Marhaenist.id, Jakarta – Proposal 10 poin yang diajukan Iran kepada Amerika Serikat dalam perundingan di Islamabad pada April 2026 dinilai sebagai langkah strategis yang berpotensi mengubah tatanan maritim global secara fundamental.
Peneliti Indonesian Public Institute, Dr. Yulis Susilawaty, menyebut bahwa langkah Iran bukan sekadar manuver diplomatik biasa, melainkan bagian dari upaya besar untuk mendefinisikan ulang keseimbangan kekuatan di kawasan Timur Tengah, khususnya terkait kontrol atas jalur energi dunia.
“Ini bukan hanya proposal teknis, melainkan sebuah naskah geopolitik baru. Iran sedang mentransformasikan posisi geografisnya menjadi instrumen politik yang aktif dan koersif,” ujar Yulis dalam keterangannya kepada Marhaenist.id, Rabu (8/4/2026).
Selat Hormuz Jadi Instrumen Politik
Menurut Yulis, Selat Hormuz kini tidak lagi dipandang sebagai jalur pelayaran internasional semata, tetapi telah berubah menjadi alat tawar strategis Iran dalam percaturan global.
Salah satu poin paling kontroversial dalam proposal tersebut adalah rencana pengenaan biaya transit sebesar 2 juta dolar AS per kapal yang melintasi selat tersebut.
“Ini merupakan tantangan langsung terhadap prinsip kebebasan navigasi global. Iran mencoba menggeser paradigma dari laut sebagai ruang bebas menjadi ruang yang tunduk pada kedaulatan penuh negara,” jelasnya.
Respons Dunia Dinilai Terlambat
Yulis yang juga merupakan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) juga menyoroti sikap dunia internasional yang selama ini cenderung pasif terhadap eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, “diamnya” negara-negara besar justru membuka ruang bagi Iran untuk memperkuat posisi tawarnya dimata dunia.
“Ketergantungan global terhadap energi membuat banyak negara memilih untuk tidak bereaksi tegas. Iran membaca situasi ini sebagai peluang strategis,” katanya.
Dorong Hegemoni Regional Baru
Selain isu maritim, proposal tersebut juga mencakup tuntutan penarikan pasukan tempur Amerika Serikat dari kawasan Asia Barat. Langkah ini dinilai sebagai upaya Iran untuk membangun arsitektur keamanan regional yang lebih mandiri.
“Dengan mengurangi kehadiran kekuatan ekstra-regional, Iran ingin menjadi aktor dominan dalam menjaga stabilitas kawasan,” ujar Yulis.
Ia juga menilai langkah Iran memasukkan kelompok seperti Hizbullah dan Houthi ke dalam dinamika perundingan sebagai bentuk legitimasi terhadap strategi kekuatan asimetris
Dunia di Persimpangan
Lebih lanjut, Yulis menegaskan bahwa dunia saat ini berada pada titik krusial. Keputusan menerima atau menolak proposal Iran akan membawa konsekuensi besar bagi stabilitas global.
“Menerima berarti dunia harus membayar mahal untuk stabilitas. Menolak berarti siap menghadapi ketidakpastian di jalur utama distribusi energi global,” pungkasnya.
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
