Marhaenist.id – Pagi hari ini, jutaan anak Indonesia sarapan dengan hal yang sama, sesuatu yang praktis, manis, dan datang dari kotak. Sereal. Susu. Cepat, rapi, modern kata iklan.
Tapi kita jarang bertanya, sejak kapan itu jadi “sarapan ideal”?
Di Amerika Serikat, sereal tinggi gula dipasarkan puluhan tahun sebagai simbol hidup sehat dan efisien.
Iklan membentuk kebiasaan. Kebiasaan jadi budaya. Dan tanpa sadar, kita ikut mengimpor cara makan bukan karena paling cocok, tapi karena paling sering dilihat.
Padahal, Indonesia tidak pernah kekurangan pilihan.
Dulu, sarapan bisa berupa lontong sayur, bubur sagu, nasi uduk, atau sekadar singkong rebus dengan kelapa parut. Kombinasi karbohidrat, serat, lemak alami, dan rempah lengkap, kontekstual, dan sesuai tubuh kita.
Lebih dari itu, makanan kita punya cerita.
Tahun 1964, Sukarno mengumpulkan lebih dari 1.300 resep Nusantara dalam satu buku: Mustika Rasa. Ini bukan sekadar buku masak. Ini bukan hanya proyek politik. Ini geopolitik pangan.
Sukarno paham satu hal sederhana tapi mendasar yaitu apa yang dimakan rakyat adalah soal kedaulatan.
Rempah-rempah yang kita pakai hari ini dulu diperebutkan dunia. Bahkan, menurut catatan sejarah, informasi soal asal-usul rempah sering disembunyikan, dimonopoli, bahkan dimitoskan agar tetap dikuasai segelintir pihak. Artinya, sejak dulu, makanan bukan sekadar kebutuhan tapi alat kekuasaan.
Lalu hari ini, bentuknya berubah.
Bukan lagi monopoli jalur rempah, tapi monopoli persepsi.
Kita dibuat percaya bahwa yang modern itu yang instan. Yang sehat itu yang dikemas. Yang baik itu yang datang dari luar.
Di sinilah kita sering kalah bukan karena tidak punya, tapi karena tidak percaya pada milik sendiri.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebenarnya membuka peluang besar. Tapi pertanyaannya: mau diisi dengan apa?
Kalau hanya sekadar memenuhi kalori dengan makanan ultra-proses, kita kehilangan kesempatan. Tapi kalau diisi dengan pangan lokal berbasis resep Nusantara ini bisa jadi gerakan besar memperbaiki gizi, menghidupkan ekonomi lokal, sekaligus menanamkan identitas budaya.
Bayangkan anak-anak sekolah tidak hanya makan, tapi juga tahu mereka makan apa, dari mana asalnya, dan kenapa itu penting.
Bahwa tempe bukan sekadar lauk murah, tapi hasil fermentasi canggih. Bahwa sagu bukan makanan “kampung”, tapi sumber pangan masa depan. Bahwa rempah bukan pelengkap, tapi warisan peradaban.
Ini bukan soal romantisme masa lalu. Ini soal arah masa depan.
Kalau kita terus membiarkan pola makan ditentukan industri global, kita akan jadi pasar selamanya. Tapi kalau kita mulai dari hal sederhana meja makan kita bisa membangun kembali kedaulatan, pelan-pelan tapi pasti.
Mungkin perjuangan hari ini bukan lagi soal merebut kemerdekaan.
Tapi soal mempertahankan apa yang kita makan dan apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri.***
Penulis: Yuwono Setyo Widagdo, S.Sos., M.H.
