Marhaenist.id, Jakarta – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Raya gelar Diskusi Publik Edisi III bertajuk “Komitmen Negara Hadir atas Layanan Jaminan Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan” di Kantor DPP PA GMNI, Jakarta Pusat, Sabtu (22/11/2025).
Acara ini merupakan rangkaian pra-Konferensi Daerah (Konferda) V PA GMNI Jakarta Raya yang akan digelar pada 13 Desember 2025 mendatang.
Hadir sebagai pembicara utama mantan Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute Karyono Wibowo, serta perwakilan Kementerian Sosial RI AJ Susmana.
Turut memberikan sambutan Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya Ario Sanjaya, Wakil Ketua Umum DPP PA GMNI Ugik Kurniadi, dan Ketua Panitia Lukman Hakim.
Anies mengawali paparannya dengan refleksi pengalamannya memimpin Jakarta. Ia menyebut ketimpangan ekstrem masih menjadi ciri khas ibu kota meski Jakarta telah masuk kategori kota global dengan pendapatan per kapita setara kota-kota besar dunia.
“Di Jakarta ini kekayaan dan kemiskinan ekstrem berdampingan. Air untuk wudhu di Ciganjur segar, di Penjaringan seperti berminyak,”kata Anies.
Menurutnya, selama distribusi ekonomi primer belum adil, beban redistribusi melalui pajak dan bansos akan terus membengkak.
Anies menekankan prinsip ekonomi Marhaenis, alat produksi harus setara dan negara wajib mengintervensi pasar agar berkeadilan. Ia mencontohkan kebijakannya dulu yang berhasil meningkatkan jumlah pelaku usaha mikro-kecil dengan NIB dan NPWP dari kurang 20 ribu menjadi hampir 400 ribu.
“Yang kecil harus kita besarkan tanpa mengecilkan yang besar. Masukkan mereka ke pasar digital raksasa agar bisa menikmati porsi kesejahteraan yang setara,” tegas Anies.
Karyono Wibowo menyoroti masih maraknya korupsi bantuan sosial dan ketidaktepatan sasaran. Ia mengapresiasi lahirnya UU SJSN 2004, namun implementasinya masih perlu transformasi besar.
“Program bansos harus masuk RPJMN dan pendekatan berbasis data tunggal yang benar-benar terbuka agar tidak ada lagi kongkalikong,” katanya.
Karyono juga mengingatkan aroma politisasi bansos menjelang tahun-tahun politik.
Perwakilan Kemensos AJ Susmana memaparkan langkah besar pemerintahan Prabowo-Gibran dalam penanganan kemiskinan, yakni penggantian Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Sekarang penerima bansos ditentukan berdasarkan desil 1–4 berdasarkan pengeluaran per bulan. Desil 1 misalnya pengeluaran di bawah Rp1 juta per bulan,” jelas Susmana.
Ia menyebut saat ini terdapat 24 juta penduduk miskin dan hampir 30 juta penduduk miskin ekstrem. Pemerintah juga sedang mempercepat program Sekolah Rakyat (166 sekolah sudah berjalan, target 500 sekolah di seluruh kabupaten/kota) untuk memutus rantai kemiskinan secara struktural.
“Masyarakat bisa ikut memperbaiki data melalui aplikasi Cek Bansos. Kini anggota dewan tidak lagi bisa ‘minta jatah’ 1.000 paket seenaknya; semua harus sesuai DTSEN,” tegas Susmana.
Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya Ario Sanjaya menyatakan Jakarta tidak bisa berdiri sendiri tanpa campur tangan dan komitmen pemerintah pusat, terutama di bidang regulasi jaminan sosial dan pendidikan.
Sementara Wakil Ketua Umum DPP PA GMNI Ugik Kurniadi mengingatkan bahwa taraf hidup layak bagi warga Jakarta masih jauh dari kata cukup.
“Di Galur, Kemayoran, dan banyak kawasan lain masih terlihat jelas ketimpangan. Apalagi kalau nanti Jakarta benar-benar bukan ibu kota negara lagi,” ujarnya.
Konferda V DPD PA GMNI Jakarta Raya akan dibuka langsung oleh Gubernur DKI Jakarta terpilih Pramono Anung pada 13 Desember 2025 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta.
Diskusi juga diakhiri dengan komitmen bersama bahwa negara harus hadir secara nyata, bukan hanya melalui bansos, melainkan juga melalui keadilan distribusi ekonomi agar rakyat kecil tidak terus-menerus bergantung pada bantuan negara.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Trian Walem.
