Marhaenist – Sektor pertanian yang menjadi tempat bagi mayoritas rakyat Indonesia menggantungkan hidup dan kesehariannya perlu mendapatkan dukungan lebih besar dari negara. Demikian dikemukakan Sekretaris Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI), Jan Prince Permata dalam seminar bertema “Transformasi Digital Peluang dan Tantangan untuk Pembangunan Ekonomi di Era Disrupsi” yang digelar Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Surabaya di Balai Pemuda, Surabaya, Sabtu (18/03/2023).
Jan menjelaskan sektor pertanian, termasuk di dalamnya kehutanan dan perikanan perlu mendapat dukungan lebih besar dalam kebijakan dan anggaran pembangunan. Selain menyerap tenaga kerja terbesar, penguatan sektor ini juga mempercepat pengurangan penduduk miskin.
“Sekitar 29 persen rakyat kita bekerja di sektor pertanian, namun sekitar 50 persen orang miskin di Indonesia ada di sektor ini. Oleh karena itu, pertanian perlu didukung lebih besar,” kata Jan.
Selain sektor pertanian, Jan juga menyarankan agar dukungan lebih besar perlu dilakukan terhadap usaha mikro di Tanah Air.
“Sebanyak 98,68 persen pelaku usaha di Indonesia adalah usaha mikro dengan menyerap 89 persen tenaga kerja serta menyumbang 37,8 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Menurut Jan, transformasi digital dan disrupsi di sektor ekonomi juga turut mendorong sektor usaha mikro ikut beradaptasi. Data menunjukkan sekitar 24,42 persen usaha mikro kecil menengah (UMKM) atau 16 juta unit usaha yang telah terhubung dengan ekosistem digital atau e-commerce.
“Usaha mikro perlu dukungan agar lebih banyak terkoneksi dengan ekosistem digital” ujarnya.
Pembicara lainnya dalam seminar yang dibarengi dengan pelantikan Pengurus DPC GMNI Surabaya Periode 2022 – 2024 adalah Anas Karno, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya. Anas menuturkan pertumbuhan signifikan UMKM di Kota Surabaya di tengah arus transformasi digital.
“Ada sekitar 80 ribu UMKM di Kota Surabaya dan ini terus bertambah,” kata Anas.
Acara ini juga dihadiri Staf Ahli Walikota Surabaya Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Afghani Wardana, Kasat Intelkam Polres Pelabuhan Tanjung Perak, AKP Mohamad Djupri, Ketua Umum dan Sekjen DPP GMNI, para pengurus, anggota GMNI Kota Surabaya dan Jawa Timur serta perwakilan sejumlah organisasi kemahasiswaan di Kota Surabaya.
