Marhaenist.id, Bandung — Jaringan Aktivis ’98 lintas kota menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam momentum peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika 1955, Minggu (19/4/2026).
Dalam pernyataan tertulisnya, Aktivis ’98 menegaskan pentingnya menjadikan Dasa Sila Bandung sebagai pijakan utama dalam merumuskan kebijakan nasional, khususnya di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
“Bahwa pilihan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran untuk bergabung dengan Board of Peace (BOP) adalah wujud nyata dari pengkhianatan Dasa Sila Bandung 1955,” demikian pernyataan Aktivis ’98.
Mereka menilai langkah tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tetap selaras dengan prinsip kedaulatan, kesetaraan, serta non-intervensi dalam hubungan internasional, sebagaimana tertuang dalam Dasa Sila Bandung.
Selain isu politik luar negeri, Aktivis ’98 juga menyoroti kondisi demokrasi dan penegakan hukum di dalam negeri.
Sorotan tersebut turut dikaitkan dengan capaian Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang berada pada angka 34 dari 100, yang dinilai masih menunjukkan tantangan serius dalam pemberantasan korupsi.
Di bidang ekonomi, Aktivis ’98 mengkritisi kebijakan yang mengarah pada liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi.
Mereka menekankan perlunya penguatan peran negara agar tetap sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Selain itu, mereka juga menyinggung warisan kebijakan Letter of Intent (LoI) dengan International Monetary Fund sebagai bagian dari dinamika kebijakan ekonomi nasional.
Sementara itu, dalam aspek budaya, Aktivis ’98 mengingatkan pentingnya menjaga identitas nasional di tengah arus globalisasi, termasuk melalui perlindungan terhadap masyarakat adat.
Melalui refleksi ini, Aktivis ’98 mendorong agar nilai-nilai Dasa Sila Bandung tidak hanya diperingati secara seremonial, tetapi juga diimplementasikan secara konsisten dalam berbagai kebijakan strategis nasional.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
