Marhaenist.id, Bogor — Gerakan Pembumian Pancasila (GPP) Bogor menilai pemerintah masih kerap mengabaikan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan penataan kota dan wilayah. Praktik penggusuran yang dilakukan atas nama keindahan, ketertiban, dan kenyamanan kota dinilai sering kali mengorbankan hak hidup rakyat kecil.
Ketua Gerakan Pembumian Pancasila Bogor, Vayireh Sitohang, menegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar berkehidupan dan pandangan hidup manusia Indonesia, yang nilai-nilainya menjamin setiap warga negara untuk mempertahankan dan melangsungkan kehidupannya secara bermartabat.
“Pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada penataan fisik kota, tetapi juga menjamin kelangsungan hidup rakyat yang terdampak kebijakan tersebut,” ujar Vayireh dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/2/2026).
Ia menyoroti praktik penggusuran terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang selama ini mengandalkan keramaian kota untuk bertahan hidup. Menurutnya, sebagian besar PKL tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk menyewa atau membeli lapak di pasar tradisional maupun ruko-ruko.
“Dengan modal seadanya, PKL menciptakan pekerjaan mereka sendiri. Jika mereka digusur, pemerintah wajib merelokasi ke lokasi yang tetap memiliki potensi keramaian, bukan sekadar memindahkan masalah,” jelasnya.
Vayireh juga mengingatkan bahwa pasar tradisional pada dasarnya lahir dari aktivitas PKL yang tumbuh seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan keramaian di suatu wilayah. Oleh karena itu, upaya menghilangkan PKL di pusat-pusat keramaian seperti stasiun, terminal, dan kawasan perkantoran tanpa solusi yang adil hanya akan memperbesar angka pengangguran.
Selain itu, GPP Bogor juga menyoroti kebijakan penataan transportasi publik yang berujung pada penghapusan angkutan kota (angkot). Kebijakan tersebut berdampak langsung pada hilangnya mata pencaharian para sopir angkot.
“Pemerintah harus memikirkan nasib para sopir angkot setelah angkutan kota dieliminasi. Jangan sampai modernisasi transportasi justru menciptakan kemiskinan baru,” tegasnya.
Menurut Vayireh, banyak persoalan sosial justru lahir dari kebijakan pemerintah sendiri yang tidak berangkat dari nilai kemanusiaan, sehingga rakyat dipaksa hidup dalam kondisi “segan mati tak mau”.
Gerakan Pembumian Pancasila Bogor dengan tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk penggusuran yang tidak memanusiakan manusia dan menghilangkan sumber nafkah rakyat tanpa menyediakan alternatif pekerjaan yang layak.
“Pancasila menjamin hak setiap orang untuk bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Tugas pemerintah adalah menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan dan peraturan yang berpihak pada keselamatan rakyat, bukan semata memperindah kota,” pungkas Vayireh.
Ia menegaskan, apabila pemerintah justru menghilangkan mata pencaharian rakyat atas nama penataan kota, maka kebijakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila.
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
