Marhaenist.id, Jakarta — Di tengah menguatnya isu reshuffle kabinet, nama Sugiono kian mencuat sebagai figur yang dinilai layak mengemban tanggung jawab strategis yang lebih luas di pemerintahan.
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menilai rekam jejak Sugiono menunjukkan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni, khususnya dalam mengelola kebijakan lintas sektor dengan perspektif kenegaraan, bukan sektoral.
Wakil Ketua Umum DPP GMNI, Tulus Lumbantoruan, menegaskan bahwa pengalaman Sugiono di panggung diplomasi internasional menjadi modal penting untuk memimpin Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), yang memiliki kompleksitas persoalan tinggi.
“Pembangunan manusia hari ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika global. Isu pangan, kesehatan, pendidikan, migrasi, hingga perlindungan warga negara saling berkaitan. Pengalaman Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri memberi perspektif yang utuh dan komprehensif terhadap tantangan tersebut,” ujar Tulus dalam keterangannya di Jakarta.
Menurut GMNI, pendekatan diplomasi yang selama ini dijalankan Sugiono mencerminkan karakter kepemimpinan yang tenang, terukur, dan berpijak pada kepentingan nasional.
Karakter ini dinilai relevan untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dalam urusan pembangunan manusia, yang selama ini kerap dihadapkan pada ego sektoral serta tumpang tindih kebijakan.
Tulus menambahkan, posisi Menko PMK membutuhkan figur yang mampu membaca persoalan secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif.
“Mengurus pembangunan manusia bukan hanya soal program, tetapi soal arah kebijakan. Diperlukan pemimpin yang terbiasa berpikir strategis, lintas batas, serta memahami dampak kebijakan terhadap rakyat kecil. Dari rekam jejaknya, Sugiono menunjukkan kapasitas tersebut,” tegasnya.
GMNI juga menekankan bahwa penguatan koordinasi pembangunan manusia ke depan harus berorientasi pada keadilan sosial, perlindungan kelompok rentan, serta keberpihakan nyata kepada rakyat.
Dalam konteks ini, pengalaman internasional Sugiono justru dipandang sebagai nilai tambah, karena mampu memperluas horizon kebijakan nasional tanpa kehilangan pijakan kebangsaan.
“Ini bukan soal jabatan, tetapi soal kebutuhan negara. Dan negara hari ini membutuhkan figur yang matang, berpengalaman, serta tidak reaktif dalam mengambil keputusan,” pungkas Tulus.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
