Marhaenist.id, Medan– Konferensi Daerah (Konferda) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Utara (Sumut) yang rencananya digelar sejak (7 s/d 10/11/2025) di Kota Medan menuai sorotan tajam dari para kader.
Alih-alih menjadi ajang konsolidasi ideologi dan kaderisasi demokratis, kegiatan tersebut justru diwarnai keterlambatan sidang dan dugaan intervensi dari sejumlah senior organisasi.
Kader Soroti Intervensi dan Ketidakjelasan Sidang
Acara yang dibuka oleh Ketua DPD Persatuan Alumni (PA) GMNI Sumatera Utara, Dr. Sutarto, M.Si, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumut, awalnya berjalan lancar dan penuh semangat perjuangan. Namun, selepas pembukaan, tidak satu pun persidangan terlaksana hingga Selasa (11/11/2025).
Sejumlah kader menilai kondisi ini menunjukkan hilangnya arah perjuangan ideologis GMNI di daerah. Mereka menuding adanya intervensi dari oknum senior yang berupaya mengarahkan dukungan kepada salah satu calon.
“Kami datang untuk berkonferda, bukan menonton permainan politik. Kalau semua sudah diatur oleh senior, untuk apa ada forum demokrasi?” tegas Josua Tamba, Ketua DPC GMNI Asahan.
Kader Terlantar, Logistik Tak Jelas
Selain stagnasi sidang, sejumlah pengurus DPC juga mengeluhkan kondisi logistik yang memprihatinkan. Banyak kader terlantar di Kota Medan karena masa sewa arena kegiatan telah habis, sementara jadwal sidang dan mekanisme pemilihan tak kunjung diumumkan.
“Kami di sini makan seadanya, bahkan minum pun beli sendiri. Ini sangat memalukan untuk organisasi sebesar GMNI. Apalagi kalau benar ada intervensi senior, itu pengkhianatan terhadap nilai-nilai marhaenisme,” ungkap Windi, Ketua DPC GMNI Kota Binjai.
Nilai Ideologis Bung Karno Dianggap Terkubur
Menurut Windi, kekecewaan kader mencuat karena GMNI dikenal sebagai organisasi ideologis yang menjunjung semangat nasionalisme, demokrasi, dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Namun semangat itu kini dianggap tercoreng oleh elit internal yang diduga mengendalikan arah konferda demi kepentingan tertentu.
“Senior seharusnya menjadi pembimbing, bukan dalang. Kalau kader tidak diberi ruang menentukan pilihan, maka hilanglah makna perjuangan itu sendiri,” tambah Josua.
Beberapa kader lain juga menilai intervensi senior sebagai bentuk pengkhianatan terhadap nilai dasar GMNI yang menempatkan independensi dan kesetaraan kader di atas segalanya.
“Senior seharusnya membimbing, bukan mengatur arah suara. Kalau senior ikut bermain, itu bukan membimbing — itu memperalat,” ujar salah satu Ketua DPC yang enggan disebutkan namanya.
Kader Desak DPD GMNI Bertindak Tegas
Situasi ini menimbulkan keprihatinan di kalangan kader dan pengurus DPC dari berbagai kabupaten/kota di Sumatera Utara. Mereka mendesak DPD GMNI Sumut agar segera mengambil langkah tegas untuk menyelamatkan marwah organisasi dan mengembalikan semangat marhaenisme sejati.
“Nilai-nilai Bung Karno tentang kemandirian berpikir dan keberanian bersuara kini seolah terkubur di bawah bayang-bayang intervensi dan kepentingan politik internal,” kata Windi.
Kini publik dan keluarga besar GMNI menanti, Apakah DPD GMNI Sumatera Utara mampu menyelesaikan polemik ini dengan kepala dingin dan mengembalikan semangat perjuangan ideologis, atau justru membiarkan organisasi ini terperosok menjadi panggung elitis yang kehilangan arah?
Satu hal yang pasti — roh perjuangan Bung Karno menangis di tanah Sumatera Utara, menyaksikan anak ideologisnya tersesat di jalan yang penuh kepentingan.
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
