Marhaenist.id – Barusan kita disuguhkan sebuah kabar yang sangat memilukan, dimana Presiden yang sah dari negara Venezuela ditangkap dan dibawa oleh Amerika Serikat. Adapun situasi ini akibat dari adanya dinamika yang terjadi antara Amerika Serikat juga Venezuela, dalam setiap kebijakan luar negeri terkesan Venezuela tidak mendukung setiap langkah politik yang dilakukan oleh Amerika Serikat.
Presiden Amerika Serikat berdalil bahwa penangkapan ini dilakukan akibat adanya krisis migrasi sebab menurut Donald Trump selama beberapa tahun belakangan ini banyak gelombang imigrasi dari Venezuela yang berbondong-bondong memadati Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir yang membuat Presiden Donald Trump khawatir selain itu juga Trump mengaku bahwa pemerintah Maduro membebaskan sebagian tahanan juga pasien rumah sakit jiwa untuk dikirim di Amerika sebagai bagian dari skema migrasi massal. Alasan kedua yang melatarbelakangi,
Trump menuding Venezuela menjadi jalur transit utama dalam penyelundupan kokain serta berperan dalam krisis fentanil yang menewaskan ribuan warga AS. Washington pun menetapkan dua kelompok kriminal asal Venezuela, yakni Tren de Aragua dan Cartel de los Soles, sebagai organisasi teroris asing. Trump menyebut Maduro sebagai pemimpin langsung dari Cartel de los Soles.
Semua tuduhan ini tentu saja dibantah oleh Caracas. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Pamela Bondi mengatakan penangkapan Maduro terkait kejahatan narkoterorisme dan penjualan senjata. Tentu saja Amerika Serikat berdalil penangkapan kepala negara yang sah juga berdaulat negara Venezuela ini dilakukan atas dasar melindungi kepentingan nasionalnya tetapi berbicara soal bagaimana sejarah Amerika Serikat selama beberapa tahun belakangan ini maka praktek begini adalah cara Amerika Serikat untuk menunjukkan dominasinya didunia.
Intervensi Politik dan Amerika Serikat
Beberapa peristiwa kudeta didunia terkadang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari peran negara Amerika Serikat, termasuk bagaimana dengan kejamnya Amerika melalukan kudeta merangkak terhadap pemerintahan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Bung Karno yang menurut berbagai jurnal juga referensi yang mengatakan bahwasanya Gestok atau G30S/PKI dilakukan tidak terlepas dari dukungan Amerika Serikat melalui CIA yang mulai resah dengan Bung Karno yang dianggap secara politik tidak sejalan dengan Amerika Serikat pasca John Fitzgerald Kennedy mangkat dari kedudukan sebagai Presiden Amerika Serikat akibat penembakan.
Konspirasi kuat itu didukung dari kudeta di Amerika Latin pada tahun 1970 dengan kode Operation Jakarta yang berdampak pada negara Chili yang dimana Presidennya Salvador Allende digulingkan dari pemerintahannya. Bukan hanya kedua contoh itu saja bagaimana brutalnya monopoli politik Amerika Serikat dalam menggulingkan pemerintahan Muammar Khadaffi di Libya, Saddam Husein di Iraq dan Hosni Mubarak di Mesir beserta kudeta-kudeta lain yang diidentikkan dengan Amerika Serikat juga intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap pemimpin-pemimpin boneka yang bisa ia kendalikan.
Yang menjadi pertanyaan, apakah Amerika Serikat ini memberikan kudeta yang berdampak pada kesejahteraan sosial? Tidak juga, justru pola yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang semula memberikan harapan namun seiring berjalannya waktu, harapan itu adalah angin sorga yang tetap saja negara berkembang yang diintervensi Amerika Serikat tetap dalam garis kemiskinan ekstem juga hanya menguntungkan sebagian pemodal juga oligarki yang mendukung segala agenda besar kepentingan politik Amerika Serikat. Seperti kita ketahui bersama Venezuela memiliki kilang minyak yang besar, sehingga motif ekonomi ini yang bisasaja kita duga sebagai alasan mengapa Amerika melalukan perbuatan amoral ini.
