Marhaenit.id, Jakarta — Pernyataan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menanggapi seruan “taubat nasuha” dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PMK) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menuai beragam tafsir di ruang publik.
Sejumlah pihak menilai respons tersebut bukan sekadar sindiran personal, melainkan bagian dari upaya menjaga stabilitas politik dan pemerintahan.
Isu ini juga mengemuka dalam program Akurat Talk yang tanyang di Channel YouTube Akurat.co pada Jumat (12/12/2025), yang dipandu Aldi Gultom dengan narasumber Karyono Wibowo sebagai Pengamat Politik Indonesia.
Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa sebelumnya Cak Imin menyerukan agar sejumlah menteri melakukan evaluasi mendalam atau “taubat nasuha” terkait kebijakan pemerintah, khususnya dalam penanganan bencana di Sumatera yang bersinggungan dengan isu lingkungan dan sumber daya alam.
Menanggapi hal itu, Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa evaluasi diri seharusnya dilakukan oleh semua pihak, termasuk Cak Imin sendiri. Ia juga menekankan posisinya sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau pertobatan nasuha, Cak Imin juga pertobatan nasuha-lah. Semua kita harus evaluasi diri. Yang bisa perintah saya adalah Presiden Prabowo. Saya bekerja di bawah beliau dan fokus menjalankan urusan rakyat,” ujar Bahlil sebagaimana dikutip dalam acara tersebut.
Pengamat politik Karyono Wibowo menilai pernyataan Bahlil dapat dipahami dalam dua kerangka. Pertama, sebagai respons atas kritik yang disampaikan Cak Imin. Kedua, sebagai penegasan posisi politik Bahlil yang berada langsung di bawah komando Presiden.
“Pernyataan Bahlil ini bisa ditafsirkan sebagai respons terhadap kritik Cak Imin. Dan bisa juga dilihat sebagai penegasan bahwa Bahlil berada dalam komando Presiden Prabowo Subianto, bukan hanya sekadar balas menyindir,” kata Karyono.
Diskusi juga menyinggung usulan Bahlil terkait pembentukan koalisi permanen yang disampaikannya dalam pidato peringatan HUT Partai Golkar. Dalam pidato tersebut, Bahlil menilai pemerintahan yang kuat membutuhkan stabilitas jangka panjang hingga 2029.
“Partai Golkar berpandangan pemerintahan yang kuat dibutuhkan stabilitas. Lepas dari sekadar koalisi ‘in-out’, kita butuh koalisi permanen untuk kepastian sampai 2029,” ujar Bahlil.
Menurut Karyono, gagasan koalisi permanen tersebut oleh sebagian kalangan dibaca sebagai pesan politik kepada elite lain di pemerintahan agar tidak mendominasi narasi kekuasaan.
Namun, Partai Golkar menegaskan bahwa usulan tersebut tidak ditujukan kepada pihak tertentu, melainkan semata-mata demi menjaga stabilitas pemerintahan.
Dalam penutup diskusi, Akurat Talk menyoroti bahwa dinamika antara Bahlil dan Cak Imin mencerminkan kompleksitas hubungan antar elite kabinet.
Perdebatan yang bermula dari kritik kebijakan berkembang menjadi diskursus lebih luas tentang arah politik pemerintahan, stabilitas koalisi, serta fokus pemerintah dalam menjalankan agenda ekonomi dan penanganan bencana untuk kepentingan rakyat.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
