Marhaenist.id, Pangkalpinang – Estafet kepemimpinan Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung resmi berganti dan berstatus defenitif.
Melalui rangkaian Konferensi Cabang (Konfercab) dan Konferensi Daerah (Konferda) yang digelar maraton pada (16-17/4/2026), sejumlah figur baru resmi ditetapkan untuk memimpin organisasi kaum nasionalis tersebut.
Puncaknya, dalam Konferda yang berlangsung di Pia Hotel Pangkalpinang, Jumat sore (17/4/2026), Agus Hendrayadi, S.H., M.H. terpilih sebagai nakhoda baru DPD PA GMNI Bangka Belitung.
”Konsolidasi ini adalah langkah konkret untuk merapikan barisan alumni yang tersebar di berbagai sektor. Kita harus solid untuk membesarkan GMNI di Bangka Belitung,” ujar Wahyu Gusna sebagai Panitia Pelaksana.
Berdasarkan hasil keputusan resmi organisasi dari hasil Konferda dan Konfercab, berikut adalah daftar lengkap Ketua DPC dan DPD PA GMNI terpilih di wilayah Bangka Belitung:
Tingkat Provinsi (DPD)
• Ketua DPD PA GMNI Bangka Belitung: Agus Hendrayadi, S.H., M.H.
Tingkat Kabupaten/Kota (DPC)
Wilayah Pulau Bangka:
• Ketua DPC PA GMNI Bangka Tengah: Heri Alamsyah, S.Sos.
• Ketua DPC PA GMNI Bangka: Zainal Arifin
• Ketua DPC PA GMNI Pangkalpinang: Agus Wahyu Suprihartanto
• Ketua DPC PA GMNI Bangka Barat: Sawitra, S.E.
Wilayah Pulau Belitung:
• Ketua DPC PA GMNI Belitung: Eliati, S.H.
• Ketua DPC PA GMNI Belitung Timur: Artur Widyatmoko
Wasekjen DPP PA GMNI, Dr. Roby Robert Repi, dalam sambutannya menekankan bahwa setelah pemilihan ini, seluruh ketua terpilih harus segera melakukan kerja-kerja teknis dan taktis di daerah masing-masing.
Ada tiga poin utama yang ia tekankan bagi para pimpinan baru:
• Memastikan alumni menempati posisi strategis di sektor pemerintahan maupun swasta.
• Mampu menurunkan konsep Marhaenisme ke dalam kebijakan ekonomi dan politik yang nyata bagi rakyat.
• Menjaga distribusi keilmuan dan ideologi kepada kader mahasiswa (GMNI) di kampus-kampus.
”Tantangannya sekarang adalah bagaimana menurunkan wacana Marhaenisme menjadi kebijakan ekonomi dan politik yang inklusif bagi masyarakat Babel,” tegasnya.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
