Marhaenist.id, Jakarta – Akademisi sekaligus Praktisi Ekonomi dan Keterbukaan Informasi, Andi Aditya, memberikan respons tegas terkait musibah dugaan keracunan makanan yang menimpa sedikitnya 135 siswa dan guru di wilayah Duren Sawit, Jakarta Timur.
Data per 3 April 2026 mencatat korban tersebar di SDN Pondok Kelapa 01, 07, 09, serta SMAN 91 Jakarta, dengan belasan korban harus menjalani rawat inap di berbagai rumah sakit.
Andi Aditya menilai insiden ini sebagai alarm keras bagi pemerintah dalam mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menekankan dua aspek krusial: Akuntabilitas Ekonomi dan Hak Atas Informasi.
Transparansi Vendor dan Rantai Pasok
Andi yang juga merupakan mantan Ketua DPD GMNI DKI Jakarta mendesak pemerintah untuk membuka identitas vendor penyedia makanan di lokasi tersebut sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.
“Masyarakat berhak tahu siapa penyedianya dan bagaimana standar prosedur operasional (SOP) yang mereka jalankan. Dalam perspektif ekonomi, efisiensi anggaran dalam program MBG jangan sampai mengabaikan kualitas bahan baku dan higienitas,” tegas Andi, Jumat (2/4/2026).
Audit Menyeluruh Program MBG
Sebagai praktisi ekonomi, Andi menyoroti perlunya audit terhadap proses tender dan pengawasan di lapangan. Ia mempertanyakan sistem monitoring yang dilakukan oleh Satlak Pendidikan maupun Dinas terkait sebelum makanan didistribusikan ke siswa.
“Kita tidak boleh hanya fokus pada pengobatan korban, tetapi juga harus mengusut tujuannya: apakah ada maladminstrasi dalam pemilihan rekanan atau kelalaian dalam kontrol kualitas (Quality Control)?” tambahnya.
Jaminan Keamanan Pangan bagi Siswa
Andi Aditya meminta Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk segera merilis hasil uji laboratorium secara jujur ke publik. Hal ini penting guna meredam kepanikan orang tua murid dan memastikan bahwa program MBG tetap layak dilanjutkan dengan pengawasan yang jauh lebih ketat.
“Kejadian ini sangat mencederai semangat program peningkatan gizi nasional. Jika tidak ada tindakan tegas terhadap oknum atau vendor yang lalai, kepercayaan publik terhadap kebijakan ini akan runtuh secara sistemik,” tutup Andi.
Hingga saat ini, laporan sementara menunjukkan 135 orang terdampak, dengan rincian 15 siswa masih dalam perawatan intensif di RSUD Duren Sawit, RS Harum, dan RS Islam Pondok Kopi.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
Andi Aditya
Akademisi & Praktisi Ekonomi dan Keterbukaan Informasi
