Marhaenist.id – Nilai tukar rupiah kembali mencatat rekor terlemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan Selasa (13/1/2026). Rupiah di pasar spot ditutup melemah 0,13 persen ke level Rp16.877 per dolar AS, sementara Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) Bank Indonesia berada di Rp16.875 per dolar AS. Namun, angka-angka ini sesungguhnya hanya gejala permukaan dari persoalan yang jauh lebih dalam.
Pelemahan rupiah bukan sekadar fluktuasi moneter, melainkan refleksi ketegangan antara budaya geopolitik Nusantara dan tata ekonomi global yang dikuasai logika finansial spekulatif. Sejak 2025, rupiah bergerak dalam tekanan struktural yang menunjukkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan watak geopolitiknya sendiri.
Budaya geopolitik Nusantara lahir dari sejarah panjang perlawanan terhadap dominasi eksternal. Politik non-blok, kemandirian nasional, dan penolakan terhadap ketergantungan menjadi napas utama diplomasi Indonesia sejak awal kemerdekaan.
Namun dalam arena ekonomi global kontemporer, prinsip tersebut belum sepenuhnya menjelma menjadi kemandirian struktur produksi. Rupiah akhirnya lebih sering dibaca pasar sebagai objek spekulasi, bukan sebagai representasi kekuatan ekonomi rakyat.
Proyeksi pelemahan rupiah hingga mendekati Rp17.000 per dolar AS pada akhir 2026, sebagaimana disampaikan ekonom global, menegaskan satu hal penting: Indonesia masih dipersepsikan sebagai ruang parkir modal jangka pendek, bukan sebagai jangkar ekonomi berjangka panjang. Ini bukan semata soal sentimen, melainkan soal siapa yang menguasai mesin produksi nasional.
Fakta bahwa Indonesia mencatat surplus neraca perdagangan selama 67 bulan berturut-turut hingga November 2025 justru memperkuat paradoks tersebut. Surplus dagang tidak otomatis memperkuat rupiah karena nilai tukar hari ini tidak lagi ditentukan oleh ekspor-impor semata, melainkan oleh arus modal dan struktur kepemilikan ekonomi. Selama arus keluar masuk dana portofolio lebih dominan dibandingkan investasi produktif, rupiah akan terus rentan diguncang.
Dalam perspektif Marhaenisme, kondisi ini menyingkap kegagalan mendasar: ekonomi nasional masih terlalu bertumpu pada modal finansial yang tidak berakar, sementara kekuatan produksi rakyat, industri nasional, tenaga kerja, dan nilai tambah domestik, belum menjadi poros utama. Marhaenisme tidak menolak investasi, tetapi menolak ekonomi yang menjadikan rakyat sekadar penonton di tanahnya sendiri.
Berbagai kebijakan strategis telah diklaim sebagai solusi, mulai dari hilirisasi sumber daya alam hingga insentif investasi besar-besaran. Namun selama kebijakan tersebut belum secara nyata menggeser kepemilikan, penguasaan teknologi, dan kontrol produksi ke tangan rakyat, maka yang tumbuh bukanlah kedaulatan ekonomi, melainkan ketergantungan baru dalam wajah modern.
Pelemahan rupiah hari ini dengan demikian adalah cermin krisis penerjemahan budaya geopolitik Nusantara ke dalam sistem ekonomi nasional. Indonesia secara politik berbicara tentang kedaulatan, tetapi secara ekonomi masih tunduk pada ritme modal global. Selama kontradiksi ini tidak diselesaikan, rupiah akan terus menjadi korban dari pertarungan yang tidak seimbang.
Tantangan sejati ke depan bukan sekadar menjaga stabilitas nilai tukar melalui instrumen moneter, melainkan menegakkan Marhaenisme sebagai fondasi ekonomi nasional, menggeser orientasi dari spekulasi ke produksi, dari modal cepat ke kerja rakyat, dari angka ke kedaulatan.
Ketika Marhaen kembali menjadi pusat kebijakan, rupiah tidak hanya bertahan, tetapi menjelma sebagai simbol hidup dari budaya geopolitik Nusantara yang merdeka dan berdaulat.***
Penulis: Bayu Sasongko, Pengamat Budaya Geopolitik Nusantara, Alumni GMNI.
