Marharnist.id – Dalam sejarah politik modern, pemerintah sering kali lebih takut pada karya seni dibanding suara demonstrasi jalanan. Buku dibredel, lagu dilarang, teater dibungkam, hingga film dipersekusi sebelum sempat diputar. Ketakutan itu lahir bukan karena karya seni memiliki senjata, tetapi karena ia mampu menembus kesadaran publik dengan cara yang tidak bisa dilakukan pidato politik.
Belakangan, polemik seputar film Pesta Babi kembali memantik perdebatan publik. Sebagian pihak menuduh film tersebut berbahaya, provokatif, bahkan dianggap dapat mengganggu stabilitas. Namun pertanyaannya: Seseram apa sebenarnya sebuah film bagi pemerintahan Prabowo-Gibran?
Jika sebuah film dianggap ancaman serius, maka ada dua kemungkinan. Pertama, film itu memang memiliki daya kritik yang tajam terhadap realitas sosial-politik. Kedua, pemerintah sedang berada dalam kondisi yang terlalu sensitif terhadap kritik. Dalam konteks demokrasi, kemungkinan kedua justru lebih mengkhawatirkan.
Film, pada hakikatnya, adalah medium ekspresi. Ia bisa berupa kritik, satire, alegori, atau bahkan kemarahan sosial yang dituangkan dalam bahasa visual. Ketika sebuah karya langsung dicurigai sebagai ancaman, publik tentu bertanya: apakah pemerintah takut pada narasi tandingan?
Padahal pemerintahan yang kuat seharusnya tidak alergi terhadap kritik budaya. Demokrasi tidak hanya diukur dari suksesnya pemilu atau tingginya angka pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari sejauh mana negara memberi ruang terhadap kebebasan berekspresi. Ketika ruang itu mulai menyempit, maka demokrasi perlahan kehilangan rohnya.
Polemik Pesta Babi memperlihatkan bagaimana masyarakat Indonesia masih hidup dalam bayang-bayang politik sensor. Kritik sering dipahami sebagai permusuhan, sementara karya seni dianggap harus selalu sejalan dengan moral resmi negara. Ini berbahaya, sebab negara akhirnya berpotensi menjadi penafsir tunggal atas apa yang boleh dipikirkan rakyat.
Ironisnya, pelarangan atau tekanan terhadap karya seni justru sering membuat karya tersebut semakin populer. Publik menjadi penasaran. Diskusi meluas. Narasi yang semula kecil berubah menjadi simbol perlawanan terhadap pembungkaman. Dalam banyak kasus, yang menciptakan “hantu” bukan filmnya, melainkan reaksi berlebihan terhadap film itu sendiri.
Pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini berada pada fase penting membangun citra kekuasaan. Apakah akan tampil sebagai pemerintahan yang percaya diri menghadapi kritik, atau justru menjadi rezim yang mudah tersinggung terhadap ekspresi budaya? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan bagaimana sejarah mencatat mereka.
Sebab pada akhirnya, film tidak pernah benar-benar menjatuhkan kekuasaan. Yang menjatuhkan kekuasaan adalah ketakutan berlebihan terhadap suara rakyat, termasuk suara yang datang dari layar bioskop.
Dan mungkin, yang paling menyeramkan dari Pesta Babi bukanlah isi filmnya, melainkan kemungkinan bahwa negara masih takut pada imajinasi.***
Catatan Redaksi, Ditulis Oleh La Ode Mustawwadhaar.
