Marhaenist.id – Mari jujur, stabilitas ekonomi Indonesia hari ini lebih mirip ilusi teknokratis daripada realitas sosial.
Angka-angka terlihat rapi pertumbuhan 5 persen, inflasi 3 persen. Tapi di balik itu, kelas menengah sedang diperas secara sistematis. Harga kebutuhan dasar naik, biaya hidup membengkak, sementara pendapatan tertinggal. Negara menyebut ini “terkendali”. Masyarakat menyebutnya “makin berat”.
Masalahnya bukan sekadar ekonomi, tapi cara membaca ekonomi. Inflasi dihitung sebagai rata-rata, padahal yang naik justru kebutuhan paling vital: pangan, transportasi, energi, pendidikan. Ini bukan kebetulan ini pola. Dan pola ini menghantam kelas menengah paling keras.
Kelas menengah hari ini berada dalam posisi paling tidak adil:
mereka membiayai negara lewat pajak, menopang konsumsi, tetapi tidak dilindungi. Terlalu “kaya” untuk dibantu, terlalu “rapuh” untuk dibiarkan.
Akibatnya, yang terjadi bukan pertumbuhan, melainkan kemunduran terselubung. Konsumsi tetap ada, tetapi dibayar dengan harga mahal: tabungan habis, utang meningkat, masa depan dikorbankan. Ini bukan ekonomi yang sehat, ini ekonomi yang menyandera warganya sendiri.
Lebih berbahaya lagi, krisis ini tidak meledak. Tidak seperti Krisis Finansial Asia 1997–1998 yang dramatis, yang terjadi sekarang adalah penggerusan perlahan, diam, tapi pasti. Daya beli melemah, mobilitas sosial macet, dan kelas menengah perlahan turun kelas tanpa sadar.
Ini bukan sekadar kegagalan pasar. Ini kegagalan desain kebijakan.
Negara terlalu sibuk menjaga angka makro dan membagi insentif ke atas, sambil menambal lapisan bawah. Di tengah, di tempat kelas menengah berdiri terjadi kekosongan. Tidak ada perlindungan, tidak ada strategi, tidak ada keberpihakan.
Menjelang Hari Buruh Internasional, retorika kenaikan upah kembali digaungkan. Tapi tanpa pengendalian biaya hidup, itu hanya kosmetik kebijakan. Upah naik satu langkah, harga melonjak dua langkah.
Jika dibiarkan, ini bukan hanya soal tekanan ekonomi rumah tangga. Ini ancaman struktural: konsumsi melemah, pertumbuhan kehilangan mesin, dan ketimpangan menjadi permanen.
Kelas menengah bukan sekadar segmen, mereka adalah fondasi.
Dan fondasi itu kini retak.
Pertanyaannya bukan lagi apakah ekonomi tumbuh, tetapi: “Apakah negara masih berpihak pada mereka yang menopang ekonomi, atau justru membiarkan mereka runtuh perlahan.”***
Penulis: Yuwono Setyo Widagdo, S.Sos., MH.
