Marhaenist.id, Jakarta – Bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Nasional 2026, Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (PERISAI) menggelar aksi massa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan seruan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai semakin tunduk pada kepentingan imperialisme global.
Dengan mengusung tema “Mari Bung Rebut Kembali Kedaulatan, Lawan Rezim Fasis Prabowo-Gibran”, aksi ini menjadi bentuk kritik keras terhadap arah kebijakan politik, ekonomi, dan pertahanan pemerintahan saat ini.
Juru Bicara Aliansi PERISAI, Deodatus Sunda, SE atau yang akrab disapa Dendy SE, menyampaikan bahwa lebih dari satu abad setelah lahirnya kesadaran nasional melalui organisasi perjuangan rakyat, kondisi kedaulatan Indonesia justru dinilai semakin terancam oleh kepentingan asing.
Menurutnya, keterlibatan Presiden Prabowo dalam Board of Peace (BoP), posisi sebagai wakil komandan dalam International Stabilization Force (ISF), hingga pembaruan kerja sama pertahanan Major Defense Cooperation Partnership (MDCP) dengan Amerika Serikat merupakan bentuk nyata penyerahan kedaulatan bangsa kepada kekuatan imperialis.
“Keterlibatan Prabowo dalam Board of Peace (BoP), posisi sebagai wakil komandan dalam International Stabilization Force (ISF), serta penandatanganan pembaruan perjanjian pertahanan MDCP dengan Amerika Serikat adalah bukti nyata pelacuran kedaulatan bangsa,” tegas Dendy SE di sela-sela aksi.
Aliansi PERISAI juga menyoroti penandatanganan Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan pemerintahan Amerika Serikat di bawah Donald Trump. Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat kedaulatan ekonomi nasional.
Selain itu, rezim saat ini disebut aktif membangun hubungan diplomatik yang dianggap menguntungkan negara-negara imperialis seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan. Pemerintah dinilai membuka ruang eksploitasi sumber daya alam nasional serta menjadikan tenaga kerja murah dan pasar domestik sebagai alat kepentingan asing.
“Prabowo telah bertindak sebagai makelar yang menjajakan setiap jengkal tanah dan sumber daya alam milik rakyat, bermodalkan jaminan tenaga kerja murah serta pasar domestik untuk menampung barang over-production milik imperialis,” lanjutnya.
Dalam aksi tersebut, Aliansi PERISAI juga menyampaikan sepuluh tuntutan sikap politik kepada DPR RI dan Pemerintah Republik Indonesia, di antaranya menolak imperialisme, menolak ART, menolak militerisme di sektor sipil dan agraria, mendesak DPR menggunakan hak interpelasi, hingga menghentikan tindakan represif terhadap ruang demokrasi rakyat.
Mereka juga menolak keterlibatan unsur militer dalam program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) serta mendesak pemerintah memperbaiki kebijakan fiskal dan moneter yang dinilai memicu krisis ekonomi dan melemahnya nilai tukar rupiah.
Aliansi PERISAI menegaskan bahwa aksi peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini merupakan langkah awal untuk membangun gelombang perlawanan rakyat yang lebih besar apabila pemerintah dan parlemen tidak segera mengembalikan kedaulatan nasional secara penuh serta menghentikan praktik militerisme di ranah sipil.
“Perjuangan rakyat untuk merebut kembali kedaulatan bangsa tidak boleh berhenti. Hari ini adalah awal dari konsolidasi perlawanan yang lebih luas,” tutup pernyataan dari Aliansi PERISAI.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
