Marhaenist.id, Jakarta — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Institut Pertanian Bogor (IPB) menyoroti dampak pembangunan reklamasi dan proyek tol laut terhadap kehidupan masyarakat nelayan di pesisir Cilincing, Jakarta Utara.
Hal tersebut disampaikan setelah Bung Gio dan Bung Almendo dari GMNI IPB turun langsung berdialog bersama masyarakat nelayan dan Komunitas Nelayan Cilincing (KUNCI).
Dalam kunjungan tersebut, GMNI IPB melihat langsung kondisi pesisir yang dinilai semakin memprihatinkan akibat pencemaran industri dan penyempitan ruang tangkap nelayan.
Air laut yang menghitam, aroma limbah yang menyengat, hingga kepungan aktivitas industri menjadi potret nyata kondisi pesisir Cilincing saat ini.
Ketua Komunitas Nelayan Cilincing (KUNCI), Bang Edi, mengungkapkan bahwa perubahan kondisi laut telah sangat memengaruhi kehidupan nelayan kecil.
“Dulu satu mil sudah ada ikan. Sekarang harus jauh, karena laut dekat pesisir sudah tercemar dan ruang tangkap makin sempit,” ujarnya, Senin (11/5/2026).
GMNI IPB menilai, persoalan yang dihadapi nelayan saat ini bukan sekadar menurunnya hasil tangkapan, melainkan penyempitan ruang hidup yang terjadi secara sistematis akibat reklamasi, pembangunan tol laut, serta proyek-proyek pesisir lainnya.
Akibat kondisi tersebut, nelayan dipaksa melaut lebih jauh dengan biaya operasional yang semakin tinggi dan risiko keselamatan yang lebih besar.
Selain itu, pembangunan tanggul beton dan proyek pesisir tertentu juga dikhawatirkan memengaruhi arus laut saat musim barat yang dapat mengancam keselamatan kapal-kapal kecil milik warga.
Meski menghadapi berbagai tekanan, masyarakat nelayan Cilincing dinilai tetap berupaya bertahan melalui berbagai inovasi lokal.
Mulai dari perubahan metode budidaya kerang hingga gagasan pembangunan keramba sebagai alternatif ekonomi masyarakat pesisir.
GMNI IPB menegaskan bahwa masyarakat pesisir bukan kelompok yang tidak mampu beradaptasi. Namun, mereka membutuhkan dukungan nyata berupa perlindungan lingkungan, akses teknologi, riset, serta kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Selain bergerak dalam isu nelayan, KUNCI juga dinilai berhasil membangun kesadaran sosial masyarakat melalui kegiatan seni, budaya, olahraga, hingga advokasi lingkungan.
Berbagai gerakan yang dilakukan masyarakat Cilincing dipandang sebagai upaya menjaga identitas kampung nelayan sekaligus mempertahankan ruang hidup mereka.
GMNI IPB menegaskan bahwa kritik masyarakat pesisir bukanlah bentuk penolakan terhadap pembangunan, melainkan kritik terhadap pembangunan yang dinilai eksklusif dan minim partisipasi rakyat.
“Ketika laut tercemar, ruang tangkap menyempit, dan nelayan dipinggirkan dari kebijakan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya ekonomi masyarakat pesisir, tetapi juga keadilan sosial dan kedaulatan maritim bangsa,” tegas GMNI IPB.
GMNI IPB juga meminta negara, pemerintah daerah, dan instansi terkait agar memastikan setiap pembangunan di wilayah pesisir berjalan dengan prinsip keadilan ekologis, partisipasi masyarakat, dan perlindungan ruang hidup nelayan kecil.
Menurut GMNI IPB, persoalan yang terjadi di Cilincing menjadi cerminan penting tentang sejauh mana negara hadir melindungi kaum Marhaen di wilayah pesisir.
“Pembangunan tanpa keberpihakan hanya akan melahirkan ketimpangan baru. Jika suara nelayan terus diabaikan, maka yang tersisa kelak bukan lagi kampung nelayan, melainkan kampung tembok yang tercemar,” tutupnya.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
