Marhaenist.id, Rohil – Puluhan mahasiswa, masyarakat dan karyawan Bank Rohil, Provinsi Riau yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Rokan Hilir Menggugat (AMRM) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Bupati Rokan Hilir, pada Rabu (22/10/2025).
Aksi tersebut mendesak Bupati segera mencopot Direktur Utama PT Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hilir (Dirut BPR Rohil) Wan Muhammad Kudri.
Arsyad selaku Koordinator Lapangan (Korlap) dalam orasinya menyampaikan bahwa sebanyak 80℅ karyawan Bank Rohil ikut turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan yang sama.
“Sebanyak 80℅ karyawan Bank Rohil turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka yang resah terhadap sikap kepemimpinan Dirut yang arogan dan tidak demokratis,” ujarnya.
Arsyad menambahkan bahwa Dirut Bank Rohil kerap melakukan rotasi dan pemindahan pegawai secara sepihak dan tanpa alasan. Banyak pegawai yang dipindahkan secara mendadak tanpa kejelasan alasan administratif ataupun kebutuhan organisasi.
“Ini melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) serta menimbulkan iklim kerja yang tidak sehat,” tambahnya.
Sementara itu, Ramdani Darma selaku Jendral Lapangan dalam orasinya menyampaikan bahwa Wan Muhammad Kudri terlibat politik praktis dalam kampanye Pilkada 2024 di Rokan Hilir. Beliau terbukti terlibat secara langsung dan aktif dalam kegiatan politik praktis mendukung pasangan calon petahana Afrizal Sintong – Setiawan.
“Hal ini melanggar asas netralitas pejabat BUMD dan bertentangan dengan pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Juga bertentangan dengan UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan peraturan Bawaslu No 6 Tahun 2018 serta kode etik ASN/BUMD yang menjunjung prinsip profesionalisme,” terangmya.
Aksi sempat diwarnai kericuhan antara massa aksi dan pihak keamanan dari kepolisian dan satpol PP, pasalnya massa aksi mendesak masuk ke kantor untuk berjumpa dengan Bupati. Namun Bupati juga tak turut hadir menemui massa aksi.
Aksi berlanjut dengan penyampaian orasi dari Roi salah satu karyawan Bank Rohil. Dalam orasinya Roi menyampaikan permintaan tolong kepada Bupati agar mencopot Dirut yang dinilai arogan, tidak transparan dan suka mengintimidasi bawahannya
“Kami 80℅ karyawan Bank Rohil dibuat tidak nyaman dengan pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Kami menduga adanya pengeluaran yang tidak wajar selama beliau menjabat. Dan hal tersebut sudah menjadi temuan OJK Riau pada September 2024,” jelas Ramdani.
 |
| Foto: Massa Aksi yang terdiri dari mahasiswa, masyarakat dan karyawan Bank Rohil yang tergabung dalam AMRM saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Bupati Rokan Hilir, pada Rabu (22/10/2025)/MARHAENIST. |
Disisi lain, Teguh Azmi selaku Koordinator Umum yang juga merupakan Ketua GMNI Riau sangat menyayangkan atas ketidakhadiran Bupati menemui massa aksi. Dirinya berspekulasi bahwa Bupati tidak demokratis dan tidak bijak sebagai pemimpin yang dibutuhkan kebijaksanaannya.
“Dari awal kami sudah sepakat hanya menerima Bupati menemui massa aksi, selain daripada itu akan kami tolak,” tegasnya.
Menurut Teguh, persoalan yang terjadi di tubuh Bank Rohil hanya bisa diselesaikan oleh Bupati selaku pemegang saham utama. Teguh berharap Bupati bisa membuka ruang dialog untuk memberi kesempatan kepada para karyawan yang terzhalimi untuk menyampaikannya secara terang benderang.
“Hingga saat ini tidak ada upaya Bupati untuk menemui dan mengabulkan tuntutan massa aksi,” sambungnya.
Teguh menjabarkan bahwa aksi turun ke jalan sebenarnya merupakan opsi terakhir yang dilakukan. Sebelumnya para karyawan sempat dijanjikan oleh pihak pemerintah dan pemegang saham akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) terhitung setelah 14 hari. Namun di hari terakhir juga tidak ada tindaklanjut dari apa yang telah dijanjikan kepada karyawan.
“Faktor kekecewaan inilah yang menjadi dasar karyawan bersama mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya,” tambahnya.
Teguh menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan aksi turun ke jalan bersama karyawan hingga berjilid-jilid sampai Bupati mau membuka ruang dialog dan mengakomodir tuntutan tersebut.
“Kami akan terus melaksanakan aksi berjilid-jilid sampai tuntutan kami dikabulkan oleh Bupati selaku pemegang saham utama BUMD PT BPR Rohil,” tutupnya.
Berikut 5 poin pernyataan sikap tuntutan Aliansi Masyarakat Rokan Hilir Msnggugat sebagai berikut :
1. Mendesak Bupati Rokan Hilir selaku pemegang saham utama untuk mencopot Wan Muhammad Kudri sebagai Direktur Utama PT BPR Rohil dikarenakan adanya praktik-praktik pelanggaran kode etik pejabat daerah, penyalahgunaan kekuasaan dan dugaan adanya praktik tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Dirut Bank Rohil.
2. Meminta Bupati Rokan Hilir selaku Otoritas pemegang kendali kebijakan agar menemui massa aksi dan segera mencopot Wan Muhammad Kudri dari jabatannya.
3. Meminta Bupati Rohil untuk tidak melakukan pemecatan massal kepada karyawan Bank Rohil yang ikut aksi menyuarakan ketidakadilan
4. Mendesak Bupati serius menanggapi permasalahan ini. Agar tidak berimbas pada melemahnya tingkat kepercayaan nasabah kepada Bank Rohil.
5. Apabila tuntutan ini tidak ditanggapi maka kami akan terus melakukan aksi berjilid-jilid.***