Bagaimana Posisi Politik Indonesia Sebagai Negara dan Masyarakat Dalam Menanggapi Kebiadapan Amerika Serikat
Didalam alinea keempat pembukaan konstitusi kita sebagai landasan berbangsa juga bernegara, ada frasa “Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial” adalah tanggungjawab moral setiap warga negara Republik Indonesia. Peran dalam menjaga perdamaian dunia harus terus disuarakan oleh setiap tumpah darah Indonesia termasuk terus mengawal isu yang terjadi belakangan ini termasuk menentang Amerika Serikat yang ingkar terhadap hak-hak asasi dari setiap negara atas kedaulatannya.
Masyarakat Indonesia baik civil society, mahasiswa, akademisi dan instrumen masyarakat lainnya. Oleh karena itu sudah menjadi peran kita bersama untuk melakukan setiap kegiatan dalam menghentikan dominasi totalitas brutal yang dilakukan oleh Amerika Serikat baik dalam bentuk diskusi, narasi atau massa aksi perlawanan dalam skala yang luas dinegara yang kita cintai ini untuk memghentikan segala bentuk totalitas brutal yang dilakukan oleh Amerika Serikat.
Indonesia sendiri menganut politik bebas aktif yang artinya prinsip politik luar negeri Indonesia yang berarti Indonesia bebas menentukan sikap terhadap isu internasional tanpa memihak blok kekuatan tertentu (bebas) dan aktif berperan serta dalam menciptakan perdamaian serta ketertiban dunia (aktif), berdasarkan kepentingan nasional dan tujuan konstitusional untuk mewujudkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Konsep ini dicetuskan oleh Bung Hatta dan menjadi landasan diplomasi Indonesia untuk berpartisipasi dalam forum global dan menyelesaikan konflik secara konstruktif, bukan sekadar netral. Oleh karena itu dalam realiasisasinya pemerintahan Prabowo Subianto sebagai mandataris amanah segenap masyarakat Indonesia harus mengambil peranan yang sentral dalam isu totalitas brutal Amerika Serikat ini termasuk menyuarakan untuk menghentikan segala bentuk monopoli kedaulatan juga intervensi yang menyebabkan kehancuran oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara yang ingin dibonenakan.
Dan juga negara memberikan ruang-ruang kepada semua elemen penggiat hak asasi manusia juga pelaku politik internasional untuk merumuskan suatu langkah konkrit dalam menyikapi tindakan Amerika Serikat yang sudah jauh dari kata kepantasan ini juga sudah selama beberapa lama dekade praktek-praktek penyimpangan kehormatan kedaulatan ini terus dilakukan oleh Amerika Serikat melalui reasources dahsyat yang mereka miliki untuk mengamputasi kedaulatan negara-negara lain yang tidak bisa ia kendalikan.
Namun kita harus kembali mengingat dalam pidato Bung Karno Indonesia Menggugat, yang apabila kita mengambil suatu terjemahan dari pidato tersebut berbicara soal kritik terhadap sistem kapitalisme juga imperialisme yaitu yang dibenci itu bukan orang, bangsa, ras, atau negara tetapi yang dibenci itu sistem sama seperti kita melihat Amerika Serikat hari ini yang dimana kita tidak membenci orang Amerika, bangsa Amerika, ras Amerika atau bahkan Amerika tetapi kita benci sistem yang dibangun oleh Amerika yang menunjukkan sistem totalitas brutal yang amoral terhadap hak-hak kedaulatan dari setiap negara. Hari ini mari kita bersatu untuk menolak sistem penindasan dari Amerika Serikat, bukan membenci mereka sebagai suatu negara.***
Penulis: Jansen Henry Kurniawan, Ketua DPC GMNI Jakarta Timur.
