Marhaenist.id, Jakarta – Relawan Marhaen Cyber Army mengeluarkan pernyataan sikap dalam sebuah keterangan pers kepada Marhaenist.id dengan mengajak seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menolak hasil Pemilu 2024 yang dihelat 14 Februari lalu yang dianggapnya bermasalah dengan penuh kecurangan.
Ketua Relawan Marhaen Cyber Army, Sigit Budi, menyampaikan bahwa situasi politik Pemilu 2024 sangat buruk yang merusak sendi-sendi kehidupan demokrasi dan cita – cita reformasi Indonesia yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
“Berawal ketika Anak kandung reformasi, Jokowi melahirkan anak haram konstitusi, Gibran lewat proses nepotisme di Mahkamah Konstitusi. Kontestasi politik semestinya menjadi kompetisi terbuka, riang gembira, berbalik 180 derajat menjadi event politik menakutkan rakyat, berbagai intimidasi terbuka dan diam – diam mewarnai pra sampai dengan paska pemilu,” ujarnya, Senin (19/2/2024).
Sigit sapaan akrabnya, juga mengatakan bahwa kepentingan Jokowi untuk memenangkan paslon 02 dan meloloskan partai anak bungsunya ke parlemen tampak sangat dipaksakan.
“Jokowi sangat memaksakan anaknya untuk menjadi perserta pemilu dalam Pilpres sehingga proses Pemilu 2024 dirasakan tidak adil dan tidak jujur, bahkan bertolak belakang dengan prinsip azas pemilu Jujur Adil,” sambungnya.
Lebih mengkuatirkan lagi, kata Sigit, Jokowi tak segan – segan mengerahkan aparatur negara dan penegak hukum untuk mensuksekan keinginannya terus berkuasa.
“Jokowi telah menggerakan seluruh aparatur negara untuk kemenangan anaknya meskipun ada himbauan moral dari mahasiswa, guru besar, tokoh – tokoh agama tak dihiraukan. Situasi ini justru memicu konflik horizontal antar pendukung, aparat dengan rakyat sipil yang tidak puas dengan hasil pemilu yang kotor,” lanjutnya.
Dari itu pula, Ia bersama Relawan Marhaen Cyber Army terpanggil untuk menyelamatkan Demokrasi Indonesia agar tidak kembali ke era otoritarian Orde Baru da mengajak seluruh elemen bangsa dengan menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Menolak hasil Pilpres 2024 yang syarat rekayasa dan intimidasi terhadap kepala desa dan kepala daerah untuk memenangkan paslon 02.
2. Ganti komisioner KPU, Bawaslu agar penghitungan suara lebih transparan.
3. Pilpres ulang dengan proses jujur adil untuk memenuhi rasa keadilan rakyat pemilih.
4. Pemerintah harus menindak keras aparat pemerintah yang menggunakan wewenang untuk mengkondisikan hasil Pemilu.
5. Presiden Jokowi mundur dari jabatannya untuk menjaga netralitas Pemilu.
Sigit juga menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk bergerak turun kejalan menyuarakan kehidupan demokrasi yang baik untuk melawan kezholiman terhadap demokrasi agar tidak diremehkan oleh bangsa lain.
“Mari bergerak mengumandangkan kehidupan demokrasi lebih baik agar bangsa Indonesia tidak dipandang rendah oleh komunitas internasional. Ayo bergerak!!!,” tandasnya.***
