Marhaenist.id, Jember — Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jember menyoroti kondisi internal Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Jawa Timur (Jatim) yang dinilai tengah mengalami keretakan organisasi dan krisis arah gerakan.
Sorotan ini mencuat di tengah polemik keterlibatan organisasi mahasiswa dalam agenda Misi Dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Palangkaraya dan Kuala Lumpur.
Wakil Ketua Bidang Politik DPC GMNI Jember, Mochammad Faizin, menyampaikan bahwa persoalan mendasar tidak hanya terletak pada keikutsertaan organisasi mahasiswa dalam agenda tersebut, tetapi juga pada munculnya kritik dari internal GMNI Jatim sendiri yang disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD GMNI Jatim, Kelvin Arisudin.
Menurut Faizin, kondisi tersebut mencerminkan adanya ketidaksinkronan dan lemahnya komunikasi internal dalam tubuh organisasi.
Ia menilai, sebagai bagian dari Cipayung Plus Jawa Timur, DPD GMNI Jawa Timur semestinya memahami dan mengawal setiap agenda yang diikuti secara kolektif.
“Ironisnya, kritik terhadap agenda tersebut justru muncul dari internal DPD GMNI Jatim sendiri. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius terkait fungsi dan tanggung jawab struktural yang seharusnya memastikan setiap langkah organisasi berada dalam koridor musyawarah mufakat,” ujar Faizin, Jumat (8/5/2026).
Lebih lanjut, DPC GMNI Jember menilai situasi ini mencerminkan degradasi prinsip kolektivitas kepemimpinan dalam organisasi. Organisasi perjuangan dinilai mulai bergeser menjadi sekadar formalitas struktural yang kehilangan semangat dialektika dan musyawarah kader.
Selain persoalan komunikasi internal, GMNI Jember juga menyoroti mandeknya proses regenerasi kepemimpinan di tubuh DPD GMNI Jatim dikarenakan Ketua DPD GMNI Jatim periode 2023–2025, Hendra Prayogi, hingga saat ini belum melaksanakan Konferensi Daerah (Konferda), meskipun masa kepengurusan telah mendekati batas sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga GMNI.
“Keterlambatan pelaksanaan Konferda bukan sekadar persoalan administratif, tetapi merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan regenerasi kepemimpinan dalam organisasi,” tegas Faizin.
DPC GMNI Jember juga mengkritik minimnya respons DPD GMNI Jawa Timur terhadap berbagai persoalan kerakyatan di daerah. Isu-isu strategis seperti konflik agraria, eksploitasi buruh, ketimpangan ekonomi, hingga persoalan lingkungan dinilai belum mendapatkan perhatian serius dalam bentuk kajian maupun sikap organisasi.
Terkait Misi Dagang Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang mencatat nilai transaksi hingga triliunan rupiah, DPC GMNI Jember menilai hal tersebut seharusnya menjadi momentum refleksi terhadap kondisi ekonomi rakyat, khususnya petani tembakau di Jember.
“Di tengah besarnya nilai perdagangan, persoalan kesejahteraan petani tembakau justru luput dari perhatian. Ketimpangan harga, ketergantungan pada tengkulak, dan lemahnya perlindungan terhadap petani kecil masih menjadi persoalan nyata yang belum tersentuh secara serius,” jelasnya.
DPC GMNI Jember juga mengingatkan bahwa kedekatan organisasi mahasiswa dengan lingkaran kekuasaan berpotensi melemahkan independensi gerakan serta fungsi kontrol sosial.
Sebagai penutup, DPC GMNI Jember mendesak DPD GMNI Jawa Timur untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh melalui penguatan kaderisasi ideologis, perbaikan konsolidasi internal, serta percepatan pelaksanaan Konferda guna menjaga marwah organisasi yang demokratis dan menjamin keberlanjutan regenerasi kepemimpinan.***
Penulis: Redaksi/Editor: Redaksi.
