bukan praktik harian. Padahal, tanpa kritik yang aman dan data yang terbuka, kebijakan akan terus berjarak dari kenyataan.
Catatan ini disusun bukan untuk menghakimi, melainkan untuk mengingatkan: negeri mana pun yang alergi pada pertanyaan, sedang menyiapkan krisisnya sendiri.
Catatan ini adalah sebuah Investigasi Singkat tentang Kekuasaan, Ketakutan, dan Pembungkaman yang ada di negeri Konoha.***
Catatan Redaksi, Ditulis Oleh: La Ode Mustawwadhaar.
