Marhaenist.id, Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Raya mendesak Pemerintah DKI Jakarta untuk segera mengoreksi arah pembangunan ekonomi Ibu Kota yang dinilai semakin tergerus oleh kepentingan kapitalisme global.
Desakan tersebut mengemuka dalam Seri Diskusi Publik III yang digelar oleh DPD PA GMNI Jakarta Raya dalam rangkaian Pra Konferda V GMNI Jakarta Raya di Kantor DPP PA GMNI, Jakarta pada Sabtu (8/11/2025) dengan tema “Menumbuhkan Jakarta Kota Berdikari secara Ekonomi di Tengah Arus Globalisasi Dunia”.
Kegiatan diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya; Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea, Pakar Ekonomi Kerakyatan Ichsanuddin Noorsy, Ketua Komite II DPD RI Badikenita Sitepu, serta Ketua Kelompok Pangan dan Ekonomi Daerah Biro Perekonomian dan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Abdul Gofar Al Hakim.
Dalam diskusi tersebut pula, para narasumber menyoroti ketimpangan ekonomi dan lemahnya arah kebijakan yang berpihak pada rakyat di DKI Jakarta.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea, menilai sistem ekonomi nasional masih dikuasai oligarki dan berjalan tanpa kesinambungan.
“Sistem kita salah arah sejak reformasi. Pemimpin datang dan selalu buka jalan baru tanpa meneruskan yang lama. Akibatnya, pembangunan tidak pernah tuntas,” tegasnya.
Sementara itu, pakar ekonomi kerakyatan Ichsanuddin Noorsy mengkritik tata kelola pelayanan publik di Jakarta yang dinilainya jauh dari prinsip efisiensi dan keadilan.
“Dalam era digital, pelayanan publik seharusnya cepat, tepat, nyaman, dan efisien. Tapi di Jakarta, keempatnya justru tidak berjalan. Akibatnya, ekonomi rakyat makin tersisih,” ujarnya.
Noorsy juga memperingatkan bahwa konsep kota global justru membuat Jakarta semakin terjerat ketergantungan ekonomi.
“Makin rendah kemandirian, makin kuat Jakarta dihisap. Karena itu, arah kebijakan harus dikembalikan pada ekonomi kerakyatan,” tambahnya.
Ketua Harian DPP PA GMNI, Aruji Wahyono, menyoroti paradoks pembangunan Jakarta yang tampak megah di permukaan namun menyimpan ketimpangan mendalam.
“Jakarta ini kota yang tidak pernah tidur, pusat pemerintahan, ekonomi, dan politik. Tapi di balik gemerlapnya, ada ketimpangan, harga tanah melambung, kesempatan usaha belum merata,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa gagasan ekonomi berdikari ala Bung Karno menjadi solusi relevan bagi arah pembangunan Ibu Kota.
“Berdikari bukan berarti menutup diri, tapi memastikan kemandirian bangsa dalam menghadapi arus global,” jelas Aruji.
Dari sisi kebijakan daerah, Ketua Komite II DPD RI Badikenita Sitepu menekankan pentingnya keberanian politik dalam membenahi arah pembangunan Jakarta.
Ia mendorong Pemprov DKI untuk mengoptimalkan potensi lokal, terutama sektor UMKM dan wisata maritim.
“Kalau mau Jakarta kuat, jangan hanya bicara soal investasi besar, tapi dorong potensi lokal seperti UMKM dan wisata maritim. Kepulauan Seribu bisa jadi Maldives-nya Indonesia kalau dikelola dengan visi ekonomi rakyat,” ujarnya.
DPD PA GMNI Jakarta Raya juga menegaskan, pembangunan Ibu Kota harus tetap berpijak pada Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Diskusi publik tersebut menjadi ruang konsolidasi ideologis sekaligus forum perumusan rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
