Marhaenist.id – Momentum pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di wilayah Maluku Barat Daya menjadi perhatian besar masyarakat lokal. Mendekati tahapan pemilu, masyarakat semakin antusias dan berpartisipasi lebih aktif dalam proses demokrasi.
Kandidat yang memenuhi syarat bermunculan untuk posisi Bupati dan Wakil Bupati, yang menawarkan visi dan misi berbeda untuk kemajuan dan pengembangan daerah lebih lanjut. Selain itu, mendukung beragam elemen masyarakat, termasuk generasi muda dan generasi milenial, juga penting untuk menghasilkan pemimpin yang efektif dan responsif.
Kini mulai terlihat berbagai upaya yang dilakukan oleh para Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati dalam merebut rekomendasi partai sebagai salah satu syarat untuk memenuhi 20% dari jumlah kursi legislatif untuk mendaftar di Komisi Pemilihan Umum pada 27 Agustus 2024 mendatang.
Namun, samapai detik ini, belum ada pasangan calon yang memberikan konsep mengenai arah perjuangannya sebagai turunan Visi & Misi. Untuk itu perlu didudukan sejak dini sehingga bisa juga menjadi acuan bagi para pasangan calon dalam menatap Kabupaten Maluku Barat Daya 5 tahun kedepan.
Para Pemimpin/Bupati MBD Periode 2024-2029 harus mampu mengembalikan prinsip pemerintahan yang berfokus pada “Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial sesuai dengan pandangan Bung Karno Bahwasanya, Pemerintah harus berperan sebagai sarana untuk mengakhiri penderitaan manusia dan meningkatkan kesejahteraan umum”.
Pemimpin masa depan negeri ini harus menggunakan pandangan Bung Karno sebagai kompas dalam menjalankan roda pemerintahan sehingga praktek tersebut harus didasarkan pada keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat, kemudian fokus dari prinsip-prinsip ini adalah untuk mengadvokasi kebutuhan rakyat, melindungi hak-hak dasar, dan secara aktif melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
Untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut ada beberapa langkah bijak yang harus ditempuh oleh Pemimpin Masa Depan Kabupaten Maluku Barat Daya Periode 2024-2029 antara lain:
1. Transparansi dan Akuntabilitas
Tata kelola yang baik memerlukan transparansi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan anggaran. Semua kebijakan dan semua penggunaan sumber daya publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kemudian harus ada juga sistem pemantauan yang kuat dan independen untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
2. Partisipasi Masyarakat
Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme konsultasi publik, musyawarah dan referendum mengenai isu-isu penting. Partisipasi masyarakat tidak hanya meningkatkan legitimasi kebijakan tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
3. Pembangunan yang memenuhi kebutuhan masyarakat
Kebijakan pembangunan harus fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja. Pembangunan ekonomi harus bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta memberdayakan masyarakat yang paling rentan.
4. Keadilan Sosial
Pemerintah harus memastikan distribusi sumber daya yang adil dan merata. Kebijakan fiskal dan moneter harus dirancang untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Program perlindungan sosial perlu diperkuat untuk memberikan jaminan kepada kelompok yang kurang beruntung.
5. Penguatan Lembaga Demokrasi
Lembaga demokrasi seperti parlemen, partai politik, dan lembaga peradilan harus diperkuat agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Lembaga-lembaga ini harus bebas dari pengaruh politik dan harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum.
Hal-hal prinsip yang telah dijelaskan diatas, harapannya siapapun dia yang nantinya dipercayakan oleh Rakyat untuk Memimpin Kabupaten Maluku Barat Daya 5 tahun kedepan dapat mampu mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dengan gaya dan tipe bahkan pengalaman maupun latar belakang konsentrasi dari pasangan masing-masing sehingga dalam kerja 5 tahunan dapat berkolaborasi dalam menjalankan roda pemerintahan dengan lebih memprioritaskan Fasilitas maupun Sumber Daya Manusia di semua bidang, kemudian juga dapat mampu menyesuaikan program-program tersebut dengan Kondisi dan Kebutuhan Rakyat hari ini tanpa mengesampingkan Nilai-nilai adat dan Budaya Ina-Nara Ama-Syali di Bumi Kalwedo.***
Penulis: Jois Krestofol Esauw Mantan Ketua DPC GMNI Tanimbar.
