Marhaenist.id, Pasuruan — Menutup akhir tahun 2025, persoalan klasik sektor gula nasional kembali mencuat. Produksi gula petani tebu dinilai belum terserap secara optimal, sementara kebijakan impor gula masih terus dibuka. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya konsistensi kebijakan pangan nasional yang seharusnya berpihak pada petani.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPR RI Sonny T. Danaparamita saat melakukan kunjungan kerja ke Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Pasuruan, Jawa Timur.
Kunjungan tersebut bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari evaluasi langsung terhadap arah kebijakan pergulaan nasional sepanjang tahun berjalan.
“Petani sudah berproduksi, tetapi gula mereka belum terserap secara maksimal. Di sisi lain, impor tetap berjalan. Ini ironi yang terus berulang dari tahun ke tahun,” ujar Sonny.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, persoalan gula nasional tidak semata-mata terletak pada kapasitas produksi petani, melainkan pada lemahnya keberpihakan kebijakan. Menurutnya, ketika impor lebih cepat masuk dibandingkan penyerapan hasil petani dalam negeri, maka cita-cita swasembada gula hanya berhenti pada jargon.
“Kalau pola ini terus dibiarkan, maka swasembada gula hanya menjadi slogan tahunan tanpa realisasi,” tegasnya.
Tak hanya sektor gula, Sonny juga menyoroti rendahnya serapan pupuk subsidi secara nasional sepanjang tahun 2025. Meskipun pemerintah telah menurunkan harga pupuk, kebijakan tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan petani akibat persoalan distribusi dan lemahnya pengawasan di lapangan.
“Harga pupuk memang turun, tetapi serapannya rendah. Ini menandakan adanya masalah serius dalam tata kelola distribusi dan pengawasan. Jika dibiarkan, produktivitas pertanian akan terus terhambat,” katanya.
Dalam refleksi akhir tahun, Sonny yang juga Alumni GMNI mengingatkan kembali pesan ideologis Bung Karno tentang Marhaenisme, yang menegaskan bahwa negara harus berpihak kepada kaum kecil seperti petani, buruh, dan rakyat produsen—bukan semata tunduk pada mekanisme pasar.
“Petani tebu adalah Marhaen masa kini. Jika hasil keringat mereka tidak dilindungi oleh negara, maka kita sedang menjauh dari cita-cita keadilan sosial,” ujarnya.
Sonny menekankan, tanpa keberanian politik untuk membenahi tata kelola pupuk, menata ulang kebijakan impor, serta memastikan hasil panen petani terserap secara adil, maka swasembada gula hanya akan menjadi ritual tahunan tanpa ruh ideologis.
“Di titik inilah negara diuji: hadir sebagai pelindung Marhaen, atau sekadar menjadi penonton atas ketimpangan yang terus berulang,” pungkasnya.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
