Marhaenist.id, Halut — Sukacita Natal berubah menjadi duka mendalam bagi masyarakat Loloda Utara. Buruknya infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah tersebut kembali menelan korban jiwa, menegaskan bahwa persoalan aksesibilitas yang telah lama menjadi kebutuhan mendesak tak kunjung mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Halmahera Utara, Erik R. Sibu, menyampaikan desakan keras kepada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara agar segera bertanggung jawab atas tragedi yang kembali terjadi.
“Aktor-aktor kebijakan daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, memiliki peran konstitusional yang wajib dijalankan. Ini bukan sekadar tanggung jawab politik, tetapi juga tanggung jawab moral demi mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. Jika tidak ada tindakan serius, kerusakan jalan Loloda Utara akan terus menjadi ujian bagi nyawa-nyawa selanjutnya,” tegas Erik, Kamis (11/12/2025).
Erik mengungkapkan, infrastruktur jalan di Loloda Utara sudah puluhan tahun terbengkalai tanpa kepastian pembangunan. Teranyar, pada 10 Desember 2025, seorang warga Loloda Utara meninggal dunia saat dirujuk dari Puskesmas Dorume menuju RSUD Tobelo. Perjalanan rujukan terhambat parah akibat jalan rusak, ketiadaan jembatan, serta kondisi cuaca buruk dan banjir.
“Peristiwa seperti ini bukan yang pertama. Ini adalah tragedi berulang yang menunjukkan gagalnya pemerintah membaca dan menerjemahkan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Meskipun status jalan Loloda Utara berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Erik menilai Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tidak boleh lepas tangan. Pemkab Halut, katanya, harus aktif menjembatani, mendorong, serta memastikan jalan Loloda Utara ditetapkan sebagai prioritas pembangunan yang mendesak.
Tagline “HALUT SETARA” yang diusung Bupati Piet Hein Babua dan Wakil Bupati Kasman Hi. Ahmad, menurut Erik, tidak boleh menjadi sekadar slogan kampanye. Pemerintah harus membuktikan keseriusan melalui kebijakan dan pelayanan yang benar-benar setara di seluruh wilayah Halmahera Utara, termasuk Loloda Utara, baik dalam aspek infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan.
Erik juga menyoroti Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, agar menempatkan pembangunan jalan dan jembatan Loloda Utara sebagai agenda prioritas. Ia menilai bahwa pembangunan harus berbasis kebutuhan masyarakat dan bersifat bottom-up.
“Maluku Utara ini luas, bukan hanya Loloda Utara. Namun, jika dibandingkan dengan proyek-proyek jalan baru, kebutuhan mendesak seperti akses jalan dan jembatan di Loloda Utara seharusnya mendapat perhatian utama, apalagi sudah berulang kali memakan korban jiwa,” ujar Erik.
Di akhir pernyataannya, Erik menegaskan komitmen GMNI Halut untuk terus mengawal aspirasi masyarakat.
“GMNI Halut akan selalu siap berhadap-hadapan dengan Pemprov maupun Pemkab untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan demokratis, demi kepentingan masyarakat Halmahera Utara,” tandasnya.***
Penulis: Redaksi/Editor: Bung Wadhaar.
